3 Perbedaan Hizbullah dan Lebanon, Salah Satunya Kekuatan Militer yang Tak Seimbang
loading...
A
A
A
Hizbullah memasuki politik Lebanon pada tahun 1992, mengikuti pemilihan umum, dan mulai mengambil peran yang lebih menonjol dalam urusan negara pada tahun 2005 setelah Suriah menarik pasukan dari Lebanon menyusul pembunuhan mantan perdana menteri Rafik al-Hariri, seorang politikus Sunni yang melambangkan pengaruh Saudi di Beirut.
Pengadilan yang didukung PBB menghukum tiga anggota Hizbullah secara in absentia atas pembunuhan tersebut. Hizbullah menyangkal peran apa pun, menggambarkan pengadilan sebagai alat musuh-musuhnya.
Pada tahun 2008, perebutan kekuasaan antara Hizbullah dan musuh-musuh politiknya di Lebanon menyebabkan konflik bersenjata, setelah pemerintah berjanji untuk mengambil tindakan terhadap jaringan komunikasi militer kelompok tersebut. Pejuang Hizbullah menguasai sebagian wilayah Beirut.
Pada tahun 2018, Hizbullah dan sekutunya yang mendukung kepemilikan senjatanya memenangkan mayoritas parlemen. Kemenangan ini hilang pada tahun 2022, tetapi kelompok tersebut masih memiliki pengaruh politik yang besar.
Melansir Politico, Pemerintah sementara Lebanon tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi jalannya berbagai peristiwa, Perdana Menteri Najib Mikati telah mengakui. Ia mengatakan kepada saluran TV domestik pada hari Jumat bahwa Hizbullah tidak memberinya jaminan apa pun tentang apakah mereka akan memasuki perang Gaza atau tidak. "Terserah Israel untuk berhenti memprovokasi Hizbullah," kata Mikati dalam wawancara tersebut. "Saya tidak menerima jaminan apa pun dari siapa pun tentang [bagaimana hal-hal dapat berkembang] karena keadaan sedang berubah," katanya.
Berkat politik Lebanon yang terpecah belah, negara itu tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi penuh sejak Oktober 2022. Kabinet baru bertemu pada hari Kamis di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pertikaian perbatasan dapat menyebabkan meluasnya perang.
Kabinet itu mengutuk keras apa yang disebutnya "tindakan kriminal yang dilakukan oleh musuh Zionis di Gaza." Para menteri kemudian mengatakan kepada media bahwa negara itu akan hancur karena perang. Lebanon "bisa hancur total," Amin Salam, menteri ekonomi, mengatakan kepada The National.
Pengadilan yang didukung PBB menghukum tiga anggota Hizbullah secara in absentia atas pembunuhan tersebut. Hizbullah menyangkal peran apa pun, menggambarkan pengadilan sebagai alat musuh-musuhnya.
Pada tahun 2008, perebutan kekuasaan antara Hizbullah dan musuh-musuh politiknya di Lebanon menyebabkan konflik bersenjata, setelah pemerintah berjanji untuk mengambil tindakan terhadap jaringan komunikasi militer kelompok tersebut. Pejuang Hizbullah menguasai sebagian wilayah Beirut.
Pada tahun 2018, Hizbullah dan sekutunya yang mendukung kepemilikan senjatanya memenangkan mayoritas parlemen. Kemenangan ini hilang pada tahun 2022, tetapi kelompok tersebut masih memiliki pengaruh politik yang besar.
Melansir Politico, Pemerintah sementara Lebanon tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi jalannya berbagai peristiwa, Perdana Menteri Najib Mikati telah mengakui. Ia mengatakan kepada saluran TV domestik pada hari Jumat bahwa Hizbullah tidak memberinya jaminan apa pun tentang apakah mereka akan memasuki perang Gaza atau tidak. "Terserah Israel untuk berhenti memprovokasi Hizbullah," kata Mikati dalam wawancara tersebut. "Saya tidak menerima jaminan apa pun dari siapa pun tentang [bagaimana hal-hal dapat berkembang] karena keadaan sedang berubah," katanya.
Berkat politik Lebanon yang terpecah belah, negara itu tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi penuh sejak Oktober 2022. Kabinet baru bertemu pada hari Kamis di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pertikaian perbatasan dapat menyebabkan meluasnya perang.
Kabinet itu mengutuk keras apa yang disebutnya "tindakan kriminal yang dilakukan oleh musuh Zionis di Gaza." Para menteri kemudian mengatakan kepada media bahwa negara itu akan hancur karena perang. Lebanon "bisa hancur total," Amin Salam, menteri ekonomi, mengatakan kepada The National.
(ahm)
Explore More