Mahkamah Agung Bangladesh Batalkan Mayoritas Kebijakan Kuota Pekerjaan yang Memicu Kerusuhan
Minggu, 21 Juli 2024 - 19:40 WIB
loading...
A
A
A
Jalan-jalan di dekat Mahkamah Agung langsung sepi setelah keputusan tersebut diambil, kata seorang saksi mata kepada Reuters. Sebuah tank militer ditempatkan di luar gerbang pengadilan, menurut tayangan televisi.
Tentara Bangladesh memberlakukan jam malam ketika protes meningkat.
Baca Juga: Mengapa Bangladesh Menghadapi Kerusuhan Massal? Berikut 8 Pemicunya
Media lokal melaporkan bentrokan yang tersebar pada hari sebelumnya antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan. Panggilan telepon dari luar negeri sebagian besar gagal tersambung, sementara situs web organisasi media yang berbasis di Bangladesh tidak diperbarui dan akun media sosial mereka tetap tidak aktif.
Pemerintah memperpanjang jam malam ketika pihak berwenang bersiap menghadapi sidang Mahkamah Agung mengenai kuota pekerjaan.
Kerusuhan nasional terjadi menyusul kemarahan mahasiswa terhadap kuota pekerjaan di pemerintahan yang mencakup penyisihan 30% posisi untuk keluarga mereka yang memperjuangkan kemerdekaan dari Pakistan.
Mahkamah Agung mengarahkan pemerintah untuk memotong kuota pekerjaan bagi keluarga pejuang kemerdekaan menjadi 5%, kata Jaksa Agung. Sisa 2% pekerjaan yang masih tunduk pada kuota adalah untuk kelompok terbelakang dan penyandang disabilitas, tambahnya.
Tentara Bangladesh memberlakukan jam malam ketika protes meningkat.
Baca Juga: Mengapa Bangladesh Menghadapi Kerusuhan Massal? Berikut 8 Pemicunya
Media lokal melaporkan bentrokan yang tersebar pada hari sebelumnya antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan. Panggilan telepon dari luar negeri sebagian besar gagal tersambung, sementara situs web organisasi media yang berbasis di Bangladesh tidak diperbarui dan akun media sosial mereka tetap tidak aktif.
Pemerintah memperpanjang jam malam ketika pihak berwenang bersiap menghadapi sidang Mahkamah Agung mengenai kuota pekerjaan.
Kerusuhan nasional terjadi menyusul kemarahan mahasiswa terhadap kuota pekerjaan di pemerintahan yang mencakup penyisihan 30% posisi untuk keluarga mereka yang memperjuangkan kemerdekaan dari Pakistan.
Mahkamah Agung mengarahkan pemerintah untuk memotong kuota pekerjaan bagi keluarga pejuang kemerdekaan menjadi 5%, kata Jaksa Agung. Sisa 2% pekerjaan yang masih tunduk pada kuota adalah untuk kelompok terbelakang dan penyandang disabilitas, tambahnya.
Lihat Juga :
