Kashmir Desak Pakistan Serang India Secara Besar-besaran

ISLAMABAD - Pemimpin Azad Jammu dan Kashmir mendesak Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan untuk meluncurkan serangan militer secara besar-besaran terhadap India. Menurutnya, serangan verbal sudah tidak berarti bagi New Delhi.

Raja Farooq Haider, Perdana Menteri Azad Jammu dan Kashmir (bagian dari Kashmir yang dikelola Pakistan) mengatakan sudah saatnya bagi PM Khan untuk beraksi. Desakan disampaikan setelah Haider mengunjungi desa-desa di dekat Garis Kontrol (Line of Control/LoC), tempat India dan Pakistan telah baku tembak selama lebih dari sebulan.

"Perdana Menteri Imran Khan harus bereaksi sekarang dan mengambil beberapa langkah kuat. Pernyataan verbal tidak akan berfungsi. Anda harus bergerak maju dan memerintahkan pasukan Anda untuk menyerang India," katanya, seperti dikutip Times Now, Selasa (12/5/2020). (Baca: PM India Sebut Pakistan Bisa Jadi Debu dalam 10 Hari, Islamabad Marah )

Haider marah setelah media pemerintah India pada 8 Mei menyiarkan prakiraan cuaca dari wilayah Azad Jammu dan Kashmir (PoK) serta Gilgit-Baltistan yang dikontrol Pakistan. Kementerian Luar Negeri Pakistan menolak tindakan media itu dan mengeluarkan kecaman keras.

"Adalah tugas Anda untuk melindungi saudara-saudari Anda. India memberikan laporan cuaca tentang PoK, kita harus mulai memperbarui di Delhi," kata Haider.

Pekan lalu, India juga telah meminta Pakistan untuk mengosongkan semua wilayah Kashmir, termasuk Gilgit-Baltistan. India telah menegaskan kembali bahwa sisi Pakistan dari Kashmir, bersama dengan Gilgit dan Baltistan, adalah bagian integral dari India berdasarkan aksesi yang sepenuhnya sah dan tidak dapat dibatalkan.

Bagian dari wilayah Kashmir yang lebih besar dan dikelola oleh Pakistan sejak 1947, yakni Gilgit-Baltistan, adalah daerah yang ditempatkan secara strategis yang berbatasan dengan Kashmir yang dikelola India, Afghanistan di utara dan wilayah Xinjiang di China. (Baca juga: Ratusan Tentara China dan India Tawuran Batu di Perbatasan )

Pada bulan April, Mahkamah Agung Pakistan telah mengeluarkan perintah yang memungkinkan pemerintah mengadakan pemilihan umum pada bulan September tahun ini di Gilit-Baltistan.

Negara-negara Asia Selatan telah berperang tiga kali atas sengketa Kashmir sejak kemerdekaan masing-masing negara dan terus mengelola bagian-bagiannya. Sementara itu, Kashmir yang dikontrol India terus meluncurkan pemberontakan dan menuntut kemerdekaannya dari New Delhi.