Militer Indonesia Dikritik Ketinggalan Zaman saat Seteru Laut China Selatan Memanas
Kamis, 24 Oktober 2024 - 10:10 WIB
loading...
Para pakar mengkritik militer Indonesia sudah ketinggalan zaman saat ketegangan di Laut China Selatan memanas. Foto/SINDOnews.com
A
A
A
JAKARTA - Para pakar telah mengkritik militer Indonesia yang mereka sebut sudah ketinggalan zaman. Kritik ini bermunculan saat ketegangan di Laut China Selatan sedang memanas.
Indonesia telah melakukan belanja besar-besaran untuk memodernisasi militernya karena tenggat waktu yang ditetapkan sendiri untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya semakin dekat.
Di pucuk pimpinan belanja besar-besaran ini: Prabowo Subianto —pensiunan Jenderal Angkatan Darat yang menjadi menteri pertahanan dan sekarang adalah presiden baru Indonesia—telah menandatangani kesepakatan untuk merombak peralatan tempur dan pertahanan yang sudah berusia puluhan tahun.
Namun, Indonesia dinilai tertinggal dalam memenuhi target modernisasi militernya, bahkan dengan kenaikan belanja sebesar 20 persen untuk perangkat keras militer—menjadi USD25 miliar, yang didanai oleh pinjaman luar negeri—yang disetujui November tahun lalu untuk periode 2020 hingga 2024.
Baca Juga: Prabowo Presiden, Rusia Berharap Dapat Kirim 11 Jet Tempur Su-35 ke Indonesia
Para anggota Parlemen sebelumnya mengkritik Prabowo atas rencana kesepakatan pengadaan jet tempur bekas dari Qatar. Dia kemudian harus meninggalkan kesepakatan tersebut karena masalah pendanaan.
Modernisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai rencana Minimum Essential Force (MEF)—yang telah berlangsung selama 15 tahun—telah menargetkan kemampuan pertahanan minimal untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatannya. Cetak biru seperti itu sangat dibutuhkan, kata para pakar.
“Banyak peralatan pertahanan kita yang sudah usang,” kata Khairul Fahmi, seorang analis militer di Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) yang berbasis di Jakarta, seperti dikutip Channel News Asia, Kamis (24/10/2024).
Hampir setengah dari peralatan militer operasional Indonesia tidak layak untuk peperangan modern, sehingga menimbulkan risiko keamanan, katanya dalam laporan terpisah di sebuah media pada Desember lalu.
Negara kepulauan terbesar di dunia ini bahkan telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mengekang serangan ke perairannya, yang merupakan dua pertiga wilayahnya.
Meskipun Indonesia mengadakan latihan Angkatan Laut atau menyita dan meledakkan kapal-kapal yang menyusup, para nelayannya telah melaporkan semakin banyak kapal asing—tak hanya dari China tetapi juga Vietnam dan Filipina—yang mengganggu mereka di wilayah penangkapan ikan tradisional mereka.
“Coast Guard kita seharusnya ada di sana. Kami orang Indonesia yang mencari nafkah di halaman belakang rumah kami sendiri. Kami harus dilindungi,” kata Wahyudin, seorang nelayan yang hanya menggunakan satu nama.
Klaim “nine-dash line" China di Laut Cina Selatan tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di dekat Kepulauan Natuna yang kaya minyak dan gas.
Baca Juga: Profil Sugiono, dari Pasukan Khusus Menjadi Menlu Indonesia
Meskipun China tidak membantah kepemilikan pulau-pulau tersebut, klaim maritimnya di Laut Natuna Utara telah memicu kebuntuan diplomatik, pengerahan jet tempur dan kapal perang Indonesia, serta kunjungan presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), ke pulau-pulau tersebut.
Untuk memperkuat militer, Indonesia telah meningkatkan anggaran tahunan Kementerian Pertahanan-nya hampir 20 persen, rata-rata, dalam empat tahun terakhir dibandingkan dengan 2019.
Tahun lalu, anggaran kementerian itu sebesar Rp 144 triliun berada di urutan kedua setelah belanja pertahanan Singapura (SD19,76 miliar) di Asia Tenggara.
Namun, anggaran pertahanan Indonesia tetap berada di sekitar 0,7 hingga 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama dekade terakhir—terendah di antara enam ekonomi pasar berkembang di kawasan tersebut, berdasarkan data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
“Seharusnya tidak serendah itu,” kata Julia Lau, peneliti senior ISEAS–Yusof Ishak Institute.
“Setiap negara yang ingin memiliki militer yang berfungsi efektif harus mengalokasikan sekitar 2 hingga 4 persen (pengeluaran sebagai persentase PDB) untuk pertahanan.”
