Lawan Pemakzulan, Presiden Korea Selatan Bersumpah Berjuang sampai Akhir

SEOUL - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol membela keputusannya memberlakukan darurat militer di negara itu pekan lalu. Dia bersumpah akan "bersikap tegas" jika dia dimakzulkan atau diselidiki atas tindakan tersebut.

Dalam pidato yang disiarkan televisi tanpa pemberitahuan pada hari Kamis (12/12/2024), Yoon menjelaskan dia tidak berniat mengundurkan diri sebelum pemungutan suara kedua untuk memakzulkannya di Majelis Nasional akhir pekan ini.

"Saya akan bersikap tegas apakah saya dimakzulkan atau diselidiki," tegas dia. "Saya akan berjuang sampai akhir."

Menurut presiden, keputusannya memberlakukan darurat militer Selasa lalu didasarkan pada "keputusan politik yang sangat terukur."

Yoon bersikeras dia mengambil langkah tersebut "untuk melindungi negara dan menormalkan urusan negara" saat oposisi mencoba melumpuhkan pemerintah.

Keputusan memberlakukan darurat militer dibatalkan setelah kurang dari enam jam, karena anggota parlemen memberikan suara menentangnya dan ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes.

Yoon saat ini dilarang meninggalkan negara itu setelah polisi meluncurkan penyelidikan terhadapnya atas kemungkinan pemberontakan.

Presiden kembali menuduh para pesaing politiknya dari oposisi utama Partai Demokrat (DP) "berpihak" pada Korea Utara (Korut) di tengah pengembangan program nuklir, ancaman rudal, dan peluncuran balon sampah ke Korea Selatan oleh Pyongyang.

"Saya tidak tahu partai itu berasal dari negara mana dan Majelis Nasional berasal dari negara mana," tegas Yoon.

Menurut dia, oposisi sekarang "menciptakan banyak hasutan palsu untuk menjatuhkan presiden dengan menciptakan kejahatan pengkhianatan."

Presiden juga meminta maaf kepada warga Korea Selatan yang "mungkin terkejut dan gugup karena darurat militer yang berlaku singkat" dan meyakinkan mereka tentang "kesetiaannya yang besar" kepada mereka.

Sesaat sebelum pidato Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) miliknya sendiri, yang sebelumnya menolak seruan untuk memakzulkannya dan menggagalkan pemungutan suara pertama tentang masalah tersebut dengan memboikotnya, mengumumkan upayanya untuk membujuk kepala negara agar mengundurkan diri secara sukarela sia-sia.

"Kami mencoba mencari cara yang lebih baik daripada pemakzulan, tetapi cara lain itu tidak sah," ujar Pemimpin PPP Han Dong-hoon.

Dia menjelaskan, "Menangguhkan presiden dari tugasnya melalui pemakzulan adalah satu-satunya cara untuk saat ini, untuk mempertahankan demokrasi dan republik."

Studi, yang diterbitkan lembaga survei Realmeter pada hari Rabu menemukan 74,8% warga Korea Selatan percaya Yoon harus segera meninggalkan jabatannya, baik dengan mengumumkan pengunduran dirinya atau melalui pemakzulan.