Kim Jong-un Nyatakan Korsel Musuh, Ledakkan Jalan dan Rel Penghubung Dua Korea
Kamis, 17 Oktober 2024 - 09:12 WIB
loading...
Kontitusi Korea Utara, atas permintaan Kim Jong-un, resmi mendefinisikan Korea Selatan sebagai negara musuh. Korea Utara juga ledakkan jalan dan rel penghubung dua Korea. Foto/KCNA
A
A
A
PYONGYANG - Korea Utara, di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, pada Kamis (17/10/2024) mengumumkan bahwa konstitusinya sekarang mendefinisikan Korea Selatan (Korsel) sebagai negara musuh.
Ini untuk pertama kalinya Pyongyang mengonfirmasi perubahan konstitusi yang telah diminta oleh Kim Jong-un awal tahun ini.
Korea Utara (Korut) telah meledakkan jalan dan rel kereta yang menghubungkannya dengan Korea Selatan.
"Ini sebagai tindakan yang tak terelakkan dan sah yang diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi DPRK yang dengan jelas mendefinisikan ROK sebagai negara yang bermusuhan," tulis media pemerintah Korut, KCNA.
Baca Juga: Viral, Video Korea Utara Ledakkan Jalan Menuju Korea Selatan
DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korut; Democratic People's Republic of Korea. Sedangkan ROK adalah singkatan dari nama resmi Korsel; Republic of Korea.
Militer Korea Selatan pada Selasa lalu merilis rekaman video para tentara Korea Utara meledakkan jalan dan rel kereta yang sangat simbolis yang menghubungkan kedua Korea. Itu terjadi beberapa hari setelah militer Pyongyang bersumpah untuk menutup perbatasan kedua negara secara permanen.
Hubungan antara kedua Korea berada pada salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, setelah Kim Jong-un pada Januari lalu mendefinisikan Seoul sebagai "musuh utama" negaranya dan mengatakan mereka tidak lagi tertarik pada reunifikasi.
"Tentara telah mengambil tindakan untuk secara fisik memutus jalan dan rel kereta DPRK yang mengarah ke ROK," lanjut laporan KCNA.
"Langkah ini bagian dari pemisahan bertahap wilayahnya, tempat kedaulatannya dilaksanakan, dari wilayah ROK."
Korea Utara mengatakan bahwa beberapa ruas jalan dan rel kereta api utama antar-Korea telah diblokir sepenuhnya melalui peledakan.
"Ini adalah tindakan yang tidak dapat dihindari dan sah yang diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi DPRK yang dengan jelas mendefinisikan ROK sebagai negara yang bermusuhan," imbuh laporan KCNA.
Korea Utara mengadakan pertemuan penting Parlemen-nya yang hanya menyetujui saja minggu lalu, dan ini adalah konfirmasi pertama bahwa hukum dasar negara tersebut diamandemen sesuai dengan permintaan Kim Jong-un.
Laporan KCNA tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang perubahan konstitusional tersebut.
Sebelumnya, berdasarkan perjanjian antar-Korea tahun 1991, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan didefinisikan sebagai "hubungan khusus" sebagai bagian dari proses yang ditujukan untuk penyatuan kembali pada akhirnya, bukan sebagai hubungan antarnegara.
Kim Jong-un menyerukan perubahan konstitusional dalam pidatonya pada bulan Januari, di mana ia mengancam perang jika Korea Selatan melanggar "bahkan 0,001 mm dari wilayah teritorial, udara, dan perairan kami."
Seoul mengatakan militer Korea Utara telah membersihkan lahan dan memasang ranjau baru di sepanjang perbatasan selama berbulan-bulan, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat perbatasan, yang menurut Korea Selatan sebagian besar dilakukan untuk mencegah pembelotan oleh warga Pyongyang.
Korea Utara juga baru-baru ini menuduh Seoul menggunakan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di Ibu Kota Korut; Pyongyang, di mana Kim Jong-un mengadakan pertemuan keamanan untuk mengarahkan rencana "aksi militer segera" sebagai tanggapan.
Militer Seoul awalnya membantah telah mengirim drone ke utara tetapi kemudian menolak berkomentar, meskipun Pyongyang telah memperingatkan akan menganggapnya sebagai "deklarasi perang" jika drone lain terdeteksi.
Kelompok aktivis di Korea Selatan telah lama mengirim seleberan propaganda ke utara, biasanya dibawa dengan balon, tetapi mereka juga diketahui telah menerbangkan drone kecil yang sulit dideteksi ke Korea Utara.
Tidak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat yang mereka gunakan dibuat dari polipropilena yang diperluas, mirip dengan styrofoam, yang memungkinkan mereka tidak terdeteksi oleh otoritas Korea Selatan dan Korea Utara, menurut para penggemar drone yang berbicara kepada media lokal.
