China Hadapi Gelombang Protes Warga akibat Pungutan Jalan Kontroversial

Namun Yangyong bukan satu-satunya. Pada Maret tahun yang sama, warga Desa Shangdi memprotes biaya parkir bulanan sebesar 170 yuan yang hanya dikenakan pada pendatang.

Pada Desember 2024, warga Desa Datan merespons pembangunan gerbang pungutan dengan merobohkannya secara langsung. Insiden serupa merebak di berbagai wilayah di Guangdong, menunjukkan pola kemarahan yang semakin meluas terhadap apa yang mereka sebut sebagai bentuk legalisasi eksploitasi.

Baca Juga: Ekspansi Tambang Mineral Tanah Langka China Timbulkan Kerusakan dari Myanmar hingga Afrika

Yang membuat protes ini signifikan adalah siapa yang memimpinnya: para pekerja migran. Mereka adalah tulang punggung ekonomi urban China, tetapi kini dibebani biaya hidup yang semakin tidak masuk akal, tanpa jaminan sosial dan tanpa akses penuh ke infrastruktur publik. Ketidakpuasan mereka lahir bukan dari ideologi, melainkan dari pengalaman hidup sehari-hari.

Sejumlah pengamat menyebut kebijakan pungutan ini sebagai tanda melemahnya akuntabilitas pemerintah lokal. Banyak gerbang dibangun di atas jalan umum, melanggar regulasi negara.

Komite desa dan perusahaan afiliasi yang mengelolanya—beberapa dikabarkan memiliki hubungan dengan pejabat tinggi—diduga mengambil keuntungan besar, sementara masyarakat tidak melihat manfaat apa pun. Kepala desa disebut-sebut menerima pendapatan tak resmi hingga puluhan ribu yuan per tahun. Sebuah sistem feodal versi modern.

Lebih parah lagi, pada Februari 2022, kebijakan nasional justru kembali mengizinkan pungutan seperti ini, meskipun sebelumnya sempat dilarang. Target utama pungutan tersebut adalah kendaraan dan penyewa non-lokal.