Demi Proyek Baru, Yordania Usir Paksa 101 Warga Palestina dari Kamp Pengungsi Tak Resmi
Kamis, 01 Mei 2025 - 17:45 WIB
loading...
Anak Palestina di Kamp Jerash, Yordania. Foto/UNRWA/Ahmad Abu Sitteh
A
A
A
AMMAN - Pihak berwenang di Yordania dilaporkan "mengusir paksa" sekitar seratus warga Palestina dari kamp pengungsi tidak resmi untuk memberi jalan bagi proyek konstruksi baru.
Menurut Human Rights Watch (HRW) pekan ini, Pemerintah Daerah Amman Raya (GAM) di ibu kota Yordania menghancurkan 25 rumah, beserta toko-toko, di kamp Al-Mahatta di kota itu pada bulan November dan Desember tahun lalu.
Pembongkaran itu dilaporkan memaksa 101 orang untuk diusir.
Meskipun kamp Al-Mahatta tidak secara resmi diakui sebagai kamp pengungsi oleh pemerintah Yordania, kamp itu menampung sekitar 8.000 warga Palestina yang keluarganya diusir pasukan pendudukan Israel selama Nakba 1948.
Pengusiran dan pembongkaran oleh Yordania tersebut dilaporkan dilakukan untuk membuka jalan bagi proyek tata kota baru yang tengah dikerjakan otoritas Amman, dengan kota tersebut telah mengumumkan pada bulan Desember “Rencana Strategis” empat tahunnya untuk kota tersebut hingga tahun 2026.
Proyek itu mencakup peningkatan ruang terbuka hijau, perbaikan sistem lalu lintas, dan pengurangan kepadatan penduduk di lingkungan dan permukiman yang tidak diakui.
Menurut laporan HRW, orang-orang yang digusur tidak diajak berkonsultasi secara memadai, mereka juga tidak diberi banyak pemberitahuan, kompensasi, atau bantuan untuk pindah.
Mereka dikutip mengatakan mereka hanya diberi “pemberitahuan dua pekan hingga satu bulan” untuk meninggalkan rumah mereka dan “janji lisan samar-samar tentang kompensasi sebesar 80 dinar Yordania (USD113) per meter persegi, dengan transparansi terbatas mengenai proses atau jangka waktu.”
Wali Kota Amman Yousef Al-Shawarbeh dikutip mengatakan, bagaimanapun, penduduk Palestina yang mengungsi tidak berhak atas kompensasi karena mereka "melanggar hak milik negara", dan kota tersebut malah menawarkan mereka "sumbangan".
Adam Coogle, wakil direktur HRW untuk Timur Tengah, menyatakan, "Mengungsikan keluarga dan mengganggu mata pencaharian mereka tanpa perlindungan yang memadai dan kompensasi yang adil membuat puluhan orang tidak memiliki tempat untuk mencari bantuan."
Baca juga: Rusia Peringatkan Barat Tingkatkan Terorisme Maritim
Menurut Human Rights Watch (HRW) pekan ini, Pemerintah Daerah Amman Raya (GAM) di ibu kota Yordania menghancurkan 25 rumah, beserta toko-toko, di kamp Al-Mahatta di kota itu pada bulan November dan Desember tahun lalu.
Pembongkaran itu dilaporkan memaksa 101 orang untuk diusir.
Meskipun kamp Al-Mahatta tidak secara resmi diakui sebagai kamp pengungsi oleh pemerintah Yordania, kamp itu menampung sekitar 8.000 warga Palestina yang keluarganya diusir pasukan pendudukan Israel selama Nakba 1948.
Pengusiran dan pembongkaran oleh Yordania tersebut dilaporkan dilakukan untuk membuka jalan bagi proyek tata kota baru yang tengah dikerjakan otoritas Amman, dengan kota tersebut telah mengumumkan pada bulan Desember “Rencana Strategis” empat tahunnya untuk kota tersebut hingga tahun 2026.
Proyek itu mencakup peningkatan ruang terbuka hijau, perbaikan sistem lalu lintas, dan pengurangan kepadatan penduduk di lingkungan dan permukiman yang tidak diakui.
Menurut laporan HRW, orang-orang yang digusur tidak diajak berkonsultasi secara memadai, mereka juga tidak diberi banyak pemberitahuan, kompensasi, atau bantuan untuk pindah.
Mereka dikutip mengatakan mereka hanya diberi “pemberitahuan dua pekan hingga satu bulan” untuk meninggalkan rumah mereka dan “janji lisan samar-samar tentang kompensasi sebesar 80 dinar Yordania (USD113) per meter persegi, dengan transparansi terbatas mengenai proses atau jangka waktu.”
Wali Kota Amman Yousef Al-Shawarbeh dikutip mengatakan, bagaimanapun, penduduk Palestina yang mengungsi tidak berhak atas kompensasi karena mereka "melanggar hak milik negara", dan kota tersebut malah menawarkan mereka "sumbangan".
Adam Coogle, wakil direktur HRW untuk Timur Tengah, menyatakan, "Mengungsikan keluarga dan mengganggu mata pencaharian mereka tanpa perlindungan yang memadai dan kompensasi yang adil membuat puluhan orang tidak memiliki tempat untuk mencari bantuan."
Baca juga: Rusia Peringatkan Barat Tingkatkan Terorisme Maritim
(sya)
Lihat Juga :
