Rusia dan AS Sepakat Buat Kerangka Kerja untuk Perundingan Damai Ukraina

MOSKOW - Rusia dan Amerika Serikat (AS) sepakat menetapkan kerangka kerja guna mengakhiri konflik Ukraina dalam waktu dekat, menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov.

Para diplomat tinggi Rusia dan AS bertemu di Arab Saudi pada hari Selasa (18/2/2025) untuk menjajaki cara-cara memulihkan hubungan diplomatik, meletakkan dasar bagi pertemuan puncak antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump dan memajukan upaya-upaya menyelesaikan konflik Ukraina.

Lavrov memimpin delegasi Rusia, yang juga mencakup Yury Ushakov, ajudan utama kebijakan luar negeri Putin.

Kirill Dmitriev, CEO Dana Investasi Langsung Rusia (RDIF), juga mengambil bagian dalam proses negosiasi.

Pihak Amerika diwakili Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, penasihat keamanan nasional Trump, Mike Waltz, dan Steve Witkoff, utusan khusus Washington untuk Timur Tengah.

Baik Ukraina maupun Uni Eropa (UE) tidak berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, dengan Kiev menyatakan tidak akan mengakui hasil perundingan kecuali jika terlibat.

Berbicara kepada wartawan tak lama setelah pertemuan di Riyadh, Lavrov menyatakan sebagai bagian dari kesepakatan memulai proses penyelesaian konflik Ukraina, Rusia akan menunjuk perwakilannya setelah menerima konfirmasi negosiator yang ditunjuk Washington.

"Saya yakin diskusi tersebut sangat produktif," ujar Lavrov, seraya menambahkan, "Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi kami benar-benar mendengar satu sama lain."

Dia lebih lanjut menyatakan dia punya alasan untuk percaya pihak Amerika "sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang posisi Rusia," karena telah "diuraikan secara menyeluruh" menggunakan contoh-contoh spesifik yang diambil dari berbagai pernyataan Presiden Putin.

Lavrov menunjukkan pertemuan di Riyadh diprakarsai presiden Rusia dan AS, yang telah sepakat persiapan untuk pertemuan puncak berikutnya harus dimulai.

Untuk mencapai hal ini, menteri luar negeri dan penasihat keamanan nasional ditugaskan bertemu dan menentukan apa yang perlu dikerjakan sebelum kedua presiden "dapat merundingkan tanggal dan jadwal tertentu untuk pertemuan puncak."

Moskow dan Washington telah sepakat "ketika kepentingan nasional bersesuaian, upaya harus disatukan dan dilaksanakan" di bidang-bidang yang relevan melalui "proyek-proyek yang saling menguntungkan" di bidang geopolitik dan ekonomi, menurut Lavrov.

“Namun, ketika kepentingan tidak selaras, kedua belah pihak tidak boleh memprovokasi konflik tetapi bekerja menyelesaikan masalah,” ujar dia.

Lavrov juga menyinggung masalah keterlibatan AS dengan UE terkait jaminan keamanan dan potensi pengerahan pasukan kontingen di Ukraina.

"Kami menjelaskan kepada rekan-rekan kami bahwa Presiden Putin telah berulang kali menekankan perluasan NATO dan penyerapan Ukraina ke dalam blok militer menimbulkan ancaman langsung terhadap kepentingan dan kedaulatan Rusia," tegas dia.

Moskow menegaskan mereka menganggap kehadiran militer yang terkait dengan NATO, baik di bawah bendera UE atau sebagai bagian dari kontingen nasional, sama sekali tidak dapat diterima, menurut Lavrov.

Menteri luar negeri Rusia menambahkan kedua belah pihak "secara praktis sepakat masalah misi diplomatik harus diselesaikan sekali dan untuk selamanya."

Dia mencatat hal ini termasuk mengatasi sanksi yang dijatuhkan dalam beberapa tahun terakhir, pengusiran diplomat, penyitaan properti diplomatik, dan hambatan lain yang telah mempersulit pekerjaan.

“Para deputi kami akan segera bertemu untuk membahas penghapusan hambatan buatan ini dan memastikan kelancaran fungsi kedutaan dan konsulat di kedua negara,” ujar Lavrov.

Baca juga: Siapa yang Bisa Menyabotase Upaya Perdamaian Putin dan Trump di Ukraina?