China Hadapi Gelombang Protes Warga akibat Pungutan Jalan Kontroversial

JAKARTA - Di tengah perubahan lanskap sosial-ekonomi China, suara-suara ketidakpuasan publik yang selama ini terpendam mulai menggema dengan lantang. Dari desa-desa urban di Guangdong hingga pinggiran kota Shanghai, gelombang protes bermunculan—bukan karena isu politik besar, melainkan karena hal yang tampak sepele: pungutan di gerbang desa.

Mengutip dari Hamrakura, Rabu (2/7/2025), fenomena ini dikenal sebagai “village gating", merujuk pada pemasangan pos pemeriksaan di pintu masuk desa yang disertai pungutan biaya masuk atau parkir.

Apa yang awalnya tampak sebagai kebijakan administratif kini berkembang menjadi simbol keresahan publik yang lebih luas, memperlihatkan jarak yang makin lebar antara Partai Komunis China dan masyarakat biasa. Banyak yang melihatnya sebagai upaya putus asa pemerintah daerah yang kekurangan dana untuk menutupi defisit anggaran mereka.

Baca Juga: Laporan Global Rights Compliance Ungkap Dugaan Kerja Paksa di Sektor Strategis China

Akar dari krisis ini terletak pada melemahnya perekonomian China. Setelah puluhan tahun pertumbuhan industri yang pesat, kini negara itu menghadapi perlambatan manufaktur, pengangguran tinggi, dan tumpukan utang pemerintah lokal. Di tengah tekanan tersebut, sejumlah otoritas lokal beralih ke sumber pendapatan informal—termasuk mengenakan tarif masuk di jalan-jalan desa dan kota kecil.

Tulang Punggung Ekonomi China

Salah satu peristiwa penting terjadi pada 2 Juni lalu di Desa Yangyong, Kota Dongguan, Provinsi Guangdong. Ratusan pekerja migran berkumpul untuk memprotes biaya masuk sebesar 18 yuan (sekitar Rp60.000) yang mereka anggap sebagai pemerasan.

Kebijakan itu memicu kemarahan warga yang sudah kesulitan secara ekonomi. Ketegangan meningkat dengan cepat dan meskipun polisi dikerahkan, pos pungutan akhirnya dibongkar—sebuah langkah mundur yang jarang terjadi dalam sistem yang dikenal kaku dan otoriter.

Namun Yangyong bukan satu-satunya. Pada Maret tahun yang sama, warga Desa Shangdi memprotes biaya parkir bulanan sebesar 170 yuan yang hanya dikenakan pada pendatang.

Pada Desember 2024, warga Desa Datan merespons pembangunan gerbang pungutan dengan merobohkannya secara langsung. Insiden serupa merebak di berbagai wilayah di Guangdong, menunjukkan pola kemarahan yang semakin meluas terhadap apa yang mereka sebut sebagai bentuk legalisasi eksploitasi.

Baca Juga: Ekspansi Tambang Mineral Tanah Langka China Timbulkan Kerusakan dari Myanmar hingga Afrika

Yang membuat protes ini signifikan adalah siapa yang memimpinnya: para pekerja migran. Mereka adalah tulang punggung ekonomi urban China, tetapi kini dibebani biaya hidup yang semakin tidak masuk akal, tanpa jaminan sosial dan tanpa akses penuh ke infrastruktur publik. Ketidakpuasan mereka lahir bukan dari ideologi, melainkan dari pengalaman hidup sehari-hari.

Sejumlah pengamat menyebut kebijakan pungutan ini sebagai tanda melemahnya akuntabilitas pemerintah lokal. Banyak gerbang dibangun di atas jalan umum, melanggar regulasi negara.

Komite desa dan perusahaan afiliasi yang mengelolanya—beberapa dikabarkan memiliki hubungan dengan pejabat tinggi—diduga mengambil keuntungan besar, sementara masyarakat tidak melihat manfaat apa pun. Kepala desa disebut-sebut menerima pendapatan tak resmi hingga puluhan ribu yuan per tahun. Sebuah sistem feodal versi modern.

Lebih parah lagi, pada Februari 2022, kebijakan nasional justru kembali mengizinkan pungutan seperti ini, meskipun sebelumnya sempat dilarang. Target utama pungutan tersebut adalah kendaraan dan penyewa non-lokal.

Di Dongguan saja, lebih dari sepertiga komunitas dikabarkan sudah menerapkan sistem ini, menjadikan mobilitas dasar sebagai layanan berbayar.

Akumulasi Ketidakadilan

Kemarahan publik tak hanya terjadi di Guangdong. Di Distrik Pujang, Shanghai, para penyewa yang sudah membayar sewa tinggi harus menanggung lagi biaya “penggunaan jalan,” tanpa peningkatan layanan yang jelas. Platform daring dipenuhi komentar yang mengecam komersialisasi agresif atas kehidupan sehari-hari.

“Sekarang semua dikenai pajak. Bahkan tempat parkir pun jadi sumber pemasukan,” tulis seorang netizen. Lainnya mengungkapkan kekhawatiran bahwa negara seperti sedang “memeras rakyat” demi menunda krisis keuangan.

Seorang mantan jurnalis memperingatkan bahwa China sedang mendekati titik didih—ibarat panci tekanan yang siap meledak. Dia menilai masyarakat kini mulai beralih dari kesabaran diam ke bentuk perlawanan terorganisir, meskipun dalam bayang-bayang sensor dan pengawasan ketat. Aksi protes kecil dinilai sebagai tanda meningkatnya kesadaran politik dan keberanian publik.

Meski belum dapat dipastikan apakah gerakan ini akan berkembang menjadi perlawanan skala besar, protes yang terjadi menegaskan satu hal: kebijakan semena-mena dalam menghadapi krisis ekonomi justru memperparah ketegangan sosial.

Fenomena “village gating” mencerminkan disfungsi struktural dalam ekonomi politik China, dan menunjukkan batas efektivitas kontrol dari atas dalam mengatur keresahan akar rumput.

Jika tren ini berlanjut tanpa solusi, pemerintah China berisiko menghadapi gelombang penolakan yang tidak dipicu oleh campur tangan asing atau ideologi oposisi, melainkan oleh akumulasi ketidakadilan sehari-hari. Sebab, seperti pepatah lama: satu percikan saja cukup untuk menyalakan api di seluruh padang rumput.