Mahkamah Agung Bangladesh Batalkan Mayoritas Kebijakan Kuota Pekerjaan yang Memicu Kerusuhan
Minggu, 21 Juli 2024 - 19:40 WIB
loading...
Bangladesh menghadapi kerusuhan yang mematikan. Foto/Reuters
A
A
A
DHAKA - Mahkamah Agung Bangladesh pada Minggu (21/7/2024) menghapuskan sebagian besar kuota pekerjaan di pemerintahan yang telah memicu protes nasional oleh mahasiswa yang telah menewaskan sedikitnya 114 orang dalam beberapa hari terakhir.
"Menolak perintah pengadilan yang lebih rendah, Divisi Banding Mahkamah Agung mengarahkan bahwa 93% pekerjaan pemerintah di Negara Asia Selatan harus terbuka bagi kandidat yang pantas," Jaksa Agung Bangladesh A.M. Amin Uddin kepada Reuters.
“Mahasiswa dengan jelas mengatakan bahwa mereka sama sekali bukan bagian dari kekerasan dan pembakaran yang terjadi di Bangladesh sejak Senin,” katanya melalui telepon.
“Saya berharap keadaan normal akan kembali setelah keputusan hari ini dan orang-orang dengan motif tersembunyi akan berhenti menghasut orang,” kata Amin Uddin. “Saya akan meminta pemerintah untuk mencari pelaku kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka.”
Pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menghapus sistem kuota pada tahun 2018, namun pengadilan rendah menerapkannya kembali bulan lalu, mematok total kuota sebesar 56%, sehingga memicu protes dan tindakan keras pemerintah.
Layanan internet dan pesan teks di Bangladesh telah dihentikan sejak Kamis, sehingga negara berpenduduk hampir 170 juta orang itu terputus sementara pasukan keamanan menindak pengunjuk rasa yang menentang larangan pertemuan publik.
Tentara berpatroli di jalan-jalan ibu kota Dhaka, tempat pos pemeriksaan militer didirikan, setelah pemerintah memerintahkan jam malam pada Jumat malam.
"Menolak perintah pengadilan yang lebih rendah, Divisi Banding Mahkamah Agung mengarahkan bahwa 93% pekerjaan pemerintah di Negara Asia Selatan harus terbuka bagi kandidat yang pantas," Jaksa Agung Bangladesh A.M. Amin Uddin kepada Reuters.
“Mahasiswa dengan jelas mengatakan bahwa mereka sama sekali bukan bagian dari kekerasan dan pembakaran yang terjadi di Bangladesh sejak Senin,” katanya melalui telepon.
“Saya berharap keadaan normal akan kembali setelah keputusan hari ini dan orang-orang dengan motif tersembunyi akan berhenti menghasut orang,” kata Amin Uddin. “Saya akan meminta pemerintah untuk mencari pelaku kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka.”
Pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menghapus sistem kuota pada tahun 2018, namun pengadilan rendah menerapkannya kembali bulan lalu, mematok total kuota sebesar 56%, sehingga memicu protes dan tindakan keras pemerintah.
Layanan internet dan pesan teks di Bangladesh telah dihentikan sejak Kamis, sehingga negara berpenduduk hampir 170 juta orang itu terputus sementara pasukan keamanan menindak pengunjuk rasa yang menentang larangan pertemuan publik.
Tentara berpatroli di jalan-jalan ibu kota Dhaka, tempat pos pemeriksaan militer didirikan, setelah pemerintah memerintahkan jam malam pada Jumat malam.
Lihat Juga :
