Sejumlah Pejabat China Terjerat Skandal Keuangan, Sektor Perbankan Terguncang
Kamis, 05 Desember 2024 - 12:07 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: China Krisis Perbankan, Warga Kesulitan Tarik Dana dari Rekening Pribadi
Kasus-kasus tersebut menggambarkan tren korupsi sistemik yang lebih luas, di mana para eksekutif puncak mengeksploitasi koneksi orang dalam untuk menyedot miliaran dolar dari lembaga mereka.
Menurut laporan The Economist, skandal keuangan di China sering terjadi, dengan para manajer tingkat menengah, yang dilabeli sebagai "ngengat”, perlahan-lahan menguras sumber daya bank. Sementara para eksekutif tingkat tinggi, yang dijuluki "hantu internal” menimbulkan risiko perbankan yang lebih besar.
Sejumlah media bahkan menyebut bank-bank yang lebih kecil di China sebagai "zona bencana antikorupsi" karena maraknya jaringan penipuan, yang telah digambarkan sebagai kasus "sarang" dan "tusuk sate".
Skandal-skandal ini telah mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan China. Jutaan nasabah bergantung pada bank untuk menjaga simpanan mereka, tetapi kasus-kasus korupsi telah mengungkap industri yang penuh dengan keserakahan dan salah urus.
Di luar kepercayaan publik, korupsi juga merusak kemampuan sektor keuangan China untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif.
Penyalahgunaan dana dan pinjaman ilegal mendistorsi prioritas ekonomi, memperburuk risiko, dan memperdalam krisis seperti tantangan utang pemerintah daerah dan properti yang sedang berlangsung di China.
Pemerintahan Presiden China Xi Jinping telah menghadapi rasa malu yang signifikan karena skandal-skandal ini. Sebagai tanggapan, pemerintah telah mengintensifkan upaya menindak pelanggaran keuangan.
Pada November 2023, pemerintahan Xi Jinping membentuk Komisi Keuangan Pusat (CFC), yang dipimpin oleh Perdana Menteri Li Qiang, untuk memperkuat pengawasan atas sektor keuangan senilai USD61 triliun. Tujuan CFC adalah untuk mencegah risiko sistemik dan memperkuat ambisi China untuk menjadi "kekuatan finansial utama”.
Kasus-kasus tersebut menggambarkan tren korupsi sistemik yang lebih luas, di mana para eksekutif puncak mengeksploitasi koneksi orang dalam untuk menyedot miliaran dolar dari lembaga mereka.
Menurut laporan The Economist, skandal keuangan di China sering terjadi, dengan para manajer tingkat menengah, yang dilabeli sebagai "ngengat”, perlahan-lahan menguras sumber daya bank. Sementara para eksekutif tingkat tinggi, yang dijuluki "hantu internal” menimbulkan risiko perbankan yang lebih besar.
Sejumlah media bahkan menyebut bank-bank yang lebih kecil di China sebagai "zona bencana antikorupsi" karena maraknya jaringan penipuan, yang telah digambarkan sebagai kasus "sarang" dan "tusuk sate".
Skandal-skandal ini telah mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan China. Jutaan nasabah bergantung pada bank untuk menjaga simpanan mereka, tetapi kasus-kasus korupsi telah mengungkap industri yang penuh dengan keserakahan dan salah urus.
Di luar kepercayaan publik, korupsi juga merusak kemampuan sektor keuangan China untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif.
Penyalahgunaan dana dan pinjaman ilegal mendistorsi prioritas ekonomi, memperburuk risiko, dan memperdalam krisis seperti tantangan utang pemerintah daerah dan properti yang sedang berlangsung di China.
Pembentukan CFC dan NFRA
Pemerintahan Presiden China Xi Jinping telah menghadapi rasa malu yang signifikan karena skandal-skandal ini. Sebagai tanggapan, pemerintah telah mengintensifkan upaya menindak pelanggaran keuangan.
Pada November 2023, pemerintahan Xi Jinping membentuk Komisi Keuangan Pusat (CFC), yang dipimpin oleh Perdana Menteri Li Qiang, untuk memperkuat pengawasan atas sektor keuangan senilai USD61 triliun. Tujuan CFC adalah untuk mencegah risiko sistemik dan memperkuat ambisi China untuk menjadi "kekuatan finansial utama”.
Lihat Juga :
