Selidiki Genosida Muslim Uighur oleh China, Pengadilan Publik Dibuka di Inggris

LONDON - Seorang pengacara independen di Inggris menggelar pengadilan publik untuk menyelidiki tuduhan bahwa pemerintah China terlibat dalam kejahatan kemanusiaan atau pun genosida terhadap kelompok etnik minoritas Muslim Uighur di provinsi Xinjiang.

Pengacara bernama Geoffrey Nice akan memimpin penyelidikan dan dengar pendapat selama berhari-hari untuk meninjau bukti dan kesaksian baru mulai tahun depan.

Pengadilan publik tersebut adalah upaya terbaru untuk meminta pertanggungjawaban China atas kekejaman yang dilaporkan, yang dilakukan terhadap etnik Uighur sejak 2017—meskipun pemerintah Inggris belum mendukung inisiatif tersebut. (Baca: Ada Video Penyiksaan Muslim Uighur, China Masih Berkelit )

Nice telah diminta oleh Kongres Uighur Dunia untuk menyelidiki kekejaman yang sedang berlangsung dan kemungkinan genosida terhadap Uighur, karena sejarahnya yang telah menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia internasional.

Pengacara tersebut mendapat perhatian global atas karyanya dengan Pengadilan Kriminal Internasional dalam menyelidiki kekejaman yang dilakukan oleh presiden bekas Yugoslavia, Presiden Slobodan Milosevic, yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Kosovo dan Kroasia, bersama dengan genosida di Bosnia selama Perang Yugoslavia di awal 1990-an. Pengadilan, yang berlangsung di Den Haag, adalah pengadilan internasional berskala besar pertama sejak pengadilan atas kejahatan perang Nazi setelah Perang Dunia II.

"Tuduhan genosida terhadap Uighur, bersama dengan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh Republik Rakyat China terhadap kelompok minoritas, adalah pertanyaan yang harus ditanyakan dan dijawab," kata Nice kepada Associated Press, Kamis, yang dilansir Jumat (4/9/2020).

China telah dituduh menciptakan kamp penahanan yang menampung populasi Uighur yang menjadi sasaran penyiksaan dan pelecehan mental. Laporan tentang sterilisasi paksa juga bermunculan.

Pengadilan sedang dalam tahap awal mengumpulkan bukti dan kesaksian dari orang Uighur yang telah diasingkan ke luar negeri. Kesaksian dari penjaga keamanan yang hadir di kamp-kamp penahanan yang didirikan di Xinjiang diperkirakan akan muncul dalam beberapa bulan mendatang. (Baca: China Dilaporkan Berlakukan Wajib Aborsi untuk Muslim Uighur )

"Saat ini, bukti terkuat tampaknya menjadi bukti penahanan dan kemungkinan bukti sterilisasi paksa," kata Nice.

Laporan investigasi tidak hanya mengungkap sterilisasi paksa sebagai metode untuk mengurangi populasi Uighur, tetapi ratusan ribu wanita telah menjalani pemeriksaan rutin dan aborsi paksa. Para ibu dan ayah juga diduga dikirim ke kamp penahanan atau penjara karena memiliki terlalu banyak anak.

Nice mengatakan upaya sterilisasi ini kemungkinan melanggar Konvensi Genosida.

China telah berulang kali menolak dan meremehkan tindakan mereka di Xinjiang, yang menyebut laporan soal kamp penahanan sebagai "berita palsu".

Dan Duta Besar Inggris Liu Xiaoming menyebut laporan tentang berbagai kekejaman itu sebagai "kebohongan abad ini".

Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengecam tuduhan pelanggaran hak asasi manusia tersebut."Itu tambal sulam kebohongan politik terhadap China yang mengabaikan fakta dan mendistorsi kebenaran," kata Wang Wenbin.

Diperkirakan 1 juta orang Uighur telah ditahan selama beberapa tahun terakhir di Xinjiang. Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo telah mengumumkan penjatuhan sanksi Amerika terhadap China atas pelanggaran hak asasi manusia terkait krisis Uighur, dan mendorong komunitas internasional untuk mengikutinya.

"Pelanggaran hak asasi manusia Partai Komunis China di Xinjiang, China terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya menjadi noda abad ini," kata Pompeo pada akhir Juli lalu. (Baca juga: China kepada AS: Jangan Ikut Campur soal Uighur )

"Pemerintahan Trump telah memimpin upaya dunia untuk mengenakan biaya yang nyata pada kampanye represi berkelanjutan Republik Rakyat China, penahanan sewenang-wenang massal, pengawasan yang mengganggu, kerja paksa, pengendalian populasi paksa, pengumpulan data biometrik secara paksa, dan analisis genetik yang ditargetkan pada kelompok-kelompok ini," imbuh dia.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab telah menuduh China melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang "berat dan mengerikan", tetapi belum mengambil tindakan yang lebih persuasif terhadap dugaan kejahatan tersebut, meskipun ada permintaan dari kelompok hak asasi manusia di Inggris Raya.

"Inggris harus mengambil semua langkah yang tersedia untuk mencegah dan berusaha mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia," kata Komite Hak Asasi Manusia Inggris dan Wales (BHRC), kelompok hak asasi manusia yang dipimpin pengacara Geoffrey Nice, dalam laporan yang dirilis musim panas ini.