Militer Mali Tangkap 2 Jenderal dan Agen Prancis yang Hendak Kudeta
Jum'at, 15 Agustus 2025 - 15:16 WIB
loading...
Menteri Keamanan Mali, Jenderal Daoud Aly Mohammedine, umumkan penangkapan dua jenderal dan seorang agen rahasia Prancis yang merencanakan kudeta militer. Foto/Mali TV via BBC
A
A
A
BAMAKO - Pasukan militer Mali telah menangkap sekelompok personel militer dan warga sipil, termasuk dua jenderal, dan seorang tersangka agen rahasia Prancis. Mereka ditangkap atas tuduhan merencanakan kudeta.
Menteri Keamanan Mali, Jenderal Daoud Aly Mohammedine, mengumumkan penangkapan tersebut pada Kamis malam setelah beredar rumor selama berhari-hari bahwa sejumlah pejabat militer Mali telah ditangkap.
"Situasi sepenuhnya terkendali," kata Jenderal Mohammedine.
“Pemerintah transisi menginformasikan kepada publik nasional tentang penangkapan sekelompok kecil elemen marjinal dari pasukan bersenjata dan keamanan Mali atas tindak pidana yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas institusi republik,” imbuh dia, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga: Buntut Kudeta Militer, Uni Afrika Tangguhkan Keanggotaan Mali
"Konspirasi tersebut telah digagalkan dengan penangkapan mereka yang terlibat," ujarnya, seraya menambahkan bahwa rencana tersebut dimulai pada 1 Agustus.
"Tentara dan warga sipil ini telah memperoleh bantuan dari negara asing, kata militer Mali dalam sebuah pernyataan.
Warga negara Prancis, yang diidentifikasi sebagai Yann Christian Bernard Vezilier, telah ditahan atas dugaan bekerja atas nama dinas intelijen Prancis.
Mohammedine mengatakan, "Pria Prancis tersebut bertindak atas nama dinas intelijen Prancis, yang memobilisasi para pemimpin politik, tokoh masyarakat sipil, dan personel militer di Mali."
Gambar yang dibagikan di media sosial dari tersangka mata-mata Prancis tersebut menampilkan seorang pria kulit putih berusia 50-an yang mengenakan kemeja putih dan tampak agak khawatir.
Televisi nasional Mali juga menayangkan foto 11 orang yang disebut sebagai anggota kelompok yang merencanakan kudeta.
Mohammedine juga mengidentifikasi dua jenderal Mali yang disebutnya sebagai bagian dari rencana tersebut.
Salah satu tersangka, Jenderal Abass Dembele, adalah mantan gubernur wilayah Mopti di bagian tengah negara itu, yang tiba-tiba dipecat pada bulan Mei ketika dia menuntut penyelidikan atas tuduhan bahwa tentara Mali membunuh warga sipil di desa Diafarabe.
Jenderal kedua, Nema Sagara, sebelumnya dipuji atas perannya dalam memerangi kelompok pemberontak pada tahun 2012.
Sumber keamanan mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa setidaknya 55 tentara telah ditangkap, dan pihak berwenang mengatakan mereka sedang berupaya mengidentifikasi "kemungkinan kaki tangan".
Mali yang miskin telah dilanda krisis keamanan sejak 2012, terutama dipicu oleh kekerasan dari kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan kelompok ISIS, serta geng kriminal lokal.
Para penguasa militer negara itu, yang dipimpin oleh Presiden Assimi Goita, dalam beberapa tahun terakhir telah berpaling dari mitra Barat, terutama Prancis, bekas negara kolonial, dan bersekutu secara politik dan militer dengan Rusia atas nama kedaulatan nasional.
Pada bulan Juni, Goita diberikan tambahan kekuasaan selama lima tahun, meskipun sebelumnya militer telah berjanji untuk kembali ke pemerintahan sipil pada Maret 2024.
Menteri Keamanan Mali, Jenderal Daoud Aly Mohammedine, mengumumkan penangkapan tersebut pada Kamis malam setelah beredar rumor selama berhari-hari bahwa sejumlah pejabat militer Mali telah ditangkap.
"Situasi sepenuhnya terkendali," kata Jenderal Mohammedine.
“Pemerintah transisi menginformasikan kepada publik nasional tentang penangkapan sekelompok kecil elemen marjinal dari pasukan bersenjata dan keamanan Mali atas tindak pidana yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas institusi republik,” imbuh dia, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga: Buntut Kudeta Militer, Uni Afrika Tangguhkan Keanggotaan Mali
"Konspirasi tersebut telah digagalkan dengan penangkapan mereka yang terlibat," ujarnya, seraya menambahkan bahwa rencana tersebut dimulai pada 1 Agustus.
"Tentara dan warga sipil ini telah memperoleh bantuan dari negara asing, kata militer Mali dalam sebuah pernyataan.
Warga negara Prancis, yang diidentifikasi sebagai Yann Christian Bernard Vezilier, telah ditahan atas dugaan bekerja atas nama dinas intelijen Prancis.
Mohammedine mengatakan, "Pria Prancis tersebut bertindak atas nama dinas intelijen Prancis, yang memobilisasi para pemimpin politik, tokoh masyarakat sipil, dan personel militer di Mali."
Gambar yang dibagikan di media sosial dari tersangka mata-mata Prancis tersebut menampilkan seorang pria kulit putih berusia 50-an yang mengenakan kemeja putih dan tampak agak khawatir.
Televisi nasional Mali juga menayangkan foto 11 orang yang disebut sebagai anggota kelompok yang merencanakan kudeta.
Mohammedine juga mengidentifikasi dua jenderal Mali yang disebutnya sebagai bagian dari rencana tersebut.
Salah satu tersangka, Jenderal Abass Dembele, adalah mantan gubernur wilayah Mopti di bagian tengah negara itu, yang tiba-tiba dipecat pada bulan Mei ketika dia menuntut penyelidikan atas tuduhan bahwa tentara Mali membunuh warga sipil di desa Diafarabe.
Jenderal kedua, Nema Sagara, sebelumnya dipuji atas perannya dalam memerangi kelompok pemberontak pada tahun 2012.
Sumber keamanan mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa setidaknya 55 tentara telah ditangkap, dan pihak berwenang mengatakan mereka sedang berupaya mengidentifikasi "kemungkinan kaki tangan".
Mali yang miskin telah dilanda krisis keamanan sejak 2012, terutama dipicu oleh kekerasan dari kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan kelompok ISIS, serta geng kriminal lokal.
Para penguasa militer negara itu, yang dipimpin oleh Presiden Assimi Goita, dalam beberapa tahun terakhir telah berpaling dari mitra Barat, terutama Prancis, bekas negara kolonial, dan bersekutu secara politik dan militer dengan Rusia atas nama kedaulatan nasional.
Pada bulan Juni, Goita diberikan tambahan kekuasaan selama lima tahun, meskipun sebelumnya militer telah berjanji untuk kembali ke pemerintahan sipil pada Maret 2024.
(mas)
Lihat Juga :