Kemajuan MEF, yang akan selesai tahun ini, juga lambat. Militer Indonesia telah memenuhi 65 persen dari target modernisasinya seperti tahun lalu.
Indonesia telah melakukan belanja besar-besaran untuk memodernisasi militernya karena tenggat waktu yang ditetapkan sendiri untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya semakin dekat.
Di pucuk pimpinan belanja besar-besaran ini: Prabowo Subianto —pensiunan Jenderal Angkatan Darat yang menjadi menteri pertahanan dan sekarang adalah presiden baru Indonesia—telah menandatangani kesepakatan untuk merombak peralatan tempur dan pertahanan yang sudah berusia puluhan tahun.
Namun, Indonesia dinilai tertinggal dalam memenuhi target modernisasi militernya, bahkan dengan kenaikan belanja sebesar 20 persen untuk perangkat keras militer—menjadi USD25 miliar, yang didanai oleh pinjaman luar negeri—yang disetujui November tahun lalu untuk periode 2020 hingga 2024.
Baca Juga: Prabowo Presiden, Rusia Berharap Dapat Kirim 11 Jet Tempur Su-35 ke Indonesia
Para anggota Parlemen sebelumnya mengkritik Prabowo atas rencana kesepakatan pengadaan jet tempur bekas dari Qatar. Dia kemudian harus meninggalkan kesepakatan tersebut karena masalah pendanaan.
Modernisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai rencana Minimum Essential Force (MEF)—yang telah berlangsung selama 15 tahun—telah menargetkan kemampuan pertahanan minimal untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatannya. Cetak biru seperti itu sangat dibutuhkan, kata para pakar.
“Banyak peralatan pertahanan kita yang sudah usang,” kata Khairul Fahmi, seorang analis militer di Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) yang berbasis di Jakarta, seperti dikutip Channel News Asia, Kamis (24/10/2024).
Hampir setengah dari peralatan militer operasional Indonesia tidak layak untuk peperangan modern, sehingga menimbulkan risiko keamanan, katanya dalam laporan terpisah di sebuah media pada Desember lalu.
Negara kepulauan terbesar di dunia ini bahkan telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mengekang serangan ke perairannya, yang merupakan dua pertiga wilayahnya.
Meskipun Indonesia mengadakan latihan Angkatan Laut atau menyita dan meledakkan kapal-kapal yang menyusup, para nelayannya telah melaporkan semakin banyak kapal asing—tak hanya dari China tetapi juga Vietnam dan Filipina—yang mengganggu mereka di wilayah penangkapan ikan tradisional mereka.
“Coast Guard kita seharusnya ada di sana. Kami orang Indonesia yang mencari nafkah di halaman belakang rumah kami sendiri. Kami harus dilindungi,” kata Wahyudin, seorang nelayan yang hanya menggunakan satu nama.
Klaim “nine-dash line" China di Laut Cina Selatan tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di dekat Kepulauan Natuna yang kaya minyak dan gas.
Baca Juga: Profil Sugiono, dari Pasukan Khusus Menjadi Menlu Indonesia
Meskipun China tidak membantah kepemilikan pulau-pulau tersebut, klaim maritimnya di Laut Natuna Utara telah memicu kebuntuan diplomatik, pengerahan jet tempur dan kapal perang Indonesia, serta kunjungan presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), ke pulau-pulau tersebut.
Untuk memperkuat militer, Indonesia telah meningkatkan anggaran tahunan Kementerian Pertahanan-nya hampir 20 persen, rata-rata, dalam empat tahun terakhir dibandingkan dengan 2019.
Tahun lalu, anggaran kementerian itu sebesar Rp 144 triliun berada di urutan kedua setelah belanja pertahanan Singapura (SD19,76 miliar) di Asia Tenggara.
Namun, anggaran pertahanan Indonesia tetap berada di sekitar 0,7 hingga 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) selama dekade terakhir—terendah di antara enam ekonomi pasar berkembang di kawasan tersebut, berdasarkan data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
“Seharusnya tidak serendah itu,” kata Julia Lau, peneliti senior ISEAS–Yusof Ishak Institute.
“Setiap negara yang ingin memiliki militer yang berfungsi efektif harus mengalokasikan sekitar 2 hingga 4 persen (pengeluaran sebagai persentase PDB) untuk pertahanan.”
Kemajuan MEF, yang akan selesai tahun ini, juga lambat. Militer Indonesia telah memenuhi 65 persen dari target modernisasinya seperti tahun lalu.
Lihat Juga :
