Israel Luncurkan 2.749 Unit Permukiman Baru Yahudi di Tepi Barat dalam 6 Pekan

TEL AVIV - Pihak berwenang Israel berencana menyetujui pembangunan 2.749 unit permukiman baru Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dalam waktu enam pekan.

Laporan itu diungkap kelompok antipermukiman Israel pada hari Senin (13/1/2025), dilansir Anadolu Agency.

"Jika rencana pekan ini disetujui, itu berarti 2.749 unit rumah akan dibangun dalam waktu satu setengah bulan," ungkap Peace Now, yang memantau aktivitas permukiman ilegal Israel.

Organisasi tersebut mencatat, dengan kecepatan ini, tahun 2025 dapat menyaksikan "jumlah rekor" unit permukiman yang dibangun di Tepi Barat, rata-rata 1.800 unit per bulan.

Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) Administrasi Sipil Israel dijadwalkan bertemu pada hari Rabu untuk menyetujui pembangunan 372 unit rumah di permukiman Beitar Illit, sebelah selatan Yerusalem.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari tren terkini berupa sesi pekanan untuk mempromosikan rencana pembangunan permukiman, sementara tidak ada diskusi serupa yang dilakukan untuk menyetujui pembangunan Palestina di Area C,” ujar organisasi tersebut.

Area C, yang mencakup sekitar 60% dari Tepi Barat yang diduduki, berada di bawah kendali penuh Israel.

Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat yang diduduki menjadi tiga area: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil dan administratif Palestina, dan Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.

Peace Now mengatakan sejak pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini menjabat pada akhir tahun 2022, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat telah mencapai rekor.

“Pada tahun 2023, HPC menyetujui 12.349 unit rumah, rekor tertinggi. Pada tahun 2024, 9.884 unit rumah telah disetujui,” papar dia.

Kelompok antipermukiman mengatakan peralihan ke persetujuan pekanan berasal dari perubahan politik yang diperkenalkan pemerintah Netanyahu yang, pada Juni 2023, menghapus persyaratan persetujuan menteri pertahanan di setiap tahap perencanaan permukiman.

Sebelumnya, rencana pembangunan permukiman memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari menteri pertahanan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, menteri membatasi sesi perencanaan menjadi sekitar empat kali per tahun, menyetujui ribuan unit di setiap sesi.

Namun, dalam beberapa pekan terakhir, prosesnya telah berubah secara signifikan, dengan HPC sekarang bertemu setiap pekan untuk menyetujui ratusan unit permukiman di setiap sesi.

“Pendekatan sistematis ini bertujuan menormalkan perencanaan permukiman dan menarik lebih sedikit perhatian dan kritik publik dan internasional,” papar Peace Now.

Masyarakat internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman Israel ilegal menurut hukum internasional.

PBB telah berulang kali memperingatkan perluasan permukiman yang berkelanjutan mengancam kelangsungan solusi dua negara, kerangka kerja yang dipandang sebagai kunci untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Pada bulan Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun di tanah Palestina adalah ilegal dan menuntut evakuasi semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.