PM Pakistan Kunjungi Kashmir di Tengah Ketegangan dengan India

KASHMIR - Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, tiba di Kashmir yang dikuasai Pakistan. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan kembali dukungannya kepada rakyat Kashmir dalam perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri di tengah meningkatnya ketegangan dengan negara tetangga, India.

Kunjungan Khan ini dilakukan untuk memperingati hari kemerdekaan Pakistan pada Rabu (14/8/2019), dan terjadi lebih dari seminggu setelah India mengeluarkan dekrit eksekutif mengejutkan untuk melepaskan status khusus wilayah yang mayoritas didiami Muslim itu.

Sejak dekrit dikeluarkan pada 5 Agustus, pemerintah India telah memberlakukan memblokadi wilayah itu yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. India juga memutus jalur komunikasi dan membatasi pergerakan, yang sekarang memasuki hari kesepuluh.

"Hari kemerdekaan adalah kesempatan untuk kebahagiaan besar, tetapi hari ini kami bersedih dengan nasib saudara-saudara Kashmir kami di Jammu dan Kashmir yang menjadi korban penindasan India," kata Khan dalam sebuah pernyataan.

"Saya meyakinkan saudara-saudara Kashmir saya bahwa kami mendukung mereka," tegasnya seperti dikutip dari Al Jazeera.

Khan diperkirakan akan berpidato di hadapan majelis negara di Muzaffarabad, Ibu Kota Kashmir yang dikelola Pakistan, pada Rabu malam.

"Dia diperkirakan akan memberi tahu para politisi di majelis legislatif di sini bahwa Pakistan berdiri bahu-membahu dengan Kashmir," kata Osama Bin Javaid dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Muzzaffarad.

"Pemerintah Pakistan memutuskan bahwa hari ini, hari kemerdekaan, tidak akan dirayakan, melainkan dibungkam dalam solidaritas dengan Kashmir di sisi lain perbatasan," tambahnya.

Sementara itu, Presiden Pakistan Arif Alvi berpidato pada upacara pengibaran bendera di Islamabad dan menyebut penurunan status Kashmir oleh India sebagai pelanggaran hukum internasional.

Ia mengatakan Pakistan tidak akan meninggalkan orang-orang Kashmir sendirian. "Orang-orang Kashmir adalah (rakyat) kami. Kami menganggap rasa sakit mereka sebagai rasa sakit kami. Kami tetap bersama mereka, kami bersama mereka hari ini," katanya.

Baik India dan Pakistan mengklaim seluruh wilayah Kashmir secara penuh, tetapi memerintah sebagian. Dua negara bertetangga bersenjata nuklir ini telah bertempur dua kali dari tiga perang mereka di wilayah Himalaya yang disengketakan.

Blokade India yang melumpuhkan di kawasan itu diberlakukan untuk mencegah reaksi keras terhadap status Kashmir yang diturunkan setelah New Delhi mencabut Pasal 370 konstitusi India. Pasal 370 konstitusi memberikan otonomi yang luas bagi wilayah mayoritas Muslim.

Pencabutan status khusus India untuk Jammu dan Kashmir menghalangi hak wilayah itu untuk membuat hukum sendiri dan memungkinkan orang yang bukan penduduk untuk membeli properti di sana.

Pemerintah nasionalis Hindu India, Perdana Menteri Narendra Modi juga telah memutuskan untuk membagi negara menjadi dua "wilayah persatuan" untuk dikendalikan oleh pemerintah federal.

Pembatasan kebebasan bergerak di wilayah itu akan mereda setelah hari kemerdekaan India pada hari Kamis, menurut gubernur Jammu dan Kashmir Satya Pal Malik.