Prancis Bebaskan Miliarder Bos Telegram Pavel Durov dengan Jaminan Rp85,8 Miliar

PARIS - Pihak berwenang Prancis telah membebaskan miliarder Rusia pendiri Telegram Pavel Durov dari penjara dengan jaminan €5 juta (lebih dari Rp85,8 miliar).

Meski demikian, pengadilan Prancis juga secara resmi mendakwa Durov atas serangkaian pelanggaran dan melarangnya meninggalkan Prancis hingga kasusnya rampung.

Durov muncul di hadapan pengadilan magistrat di Paris pada hari Rabu, empat hari setelah dia ditangkap polisi saat tiba di Ibu Kota Prancis dengan jet pribadi dari Azerbaijan.



Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu (28/8/2024) malam, pengadilan mengatakan bahwa Durov telah secara resmi didakwa dengan belasan pelanggaran, termasuk terlibat dalam mengelola platform daring yang digunakan oleh geng kriminal untuk melakukan transaksi terlarang—tuduhan yang menurut pengadilan dapat berakhir dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Sisa dakwaan, yang diumumkan sebelumnya oleh jaksa pada hari Senin, termasuk memfasilitasi penipuan, pencucian uang, dan distribusi narkotika dan pornografi anak, serta penolakan untuk menyerahkan data pengguna kepada penegak hukum.

Miliarder Rusia itu juga memiliki kewarganegaraan Prancis, Uni Emirat Arab, serta St Kitts dan Nevis—negara di Karibia.

Dia diperintahkan untuk tetap berada di Prancis hingga penyelidikan terhadapnya selesai, dan diwajibkan melapor ke kantor polisi dua kali seminggu.

Penyelidikan kriminal di Prancis dijalankan oleh hakim khusus—hakim yang diberi kewenangan investigasi yang luas.

Dakwaan seperti yang dijatuhkan kepada Durov biasanya diumumkan sebelum penyidik selesai mengumpulkan bukti, dan dapat dibatalkan kapan saja jika tidak dapat dibuktikan.

Penyelidikan terhadap Durov dimulai pada bulan Februari, menurut pernyataan pengadilan. Rincian itu bertentangan dengan pernyataan yang dirilis oleh jaksa pada hari Senin, yang menggambarkan penyelidikan tersebut dimulai bulan lalu.

Penyelidikan tersebut dipimpin oleh OFMIN, sebuah badan Prancis yang bertugas menyelidiki kejahatan terhadap anak di bawah umur.



Telegram, yang memiliki hampir satu miliar pengguna bulanan, pada umumnya menolak untuk menyerahkan data pengguna atau rekaman obrolan kepada penegak hukum.

Namun, perusahaan tersebut mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka mematuhi hukum setempat, dan menyebutnya "tidak masuk akal untuk mengeklaim bahwa sebuah platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut."

Aktivis antisensor menggambarkan penangkapan Durov sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas terhadap kebebasan berbicara yang dilancarkan oleh pemerintah Barat, dengan whistleblower NSA Edward Snowden menuduh Prancis menyandera Durov untuk mengakses komunikasi pribadi di Telegram.

Dalam sebuah posting media sosial pada hari Senin, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa penangkapan Durov sama sekali bukan keputusan politik.

Tidak jelas apakah Durov telah didesak untuk menyerahkan data pengguna sejak penangkapannya pada hari Sabtu.

Sergey Naryshkin, kepala Badan Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR), mengatakan pada hari Selasa bahwa miliarder tersebut kemungkinan akan dipaksa untuk menyerahkan data tersebut.

"Saya sangat berharap dia tidak akan mengizinkan ini," kata Naryshkin kepada kantor berita TASS.