Pengadilan Ukraina akan Pertimbangkan Legitimasi Presiden Zelensky

KIEV - Pengadilan di Ukraina akan mempertimbangkan gugatan hukum oleh anggota parlemen oposisi Aleksandr Dubinski pada Senin (16/9/2024).

Menurut Dubinski, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memegang kekuasaan secara ilegal sejak masa jabatannya berakhir pada tanggal 20 Mei.

Dubinski telah ditahan sejak November lalu, menghadapi serangkaian tuduhan, termasuk pengkhianatan tingkat tinggi.

Zelensky menunda pemilu presiden yang akan diadakan di Ukraina pada 31 Maret tanpa batas waktu, dengan alasan darurat militer yang diberlakukan karena konflik dengan Rusia.

Dubinski awalnya mengajukan gugatan hukumnya pada akhir Juni, dengan alasan tindakan Zelensky melanggar konstitusi Ukraina, dan mendesak parlemen mengadakan pemilu presiden.

Pada sidang sebulan kemudian, pengadilan menunda kasus tersebut hingga tanggal 16 September, menurut anggota parlemen tersebut.

Dalam posting di saluran Telegramnya pada Juli, anggota parlemen tersebut menulis, "Saya harus menyatakan, hanya ada satu warga negara dan anggota parlemen di Ukraina yang telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga tatanan konstitusional... itu adalah anggota parlemen non-terkait Dubinski."

Awal bulan itu, kantor kejaksaan agung meluncurkan penyelidikan kriminal keempat terhadap politisi tersebut atas kegagalannya mengajukan pengembalian pajak saat dalam tahanan.

November lalu, Dinas Keamanan Ukraina mendakwa Dubinski dengan pengkhianatan tingkat tinggi atas dugaan "kegiatan subversif informasi demi kepentingan Rusia."

Anggota parlemen tersebut telah menolak tuduhan tersebut, bersama dengan dua tuduhan lain terhadapnya, karena bermotif politik.

Awal bulan ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan "Presiden Zelensky sekarang bukanlah presiden yang sah" dari Ukraina.

Komentarnya menggemakan komentar yang dibuat sebelumnya oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Berbicara di Forum Ekonomi Internasional St Petersburg (SPIEF) pada awal Juni, Putin menyarankan kekuasaan presiden seharusnya dialihkan ke parlemen Ukraina setelah berakhirnya masa jabatan Zelensky selama lima tahun.

Dengan tetap memegang kendali, pemimpin Ukraina tersebut tampaknya melanggar "Pasal 109 KUHP Ukraina, yang mengatakan ini harus diperlakukan sebagai perebutan kekuasaan," menurut presiden Rusia saat itu.

Putin melanjutkan dengan mengklaim para pendukung Barat Ukraina mempertahankan Zelensky di tampuk kekuasaan dengan maksud untuk menyalahkannya atas "keputusan-keputusan yang tidak populer" yang akan datang, seperti menurunkan "usia mobilisasi menjadi 18 tahun."

"Saya pikir pemerintah AS akan memaksa para pemimpin Ukraina untuk membuat keputusan-keputusan ini... dan kemudian akan menyingkirkan Zelensky," prediksi presiden Rusia tersebut.