Mesir dan Qatar Tolak Rencana Berbahaya AS Gulingkan Hizbullah di Lebanon

KAIRO - Amerika Serikat (AS) dilaporkan mengusulkan dorongan untuk pemilihan umum di Lebanon dalam upaya menggulingkan Hizbullah secara politik setelah pembunuhan para pemimpinan kelompok itu oleh Israel dalam beberapa pekan terakhir.

Meski demikian, beberapa negara Arab melihat rencana seperti itu sebagai "tidak realistis dan bahkan berbahaya".

Menurut laporan Wall Street Journal (WSJ) yang mengutip pejabat Amerika dan Arab, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah berbicara dengan para pemimpin Qatar, Mesir, dan Arab Saudi dalam upaya menggalang dukungan bagi rencana yang diusulkan yang akan menyelenggarakan pemilu presiden baru di Lebanon.

Dalam apa yang dilaporkan Washington sebagai peluang untuk akhirnya mencapai resolusi politik di Beirut setelah bertahun-tahun mengalami kebuntuan, proposal tersebut dilaporkan bertujuan memanfaatkan melemahnya Hizbullah oleh serangan Israel baru-baru ini dengan menggulingkannya dalam pemilu baru.

Laporan tersebut sejalan dengan pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada konferensi pers awal pekan ini, di mana dia mengatakan pemerintah bermaksud melihat Lebanon "mematahkan cengkeraman Hizbullah terhadap negara tersebut dan mencabut hak veto Hizbullah atas seorang presiden."

Rencana tersebut tampaknya akan memerlukan dukungan dari negara-negara Arab, dan sementara pejabat Arab Saudi yang mengetahui proposal tersebut telah menyatakan dukungan kerajaan terhadap inisiatif Amerika Serikat, negara yang lain tidak.

Mesir dan Qatar dilaporkan menolak memberikan dukungan mereka, memandang rencana tersebut sebagai "tidak realistis dan bahkan berbahaya" karena pandangan pejabat mereka bahwa Israel tidak akan berhasil menghancurkan Hizbullah, dan setiap resolusi politik akan terlalu rapuh dan tidak stabil tanpa keterlibatan kelompok tersebut.

Kairo khususnya juga dilaporkan menyatakan kekhawatirannya bahwa setiap campur tangan internasional dalam politik Lebanon pada skala seperti itu akan berpotensi memicu perpecahan internal dan ketegangan yang tersisa dari perang saudara Lebanon lebih dari tiga dekade lalu.