Korea Utara sendiri telah mengirim drone ke selatan—pada tahun 2022, lima drone Pyongyang melintasi perbatasan, yang mendorong militer Korea Selatan untuk melepaskan tembakan peringatan dan mengerahkan jet tempur.
Jet-jet tersebut gagal menembak jatuh satu pun drone.
Ini untuk pertama kalinya Pyongyang mengonfirmasi perubahan konstitusi yang telah diminta oleh Kim Jong-un awal tahun ini.
Korea Utara (Korut) telah meledakkan jalan dan rel kereta yang menghubungkannya dengan Korea Selatan.
"Ini sebagai tindakan yang tak terelakkan dan sah yang diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi DPRK yang dengan jelas mendefinisikan ROK sebagai negara yang bermusuhan," tulis media pemerintah Korut, KCNA.
Baca Juga: Viral, Video Korea Utara Ledakkan Jalan Menuju Korea Selatan
DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korut; Democratic People's Republic of Korea. Sedangkan ROK adalah singkatan dari nama resmi Korsel; Republic of Korea.
Militer Korea Selatan pada Selasa lalu merilis rekaman video para tentara Korea Utara meledakkan jalan dan rel kereta yang sangat simbolis yang menghubungkan kedua Korea. Itu terjadi beberapa hari setelah militer Pyongyang bersumpah untuk menutup perbatasan kedua negara secara permanen.
Hubungan antara kedua Korea berada pada salah satu titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, setelah Kim Jong-un pada Januari lalu mendefinisikan Seoul sebagai "musuh utama" negaranya dan mengatakan mereka tidak lagi tertarik pada reunifikasi.
"Tentara telah mengambil tindakan untuk secara fisik memutus jalan dan rel kereta DPRK yang mengarah ke ROK," lanjut laporan KCNA.
"Langkah ini bagian dari pemisahan bertahap wilayahnya, tempat kedaulatannya dilaksanakan, dari wilayah ROK."
Korea Utara mengatakan bahwa beberapa ruas jalan dan rel kereta api utama antar-Korea telah diblokir sepenuhnya melalui peledakan.
"Ini adalah tindakan yang tidak dapat dihindari dan sah yang diambil sesuai dengan persyaratan Konstitusi DPRK yang dengan jelas mendefinisikan ROK sebagai negara yang bermusuhan," imbuh laporan KCNA.
Korea Utara mengadakan pertemuan penting Parlemen-nya yang hanya menyetujui saja minggu lalu, dan ini adalah konfirmasi pertama bahwa hukum dasar negara tersebut diamandemen sesuai dengan permintaan Kim Jong-un.
Laporan KCNA tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang perubahan konstitusional tersebut.
Sebelumnya, berdasarkan perjanjian antar-Korea tahun 1991, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan didefinisikan sebagai "hubungan khusus" sebagai bagian dari proses yang ditujukan untuk penyatuan kembali pada akhirnya, bukan sebagai hubungan antarnegara.
Kim Jong-un menyerukan perubahan konstitusional dalam pidatonya pada bulan Januari, di mana ia mengancam perang jika Korea Selatan melanggar "bahkan 0,001 mm dari wilayah teritorial, udara, dan perairan kami."
Seoul mengatakan militer Korea Utara telah membersihkan lahan dan memasang ranjau baru di sepanjang perbatasan selama berbulan-bulan, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat perbatasan, yang menurut Korea Selatan sebagian besar dilakukan untuk mencegah pembelotan oleh warga Pyongyang.
Korea Utara juga baru-baru ini menuduh Seoul menggunakan drone untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-rezim di Ibu Kota Korut; Pyongyang, di mana Kim Jong-un mengadakan pertemuan keamanan untuk mengarahkan rencana "aksi militer segera" sebagai tanggapan.
Militer Seoul awalnya membantah telah mengirim drone ke utara tetapi kemudian menolak berkomentar, meskipun Pyongyang telah memperingatkan akan menganggapnya sebagai "deklarasi perang" jika drone lain terdeteksi.
Kelompok aktivis di Korea Selatan telah lama mengirim seleberan propaganda ke utara, biasanya dibawa dengan balon, tetapi mereka juga diketahui telah menerbangkan drone kecil yang sulit dideteksi ke Korea Utara.
Tidak seperti drone konvensional yang terbuat dari logam, perangkat yang mereka gunakan dibuat dari polipropilena yang diperluas, mirip dengan styrofoam, yang memungkinkan mereka tidak terdeteksi oleh otoritas Korea Selatan dan Korea Utara, menurut para penggemar drone yang berbicara kepada media lokal.
Korea Utara sendiri telah mengirim drone ke selatan—pada tahun 2022, lima drone Pyongyang melintasi perbatasan, yang mendorong militer Korea Selatan untuk melepaskan tembakan peringatan dan mengerahkan jet tempur.
Jet-jet tersebut gagal menembak jatuh satu pun drone.
(mas)
Lihat Juga :
