Sri Lanka di Bawah Bayang-Bayang Kebijakan Asimilasi Etnis China
Senin, 10 Maret 2025 - 14:13 WIB
loading...
Para pakar menyoroti kebijakan asimilasi etnis China terhadap keseimbangan etnis Sri Lanka. Foto/China Daily
A
A
A
JAKARTA - Kunjungan delegasi Komisi Urusan Etnis Nasional (NEAC) China yang dijadwalkan ke Sri Lanka menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang potensi pengaruh kebijakan asimilasi etnis China terhadap keseimbangan etnis Sri Lanka yang rapuh.
“Meski keterlibatan diplomatik itu penting, Sri Lanka harus mengevaluasi dengan cermat kemitraan yang dapat memengaruhi struktur multikulturalnya, khususnya di provinsi-provinsi Utara, Timur, dan Tengah yang berbahasa Tamil,” ujar Ankit K, Asisten Profesor Hubungan Internasional dari National Defence University, kepada Daily Mirror, Senin (10/3/2025).
“Perkembangan terkini dalam kebijakan etnis China, sebagaimana diungkapkan oleh publikasi terbaru NEAC, menunjukkan pendekatan yang semakin intensif terhadap asimilasi etnis. Di Guangzhou, pihak berwenang telah menerapkan sistem pengawasan komprehensif yang melacak 830.000 penduduk etnis minoritas,” sambungnya.
Baca Juga: Peringkatnya Merosot, Pemegang Paspor China Hadapi Diskriminasi di Luar Negeri
Ini termasuk pemantauan bisnis, perumahan, dan aktivitas sehari-hari masyarakat minoritas. Penunjukan sistem tersebut sebagai "kasus umum dalam mempraktikkan konsep etnis yang benar" menunjukkan bahwa sistem tersebut dimaksudkan sebagai contoh untuk diterapkan secara nasional.
Dampak kebijakan tersebut sudah terlihat jelas di wilayah-wilayah seperti Tibet, tempat asimilasi linguistik telah diupayakan secara agresif. Di wilayah Ngari di Tibet bagian barat, ujian kecakapan bahasa Mandarin wajib bagi guru dan penurunan bahasa Tibet menjadi satu mata pelajaran menunjukkan berkurangnya bahasa dan budaya minoritas secara sistematis.
Ankit menilai nota kesepahaman (MoU) yang diusulkan antara NEAC dan Kementerian Kehakiman dan Integrasi Nasional Sri Lanka, secara khusus berfokus pada perjanjian kota kembar, dapat berfungsi sebagai saluran untuk mengimpor kebijakan yang bermasalah ini. Waktu kemitraan ini mengkhawatirkan mengingat meningkatnya kehadiran ekonomi China di Provinsi Utara Sri Lanka melalui proyek bantuan kemanusiaan dan pembangunan.
Risiko terhadap otonomi budaya di wilayah berbahasa Tamil di Sri Lanka tidak dapat diremehkan. Wilayah-wilayah ini secara historis mempertahankan identitas budaya dan bahasa yang berbeda, dan model "integrasi etnis" China dapat mengancam keberagaman ini dengan kedok persatuan nasional.
Baca Juga: Hakim AS Perintahkan China Bayar Ganti Rugi Rp391 Triliun dalam Kasus Covid-19
“Satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah pendekatan China terhadap kebijakan bahasa, seperti yang terlihat di Tibet, di mana bahasa minoritas terpinggirkan dalam pendidikan. Hal ini dapat memengaruhi kebijakan serupa di wilayah berbahasa Tamil di Sri Lanka,” tutur Ankit.
Lebih jauh lagi, kebijakan China tentang "penanaman semua kelompok etnis secara menyeluruh" dapat mengilhami inisiatif pencampuran populasi serupa yang mengubah komposisi demografis wilayah yang didominasi minoritas.
