Profil Israel Katz, Menteri Pertahanan Baru Israel yang Ingin Mengusir Bangsa Palestina dari Tepi Barat dan Gaza

TEL AVIV - Dalam sebuah langkah mengejutkan dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberhentikan menteri pertahanannya, Yoav Gallant. Netanyahu menunjuk Israel Katz sebagai gantinya, yang jabatan urusan luar negerinya ia berikan kepada ketua partai Kanan Nasional Gideon Sa'ar.

Katz, yang telah menjabat sebagai menteri luar negeri sejak awal tahun ini, dikenal karena komentarnya yang blak-blakan dan sering kali bermusuhan terhadap Palestina dan PBB.

Siapa Israel Katz?

1. Putra Pemimpin Gerakan Zionis Global

Melansir Anadolu, lahir di kota pesisir Ashkelon pada tahun 1955 dari orang tua yang beremigrasi dari Rumania, Katz belajar di sekolah agama Or Etzion di bawah bimbingan Rabi Haim Drukman, seorang pemimpin terkemuka dalam gerakan Zionis keagamaan global.

Pada tahun 1973, Katz bergabung dengan tentara Israel, bertugas sebagai perwira di Brigade Parasut ke-890. Ia juga bertugas sebagai prajurit cadangan selama Perang Lebanon 1982.

2. Menjadi Anak Didik Ariel Sharon

Pada tahun 1984, ia menjadi wakil direktur di bawah Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu, Ariel Sharon, sebuah posisi di mana Katz dilaporkan menjadi anak didik mantan pemimpin Israel tersebut. Sejak 1998, ia telah bertugas di Knesset, parlemen negara itu, mewakili partai Likud milik Netanyahu.

Sepanjang karier politiknya, Katz telah mempertahankan kebijakan ekstremis terhadap keberadaan Palestina di wilayah pendudukan, secara terbuka mendukung perluasan permukiman di Tepi Barat dan menentang solusi dua negara.

3. Pernah Memiliki Catatan Kriminal

Pada akhir 1980-an, saat menjabat sebagai wakil direktur di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Katz menghadapi tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Tuduhan tersebut bermula dari sebuah insiden di mana Katz, yang SIM-nya ditangguhkan, membujuk seorang pengemudi kantor untuk memberikan kesaksian palsu bahwa dialah yang mengemudi. Meskipun Katz mengaku bersalah, tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan akhirnya dibatalkan.

Pada tahun 2009, Jaksa Agung saat itu Menachem Mazuz memutuskan untuk menutup penyelidikan terhadap pengangkatan politik yang dilakukan Katz saat mengepalai Kementerian Pertanian (2003–2006), meskipun ada rekomendasi polisi untuk mendakwanya atas penipuan dan pelanggaran kepercayaan.

Sejak saat itu, Katz telah memegang beberapa jabatan menteri di bawah Netanyahu, termasuk jabatan sebelumnya sebagai menteri luar negeri pada tahun 2019-2020. Ia juga menjabat sebagai menteri keuangan pada tahun 2020-2022 dan transportasi pada tahun 2009–2019. Pada bulan Januari 2023, ia diangkat menjadi menteri energi dan infrastruktur sebelum pindah ke Kementerian Luar Negeri pada tanggal 1 Januari tahun ini.

4. Mendorong Pengusiran Warga Palestina dari Tepi Barat

Melansir Anadolu, selama masa jabatannya sebagai menteri luar negeri, Katz dikenal karena pendekatannya yang agresif, menghindari bahasa diplomatik demi pernyataan provokatif tentang tokoh-tokoh internasional.

Pada bulan Agustus, ia menyerukan "pengusiran" warga Palestina dari kota-kota dan kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat yang diduduki, mirip dengan tindakan baru-baru ini di Gaza. Katz berpendapat, "Ini adalah perang di semua lini, dan kita harus memenangkannya."

Ia mengusulkan evakuasi sementara penduduk kamp-kamp seperti Jenin untuk fokus pada pembongkaran apa yang disebutnya sebagai "infrastruktur teror" di sana, menggemakan tindakan yang diambil di Gaza.

5. Ingin Mengusir Warga Palestina dari Gaza

Pada bulan Februari 2024, Katz mengusulkan pembangunan pulau buatan di lepas pantai Gaza untuk merelokasi penduduk Palestina, menggantikan mereka dengan pemukim Yahudi.

Kementerian Luar Negeri Israel kemudian membantah bahwa ini adalah maksud dari proposal tersebut, yang dilaporkan diajukan Katz kepada rekan-rekannya di Eropa. Disebutkan bahwa idenya adalah untuk membangun pelabuhan di pulau buatan yang diusulkan di lepas pantai Gaza.

6. Memusuhi Badan-badan PBB

Katz juga memimpin upaya untuk mengkriminalisasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).