Militer Indonesia Dikritik Ketinggalan Zaman saat Seteru Laut China Selatan Memanas
loading...
A
A
A
Ridzwan Rahmat, analis pertahanan utama di Jane’s, memperkirakan Prabowo akan meningkatkan pinjaman luar negeri untuk mendanai akuisisi pertahanan, seperti pengadaan pesawat tempur Rafale. "Yang dilakukan dengan bantuan pinjaman luar negeri dari pemerintah Prancis," katanya.
Bahkan saat MEF berakhir, Prabowo telah memulai fase modernisasi militer berikutnya.
Dikenal sebagai Perisai Trisula Nusantara, rencana 25 tahun tersebut ditujukan untuk memperoleh peralatan militer mutakhir, dengan penekanan pada penggabungan kemampuan peperangan di seluruh Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat serta berinvestasi dalam keamanan siber.
Proyek tersebut diproyeksikan menelan biaya USD125 miliar, dan Kementerian Keuangan telah menyetujui seperlima dari pendanaannya.
Namun, sebagai presiden baru, Prabowo harus menyeimbangkan modernisasi militer dengan kewajiban lain, seperti janji kampanyenya untuk menyediakan makanan gratis bagi semua ibu hamil dan anak sekolah di negara dengan populasi keempat terbesar di dunia.
Inisiatif tersebut, yang akan ditargetkan kepada sebanyak 83 juta penerima manfaat, diproyeksikan akan menghabiskan biaya pembayar pajak sebesar Rp460 triliun setiap tahun setelah berjalan penuh.
Selain itu, dia harus menyeimbangkan pengeluaran untuk kebutuhan Indonesia yang terus meningkat, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan, ditambah proyek-proyek mahal lainnya yang sedang berlangsung, seperti pembangunan Nusantara senilai USD33 miliar di Kalimantan Timur untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Khairul mencatat bahwa Prabowo telah menekankan komitmennya untuk secara bertahap meningkatkan anggaran pertahanan, tetapi analis akan menunggu dan melihat apakah politik negara akan mengizinkannya.
“Ada kekhawatiran bahwa jika anggaran pertahanan dinaikkan menjadi lebih dari 0,8 persen atau di atas angka psikologis 1 persen dari PDB, akan ada masalah dengan akuntabilitas. Bagaimana jika anggaran sebesar itu tidak digunakan secara efisien?” paparnya.
Di bawah pemerintahan Jokowi, negara ini juga bertindak hati-hati untuk menghindari memprovokasi China sambil menegaskan “hak maritim yang sah”.
Bahkan saat MEF berakhir, Prabowo telah memulai fase modernisasi militer berikutnya.
Dikenal sebagai Perisai Trisula Nusantara, rencana 25 tahun tersebut ditujukan untuk memperoleh peralatan militer mutakhir, dengan penekanan pada penggabungan kemampuan peperangan di seluruh Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat serta berinvestasi dalam keamanan siber.
Proyek tersebut diproyeksikan menelan biaya USD125 miliar, dan Kementerian Keuangan telah menyetujui seperlima dari pendanaannya.
Namun, sebagai presiden baru, Prabowo harus menyeimbangkan modernisasi militer dengan kewajiban lain, seperti janji kampanyenya untuk menyediakan makanan gratis bagi semua ibu hamil dan anak sekolah di negara dengan populasi keempat terbesar di dunia.
Inisiatif tersebut, yang akan ditargetkan kepada sebanyak 83 juta penerima manfaat, diproyeksikan akan menghabiskan biaya pembayar pajak sebesar Rp460 triliun setiap tahun setelah berjalan penuh.
Selain itu, dia harus menyeimbangkan pengeluaran untuk kebutuhan Indonesia yang terus meningkat, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan, ditambah proyek-proyek mahal lainnya yang sedang berlangsung, seperti pembangunan Nusantara senilai USD33 miliar di Kalimantan Timur untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Khairul mencatat bahwa Prabowo telah menekankan komitmennya untuk secara bertahap meningkatkan anggaran pertahanan, tetapi analis akan menunggu dan melihat apakah politik negara akan mengizinkannya.
“Ada kekhawatiran bahwa jika anggaran pertahanan dinaikkan menjadi lebih dari 0,8 persen atau di atas angka psikologis 1 persen dari PDB, akan ada masalah dengan akuntabilitas. Bagaimana jika anggaran sebesar itu tidak digunakan secara efisien?” paparnya.
Di bawah pemerintahan Jokowi, negara ini juga bertindak hati-hati untuk menghindari memprovokasi China sambil menegaskan “hak maritim yang sah”.
Explore More