China Dituduh Rencanakan Serangan terhadap Wapres Taiwan di Praha

JAKARTA - Intimidasi China terhadap Taiwan telah memasuki fase baru yang mengkhawatirkan: lebih berani, lebih kompleks, dan lepas dari norma diplomatik internasional. Selama bertahun-tahun, Taiwan telah menghadapi tekanan ekonomi, ancaman militer, isolasi diplomatik, intervensi politik, spionase, dan disinformasi.

“Namun, kini Beijing mulai secara langsung menyasar para pemimpin terpilih Taiwan di luar negeri—sebuah eskalasi yang sangat mencemaskan dalam kampanye permusuhan mereka,” tulis Chen Kuan-ting, legislator Partai Progresif Demokratik (Democratic Progressive Party) dan anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Nasional Taiwan dalam editorial Taipei Times, Minggu (6/7/2025).

Badan intelijen militer Republik Ceko baru-baru ini mengungkap rencana yang terdengar seperti cerita fiksi, namun sangat nyata. Para diplomat dan agen intelijen sipil China di Praha diketahui merencanakan untuk menabrakkan kendaraan ke iring-iringan mobil mantan Wakil Presiden terpilih Taiwan, Hsiao Bi-khim, dan melakukan penyerangan fisik saat kunjungannya ke Ceko pada Maret tahun lalu.

Baca Juga: China Kerahkan 2 Kapal Induk dan Hampir 70 Kapal Perang untuk Intimidasi Taiwan

Pejabat Taiwan secara tepat menyebut rencana ini sebagai bentuk “represi lintas negara".

“Tapi seharusnya kita menyebutnya seperti apa adanya: upaya yang membahayakan nyawa seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis,” tulis peneliti di Taiwan-Asia Exchange Foundation, Sana Hashmi, yang menulis editorial bersama Chen.

Meski otoritas Ceko berhasil menggagalkan rencana tersebut, pesannya jelas—Beijing bersedia melanggar batas apa pun demi mengancam dan membungkam kepemimpinan Taiwan. Ini tidak boleh menjadi hal yang dianggap wajar.

"Dalam dunia yang mengeklaim menjunjung tatanan internasional berbasis aturan, rencana tersebut tidak lain adalah serangan politik yang terencana, yang tidak boleh diabaikan atau dinormalisasi atas nama kebijakan Satu China,” sebut Chen dan Sana.

Pelecehan lintas batas oleh China bukanlah hal baru. Para pejabatnya telah lama menjadi ancaman bagi diplomat dan pelajar Taiwan di luar negeri, serta aktivis Hong Kong—bahkan kerap kali disertai kekerasan.

Pada 2020, diplomat China merusak perayaan Hari Nasional Taiwan di Fiji dan secara fisik menyerang staf Taiwan. Insiden di Praha menjadi titik baru yang melampaui intimidasi—ini adalah kekerasan yang direncanakan. Ini bukan diplomasi; ini pemaksaan oleh negara.

Mengapa ini terjadi sekarang? Karena taktik lama Beijing mulai kehilangan daya. Taiwan semakin tangguh, memperdalam kemitraan di Eropa dan Asia, serta mendapatkan dukungan internasional yang lebih luas. Ketika strategi “membajak diplomatik” tak lagi efektif, China beralih ke metode ekstrem untuk mengintimidasi pemimpin Taiwan dan mencegah negara lain menjalin hubungan dengan Taipei. Strateginya jelas: menjauhkan Taiwan dari panggung internasional dan mengisolasinya dengan segala cara.

Kecaman internasional terhadap rencana penyerangan di Praha datang dengan cepat. Namun sorotan media saja tidak cukup. Tindakan China bukan sekadar masalah Taiwan, melainkan tantangan langsung terhadap norma demokrasi dan tatanan global berbasis aturan. Apa yang terjadi pada Taiwan hari ini bisa saja terjadi pada negara demokratis lainnya besok. Respons kolektif sangat diperlukan.

Baca Juga: China Tak Terima Perang Ukraina Disamakan dengan Masalah Taiwan

Apa yang Bisa Dilakukan?

“Pertama, negara-negara demokratis harus bersuara dalam satu suara. Ini adalah ancaman kekerasan terhadap pemimpin yang dipilih secara sah. Dunia harus mengutuknya secara tegas dan terang-terangan,” papar Chen dan Sana.

Kedua, harus ada akuntabilitas, kata mereka. Pejabat China yang terlibat dalam rencana semacam ini harus menghadapi konsekuensi, termasuk kemungkinan pengusiran diplomatik. Ketika batas dilanggar, harus ada hukuman. Pesan yang jelas harus disampaikan: China tidak kebal terhadap hukum, setidaknya tidak di wilayah negara lain.

Ketiga, lanjut Chen dan Sana, negara-negara demokratis harus memperkuat koordinasi keamanan yang menyangkut Taiwan. Meski Taipei tidak memiliki pengakuan diplomatik formal, Taiwan menjalin hubungan tidak resmi yang luas di seluruh dunia.

Taiwan adalah mitra ekonomi dan teknologi penting bagi banyak negara, serta pusat industri semikonduktor canggih. Para pemimpin dan pejabat Taiwan layak mendapatkan perlindungan yang sama seperti pejabat asing lain saat melakukan kunjungan resmi. Menjamin keselamatan mereka adalah sebuah kewajiban.

Keempat, perlu ada payung hukum sebagai pencegah. Di Amerika Serikat, TAIPEI Act dan Taiwan Peace and Stability Act menjadi contoh kerangka hukum yang baik. Negara-negara lain sebaiknya mengadopsi model serupa untuk melindungi mitra mereka dari intervensi dan pemaksaan.

“Kelima, negara-negara jangan mundur dari keterlibatan sah dengan Taiwan. Beijing tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh berbicara dengan siapa,” tegas Chen dan Sana.

Republik Ceko telah menunjukkan sikap tegas—dari kunjungan Presiden Senat Milos Vystrcil ke Taipei pada 2020 hingga sambutan hangat bagi Hsiao tahun lalu. Semua ini bukan sekadar gestur; melainkan pernyataan tegas bahwa nilai-nilai demokrasi tidak bisa dibungkam dengan intimidasi.

“Taiwan tidak akan diisolasi oleh intimidasi,” kata Hsiao.

Taiwan memang tidak akan tunduk, juga tidak akan diam. Namun, komunitas internasional juga harus melakukan bagiannya: mendukung hak Taiwan untuk eksis, berinteraksi, dan tetap aman, tegas Chen dan Sana.

“Kawasan Indo-Pasifik yang stabil serta tatanan internasional yang berfungsi tidak akan mungkin tercapai jika Taiwan dibiarkan rentan terhadap kekerasan, pemaksaan, dan represi,” pungkas mereka.