Bentrok Polisi dan Mahasiswa di Bangladesh Tewaskan 12 Orang

DHAKA - Ribuan mahasiswa bersenjatakan tongkat dan batu bentrok dengan polisi bersenjata di Dhaka, Bangladesh , pada Kamis (18/7/2024). Itu terjadi ketika pihak berwenang Bangladesh memutus beberapa layanan internet seluler untuk memadamkan protes anti-kuota yang telah menewaskan sedikitnya 12 orang minggu ini.

Protes berskala nasional ini adalah yang terbesar sejak Perdana Menteri Sheikh Hasina terpilih kembali untuk masa jabatan keempat, dan dipicu oleh tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda, dengan hampir seperlima dari 170 juta penduduknya kehilangan pekerjaan atau pendidikan.

Enam orang tewas dalam bentrokan dengan polisi di Dhaka pada hari Kamis, termasuk seorang sopir bus yang jenazahnya dibawa ke rumah sakit dengan luka tembak di dadanya, dan seorang pelajar, kata para pejabat kepada Reuters. Ratusan lainnya terluka, kata mereka.

Menteri Hukum Anisul Huq mengatakan pemerintah bersedia untuk berbicara dengan para pengunjuk rasa, yang ingin negara berhenti menyisihkan 30% pekerjaan pemerintah untuk keluarga mereka yang berperang dalam perang kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971.

Hasina, putri Sheikh Mujibur Rahman, yang memimpin Bangladesh menuju kemerdekaan, sejauh ini menolak tuntutan para pengunjuk rasa.

“Kami bersedia duduk (dan berbicara dengan mereka). Kapanpun mereka ingin duduk berdiskusi, itu akan terjadi,” kata Huq.



Sebelumnya, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa di dekat kampus universitas Dhaka dan pihak berwenang memutus beberapa layanan internet seluler dalam upaya membatasi demonstrasi.
.
Polisi juga menembakkan gas air mata untuk membubarkan para pelajar yang melempar batu yang memblokir jalan raya di kota pelabuhan selatan Chittagong.

Kedutaan Besar AS di Dhaka mengatakan akan tutup pada hari Kamis dan menyarankan warganya untuk menghindari demonstrasi dan pertemuan besar. Kedutaan Besar India juga mengeluarkan imbauan serupa.

Pihak berwenang telah menutup semua universitas negeri dan swasta tanpa batas waktu mulai Rabu dan mengirim polisi anti huru hara dan pasukan paramiliter Penjaga Perbatasan ke kampus universitas untuk menjaga ketertiban.

Pada tanggal 7 Agustus, Mahkamah Agung dijadwalkan mendengarkan permohonan banding pemerintah terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan penerapan kembali kuota tersebut. Hasina meminta para santri bersabar hingga putusan dijatuhkan.

Kelompok hak asasi manusia, seperti Amnesty International, serta PBB dan Amerika Serikat, telah mendesak Bangladesh untuk melindungi pengunjuk rasa damai dari kekerasan.