5 Negara yang Dikuasai Militer, Nomor 4 Tetangga Indonesia
Selasa, 18 Maret 2025 - 17:25 WIB
loading...
A
A
A
Sejak itu, Goita menjadi pemimpin de facto Mali. Militer dalam kudetanya beralasan bahwa pemerintahan Mali perlu memulihkan stabilitas negara yang selama bertahun-tahun dilanda konflik dengan kelompok bersenjata di wilayah utara dan tengah.
Melansir APnews, penguasa militer di Mali seharusnya mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil dalam waktu 18 bulan.
Namun, setelah tujuh bulan berlalu, mereka justru kembali menyingkirkan presiden sementara dan perdana menteri yang sebelumnya ditunjuk.
Saat ini, Mali masih diperintah oleh pemerintahan militer yang menjanjikan transisi ke pemerintahan sipil. Meski begitu, banyak pihak skeptis terhadap janji ini, karena tidak ada tanda-tanda jelas waktu pemilu akan dilaksanakan.
Sebagaimana negara lain di kawasan Sahel, Chad memiliki sejarah panjang ketidakstabilan politik dan intervensi militer dalam pemerintahan.
Pada April 2021, Presiden Chad yang sudah lama berkuasa, Idriss Déby, tewas saat memimpin pasukan melawan kelompok pemberontak Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT).
Idriss Deby sebelumnya sudah memimpin Chad selama 30 tahun setelah merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1990.
Setelah kematiannya, kekuasaan di sana langsung diambil alih oleh putranya, Mahamat Idriss Deby Itno, yang waktu itu berpangkat jenderal.
Mahamat memimpin sebuah dewan militer transisi yang dikenal dengan nama Dewan Militer Transisi (Transitional Military Council/TMC).
Pengambilalihan kekuasaan ini sempat menuai kontroversi karena melanggar konstitusi Chad yang mengatur bahwa ketua parlemen harus menjadi pemimpin sementara apabila presiden meninggal dunia.
Namun, militer beralasan bahwa pengambilalihan kekuasaan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas negara di tengah ancaman pemberontakan bersenjata yang terus meningkat.
Mahamat Idriss Deby awalnya berjanji akan mengadakan pemilu dalam waktu 18 bulan setelah mengambil alih kekuasaan.
Namun, hingga kini proses tersebut terus tertunda. Pemerintah militer juga mencoba meredam perlawanan dengan menekan kelompok oposisi dan membatasi kebebasan berpendapat.
Melansir APnews, penguasa militer di Mali seharusnya mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil dalam waktu 18 bulan.
Namun, setelah tujuh bulan berlalu, mereka justru kembali menyingkirkan presiden sementara dan perdana menteri yang sebelumnya ditunjuk.
Saat ini, Mali masih diperintah oleh pemerintahan militer yang menjanjikan transisi ke pemerintahan sipil. Meski begitu, banyak pihak skeptis terhadap janji ini, karena tidak ada tanda-tanda jelas waktu pemilu akan dilaksanakan.
3. Chad
Sebagaimana negara lain di kawasan Sahel, Chad memiliki sejarah panjang ketidakstabilan politik dan intervensi militer dalam pemerintahan.
Pada April 2021, Presiden Chad yang sudah lama berkuasa, Idriss Déby, tewas saat memimpin pasukan melawan kelompok pemberontak Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT).
Idriss Deby sebelumnya sudah memimpin Chad selama 30 tahun setelah merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1990.
Setelah kematiannya, kekuasaan di sana langsung diambil alih oleh putranya, Mahamat Idriss Deby Itno, yang waktu itu berpangkat jenderal.
Mahamat memimpin sebuah dewan militer transisi yang dikenal dengan nama Dewan Militer Transisi (Transitional Military Council/TMC).
Pengambilalihan kekuasaan ini sempat menuai kontroversi karena melanggar konstitusi Chad yang mengatur bahwa ketua parlemen harus menjadi pemimpin sementara apabila presiden meninggal dunia.
Namun, militer beralasan bahwa pengambilalihan kekuasaan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas negara di tengah ancaman pemberontakan bersenjata yang terus meningkat.
Mahamat Idriss Deby awalnya berjanji akan mengadakan pemilu dalam waktu 18 bulan setelah mengambil alih kekuasaan.
Namun, hingga kini proses tersebut terus tertunda. Pemerintah militer juga mencoba meredam perlawanan dengan menekan kelompok oposisi dan membatasi kebebasan berpendapat.
Lihat Juga :
