Pengadilan Ukraina akan Pertimbangkan Legitimasi Presiden Zelensky

KIEV - Pengadilan di Ukraina akan mempertimbangkan gugatan hukum oleh anggota parlemen oposisi Aleksandr Dubinski pada Senin (16/9/2024).

Menurut Dubinski, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memegang kekuasaan secara ilegal sejak masa jabatannya berakhir pada tanggal 20 Mei.

Dubinski telah ditahan sejak November lalu, menghadapi serangkaian tuduhan, termasuk pengkhianatan tingkat tinggi.

Zelensky menunda pemilu presiden yang akan diadakan di Ukraina pada 31 Maret tanpa batas waktu, dengan alasan darurat militer yang diberlakukan karena konflik dengan Rusia.

Dubinski awalnya mengajukan gugatan hukumnya pada akhir Juni, dengan alasan tindakan Zelensky melanggar konstitusi Ukraina, dan mendesak parlemen mengadakan pemilu presiden.

Pada sidang sebulan kemudian, pengadilan menunda kasus tersebut hingga tanggal 16 September, menurut anggota parlemen tersebut.

Dalam posting di saluran Telegramnya pada Juli, anggota parlemen tersebut menulis, "Saya harus menyatakan, hanya ada satu warga negara dan anggota parlemen di Ukraina yang telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga tatanan konstitusional... itu adalah anggota parlemen non-terkait Dubinski."

Awal bulan itu, kantor kejaksaan agung meluncurkan penyelidikan kriminal keempat terhadap politisi tersebut atas kegagalannya mengajukan pengembalian pajak saat dalam tahanan.

November lalu, Dinas Keamanan Ukraina mendakwa Dubinski dengan pengkhianatan tingkat tinggi atas dugaan "kegiatan subversif informasi demi kepentingan Rusia."

Anggota parlemen tersebut telah menolak tuduhan tersebut, bersama dengan dua tuduhan lain terhadapnya, karena bermotif politik.