Untuk mencegah terkikisnya identitas multikulturalnya, Sri Lanka harus mengambil tindakan tegas. Negara tersebut harus memperkuat perlindungan konstitusional yang ada untuk bahasa dan budaya minoritas, sehingga mereka kebal terhadap perubahan kebijakan yang dipengaruhi oleh kemitraan asing.
Setiap perjanjian internasional yang memengaruhi hubungan etnis harus tunduk pada pengawasan publik dan konsultasi dengan komunitas minoritas. Akan lebih bijaksana bagi Sri Lanka untuk mencari kemitraan dengan negara-negara yang memiliki model kerukunan etnis dan pelestarian budaya yang sukses daripada yang dikenal dengan kebijakan asimilasi.
Sementara Sri Lanka dapat memperoleh manfaat dari kerja sama internasional di berbagai sektor, kemitraan yang memengaruhi hubungan etnis memerlukan pertimbangan yang cermat. Kekuatan Sri Lanka terletak pada keberagamannya, dan setiap kebijakan yang mengancam jalinan multikultural ini berisiko merusak keharmonisan sosial dan nilai-nilai demokrasi.
Menurut Ankit, upaya rekonsiliasi pascakonflik Sri Lanka harus difokuskan pada pelestarian dan perayaan keberagaman etnisnya daripada mengejar integrasi paksa. Ia menambahkan bahwa pengalaman sejarah unik negara ini dengan hubungan etnis menuntut solusi yang dikembangkan secara lokal yang menghormati hak semua komunitas untuk mempertahankan identitas mereka yang berbeda sambil membina persatuan nasional melalui rasa saling menghormati dan pengertian.
Ke depannya, ujar Ankit, Sri Lanka membutuhkan perlindungan kelembagaan yang kuat. Parlemen harus membentuk komite independen untuk meninjau implikasi kemitraan NEAC yang diusulkan terhadap hak-hak minoritas.
Organisasi masyarakat sipil harus diberdayakan untuk memantau dan melaporkan kebijakan apa pun yang dapat memengaruhi hubungan etnis. Badan pemerintah daerah di wilayah minoritas harus diberikan otonomi yang lebih besar dalam masalah budaya dan bahasa, sementara kebijakan pendidikan harus memprioritaskan kompetensi multibahasa sambil mempertahankan pengajaran bahasa ibu.
Sangat penting bagi Sri Lanka untuk membangun mekanisme pengawasan untuk kemitraan internasional yang dapat memengaruhi hubungan etnis. Masyarakat sipil harus diberdayakan untuk memantau dan melaporkan kebijakan yang memengaruhi komunitas minoritas.
Pemerintah daerah di wilayah minoritas harus mempertahankan otonomi substansial atas masalah budaya dan bahasa, sementara sistem pendidikan harus merangkul pengajaran multibahasa sambil mempertahankan pendidikan bahasa ibu.
Meski hubungan diplomatik dengan China tetap penting bagi pembangunan ekonomi Sri Lanka, negara tersebut harus menetapkan batasan yang jelas terkait kebijakan yang memengaruhi komposisi etnis dan keragaman budayanya.
Kemitraan NEAC yang diusulkan merupakan titik kritis di mana Sri Lanka harus memilih antara melestarikan warisan multikulturalnya dan mengambil risiko penerapan kebijakan asimilasi yang bermasalah.
Ankit mengatakan, jalan Sri Lanka menuju perdamaian dan kemakmuran yang langgeng tidak terletak pada penerapan model integrasi etnis asing, tetapi pada pemeliharaan tradisi koeksistensi budayanya sendiri. Kepemimpinan negara tersebut harus memprioritaskan perlindungan hak-hak minoritas dan otonomi budaya sambil membina persatuan nasional sejati yang didasarkan pada rasa hormat terhadap keragaman, bukan homogenisasi yang dipaksakan.
