China Hadapi Gelombang Protes Warga akibat Pungutan Jalan Kontroversial

Di Dongguan saja, lebih dari sepertiga komunitas dikabarkan sudah menerapkan sistem ini, menjadikan mobilitas dasar sebagai layanan berbayar.

Akumulasi Ketidakadilan

Kemarahan publik tak hanya terjadi di Guangdong. Di Distrik Pujang, Shanghai, para penyewa yang sudah membayar sewa tinggi harus menanggung lagi biaya “penggunaan jalan,” tanpa peningkatan layanan yang jelas. Platform daring dipenuhi komentar yang mengecam komersialisasi agresif atas kehidupan sehari-hari.

“Sekarang semua dikenai pajak. Bahkan tempat parkir pun jadi sumber pemasukan,” tulis seorang netizen. Lainnya mengungkapkan kekhawatiran bahwa negara seperti sedang “memeras rakyat” demi menunda krisis keuangan.

Seorang mantan jurnalis memperingatkan bahwa China sedang mendekati titik didih—ibarat panci tekanan yang siap meledak. Dia menilai masyarakat kini mulai beralih dari kesabaran diam ke bentuk perlawanan terorganisir, meskipun dalam bayang-bayang sensor dan pengawasan ketat. Aksi protes kecil dinilai sebagai tanda meningkatnya kesadaran politik dan keberanian publik.

Meski belum dapat dipastikan apakah gerakan ini akan berkembang menjadi perlawanan skala besar, protes yang terjadi menegaskan satu hal: kebijakan semena-mena dalam menghadapi krisis ekonomi justru memperparah ketegangan sosial.

Fenomena “village gating” mencerminkan disfungsi struktural dalam ekonomi politik China, dan menunjukkan batas efektivitas kontrol dari atas dalam mengatur keresahan akar rumput.

Jika tren ini berlanjut tanpa solusi, pemerintah China berisiko menghadapi gelombang penolakan yang tidak dipicu oleh campur tangan asing atau ideologi oposisi, melainkan oleh akumulasi ketidakadilan sehari-hari. Sebab, seperti pepatah lama: satu percikan saja cukup untuk menyalakan api di seluruh padang rumput.