Mengapa Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Memberlakukan Darurat Militer?
loading...
A
A
A
Kemudian minggu ini, pihak oposisi mengusulkan pemotongan RUU anggaran pemerintah yang besar - yang tidak dapat diveto.
Pada saat yang sama, pihak oposisi juga bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi - termasuk kepala badan audit pemerintah - karena gagal menyelidiki Ibu Negara.
Namun, oposisi dapat berkumpul dengan cepat di gedung parlemen dan memiliki cukup banyak orang untuk menolak pengumuman tersebut bersama dengan beberapa anggota partai berkuasa, People's Power, yang dipimpin Yoon.
Dan meskipun ada banyak pasukan dan polisi di ibu kota, pengambilalihan oleh militer tidak terjadi.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, pemerintah harus mencabut darurat militer jika mayoritas di parlemen menuntutnya dalam pemungutan suara.
Undang-undang yang sama juga melarang komando darurat militer untuk menangkap anggota parlemen.
Ada laporan bahwa anggota parlemen bergerak untuk memakzulkannya sebagai presiden.
Proses yang relatif mudah ini membutuhkan lebih dari dua pertiga dari 300 anggota Majelis Nasional yang memberikan suara untuk memakzulkan - setidaknya 201 suara.
Setelah pemakzulan disetujui, persidangan diadakan di hadapan Mahkamah Konstitusi - dewan beranggotakan sembilan orang yang mengawasi cabang-cabang pemerintahan Korea Selatan.
Pada saat yang sama, pihak oposisi juga bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet dan beberapa jaksa tinggi - termasuk kepala badan audit pemerintah - karena gagal menyelidiki Ibu Negara.
4. Mengganggu Stabilitas Korea Selatan
Pengumuman Yoon mengejutkan banyak orang dan selama enam jam warga Korea Selatan berada dalam kebingungan mengenai apa arti perintah darurat militer tersebut.Namun, oposisi dapat berkumpul dengan cepat di gedung parlemen dan memiliki cukup banyak orang untuk menolak pengumuman tersebut bersama dengan beberapa anggota partai berkuasa, People's Power, yang dipimpin Yoon.
Dan meskipun ada banyak pasukan dan polisi di ibu kota, pengambilalihan oleh militer tidak terjadi.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, pemerintah harus mencabut darurat militer jika mayoritas di parlemen menuntutnya dalam pemungutan suara.
Undang-undang yang sama juga melarang komando darurat militer untuk menangkap anggota parlemen.
5. Berujung pada Upaya Pemakzulan Presiden
Tidak jelas apa yang terjadi sekarang dan apa konsekuensinya bagi Yoon.Ada laporan bahwa anggota parlemen bergerak untuk memakzulkannya sebagai presiden.
Proses yang relatif mudah ini membutuhkan lebih dari dua pertiga dari 300 anggota Majelis Nasional yang memberikan suara untuk memakzulkan - setidaknya 201 suara.
Setelah pemakzulan disetujui, persidangan diadakan di hadapan Mahkamah Konstitusi - dewan beranggotakan sembilan orang yang mengawasi cabang-cabang pemerintahan Korea Selatan.
Lihat Juga :