“Dengan mempertahankan komitmennya terhadap multikulturalisme dan menolak model asimilasi yang dipaksakan, Sri Lanka dapat membangun masyarakat yang lebih kuat dan inklusif yang menjunjung tinggi alih-alih menekan kekayaan keberagamannya,” pungkasnya.
“Meski keterlibatan diplomatik itu penting, Sri Lanka harus mengevaluasi dengan cermat kemitraan yang dapat memengaruhi struktur multikulturalnya, khususnya di provinsi-provinsi Utara, Timur, dan Tengah yang berbahasa Tamil,” ujar Ankit K, Asisten Profesor Hubungan Internasional dari National Defence University, kepada Daily Mirror, Senin (10/3/2025).
“Perkembangan terkini dalam kebijakan etnis China, sebagaimana diungkapkan oleh publikasi terbaru NEAC, menunjukkan pendekatan yang semakin intensif terhadap asimilasi etnis. Di Guangzhou, pihak berwenang telah menerapkan sistem pengawasan komprehensif yang melacak 830.000 penduduk etnis minoritas,” sambungnya.
Baca Juga: Peringkatnya Merosot, Pemegang Paspor China Hadapi Diskriminasi di Luar Negeri
Ini termasuk pemantauan bisnis, perumahan, dan aktivitas sehari-hari masyarakat minoritas. Penunjukan sistem tersebut sebagai "kasus umum dalam mempraktikkan konsep etnis yang benar" menunjukkan bahwa sistem tersebut dimaksudkan sebagai contoh untuk diterapkan secara nasional.
Dampak kebijakan tersebut sudah terlihat jelas di wilayah-wilayah seperti Tibet, tempat asimilasi linguistik telah diupayakan secara agresif. Di wilayah Ngari di Tibet bagian barat, ujian kecakapan bahasa Mandarin wajib bagi guru dan penurunan bahasa Tibet menjadi satu mata pelajaran menunjukkan berkurangnya bahasa dan budaya minoritas secara sistematis.
Ankit menilai nota kesepahaman (MoU) yang diusulkan antara NEAC dan Kementerian Kehakiman dan Integrasi Nasional Sri Lanka, secara khusus berfokus pada perjanjian kota kembar, dapat berfungsi sebagai saluran untuk mengimpor kebijakan yang bermasalah ini. Waktu kemitraan ini mengkhawatirkan mengingat meningkatnya kehadiran ekonomi China di Provinsi Utara Sri Lanka melalui proyek bantuan kemanusiaan dan pembangunan.
Kedok Persatuan Nasional
Risiko terhadap otonomi budaya di wilayah berbahasa Tamil di Sri Lanka tidak dapat diremehkan. Wilayah-wilayah ini secara historis mempertahankan identitas budaya dan bahasa yang berbeda, dan model "integrasi etnis" China dapat mengancam keberagaman ini dengan kedok persatuan nasional.
Baca Juga: Hakim AS Perintahkan China Bayar Ganti Rugi Rp391 Triliun dalam Kasus Covid-19
“Satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah pendekatan China terhadap kebijakan bahasa, seperti yang terlihat di Tibet, di mana bahasa minoritas terpinggirkan dalam pendidikan. Hal ini dapat memengaruhi kebijakan serupa di wilayah berbahasa Tamil di Sri Lanka,” tutur Ankit.
Lebih jauh lagi, kebijakan China tentang "penanaman semua kelompok etnis secara menyeluruh" dapat mengilhami inisiatif pencampuran populasi serupa yang mengubah komposisi demografis wilayah yang didominasi minoritas.
Untuk mencegah terkikisnya identitas multikulturalnya, Sri Lanka harus mengambil tindakan tegas. Negara tersebut harus memperkuat perlindungan konstitusional yang ada untuk bahasa dan budaya minoritas, sehingga mereka kebal terhadap perubahan kebijakan yang dipengaruhi oleh kemitraan asing.
Setiap perjanjian internasional yang memengaruhi hubungan etnis harus tunduk pada pengawasan publik dan konsultasi dengan komunitas minoritas. Akan lebih bijaksana bagi Sri Lanka untuk mencari kemitraan dengan negara-negara yang memiliki model kerukunan etnis dan pelestarian budaya yang sukses daripada yang dikenal dengan kebijakan asimilasi.
Sementara Sri Lanka dapat memperoleh manfaat dari kerja sama internasional di berbagai sektor, kemitraan yang memengaruhi hubungan etnis memerlukan pertimbangan yang cermat. Kekuatan Sri Lanka terletak pada keberagamannya, dan setiap kebijakan yang mengancam jalinan multikultural ini berisiko merusak keharmonisan sosial dan nilai-nilai demokrasi.
Menurut Ankit, upaya rekonsiliasi pascakonflik Sri Lanka harus difokuskan pada pelestarian dan perayaan keberagaman etnisnya daripada mengejar integrasi paksa. Ia menambahkan bahwa pengalaman sejarah unik negara ini dengan hubungan etnis menuntut solusi yang dikembangkan secara lokal yang menghormati hak semua komunitas untuk mempertahankan identitas mereka yang berbeda sambil membina persatuan nasional melalui rasa saling menghormati dan pengertian.
Kekayaan Keberagaman Sri Lanka
Ke depannya, ujar Ankit, Sri Lanka membutuhkan perlindungan kelembagaan yang kuat. Parlemen harus membentuk komite independen untuk meninjau implikasi kemitraan NEAC yang diusulkan terhadap hak-hak minoritas.
Organisasi masyarakat sipil harus diberdayakan untuk memantau dan melaporkan kebijakan apa pun yang dapat memengaruhi hubungan etnis. Badan pemerintah daerah di wilayah minoritas harus diberikan otonomi yang lebih besar dalam masalah budaya dan bahasa, sementara kebijakan pendidikan harus memprioritaskan kompetensi multibahasa sambil mempertahankan pengajaran bahasa ibu.
Sangat penting bagi Sri Lanka untuk membangun mekanisme pengawasan untuk kemitraan internasional yang dapat memengaruhi hubungan etnis. Masyarakat sipil harus diberdayakan untuk memantau dan melaporkan kebijakan yang memengaruhi komunitas minoritas.
Pemerintah daerah di wilayah minoritas harus mempertahankan otonomi substansial atas masalah budaya dan bahasa, sementara sistem pendidikan harus merangkul pengajaran multibahasa sambil mempertahankan pendidikan bahasa ibu.
Meski hubungan diplomatik dengan China tetap penting bagi pembangunan ekonomi Sri Lanka, negara tersebut harus menetapkan batasan yang jelas terkait kebijakan yang memengaruhi komposisi etnis dan keragaman budayanya.
Kemitraan NEAC yang diusulkan merupakan titik kritis di mana Sri Lanka harus memilih antara melestarikan warisan multikulturalnya dan mengambil risiko penerapan kebijakan asimilasi yang bermasalah.
Ankit mengatakan, jalan Sri Lanka menuju perdamaian dan kemakmuran yang langgeng tidak terletak pada penerapan model integrasi etnis asing, tetapi pada pemeliharaan tradisi koeksistensi budayanya sendiri. Kepemimpinan negara tersebut harus memprioritaskan perlindungan hak-hak minoritas dan otonomi budaya sambil membina persatuan nasional sejati yang didasarkan pada rasa hormat terhadap keragaman, bukan homogenisasi yang dipaksakan.
“Dengan mempertahankan komitmennya terhadap multikulturalisme dan menolak model asimilasi yang dipaksakan, Sri Lanka dapat membangun masyarakat yang lebih kuat dan inklusif yang menjunjung tinggi alih-alih menekan kekayaan keberagamannya,” pungkasnya.
(mas)
Lihat Juga :
