Beit Iksa adalah Desa Sekaligus Penjara, Israel Persulit Warga Palestina di Tepi Barat
loading...
A
A
A
TEPI BARAT - Setiap hari, Ahmed Daraghmeh harus melakukan perjalanan dari kotanya Tubas, di bagian utara Tepi Barat, untuk mencapai kota Ramallah, tempat dia bekerja.
Saat mulai bekerja di kantor teknik, empat tahun lalu, Daraghmeh sudah bisa beraktivitas dengan normal.
Namun dua tahun lalu, Israel melancarkan kampanye besar-besaran terhadap kelompok Perlawanan Palestina di Tepi Barat bagian utara dan mendirikan banyak pos pemeriksaan militer dalam upaya menguasai wilayah tersebut.
Perjalanan yang biasanya memakan waktu tidak lebih dari satu jam, kini memakan waktu lebih dari lima jam, hingga kini dia mencari pekerjaan lain atau menyewa kamar di Ramallah.
Perjalanan lima jam itu bisa menjadi lebih lama lagi, tergantung pada suasana hati tentara Israel yang dikerahkan di ratusan pos pemeriksaan militer dan mengontrol lalu lintas serta pergerakan puluhan ribu warga Palestina di seluruh Tepi Barat.
“Untuk menghindari pos pemeriksaan militer, kami mulai mengambil jalan alternatif, termasuk jalan tanah, namun di sana pun, jalan tersebut tidak aman,” ujar Daraghmeh kepada The Palestine Chronicle.
“Tentara Israel terkadang mengejar kami dan buldoser menutup jalan alternatif dengan penghalang tanah untuk mencegah kami menggunakannya. Situasi ini menjadi tidak tertahankan,” papar dia.
Pada awal tahun 2023, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mendokumentasikan adanya ‘565 hambatan’ terhadap pergerakan warga di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Hambatan tersebut meliputi 49 pos pemeriksaan permanen, 134 pos pemeriksaan tidak permanen, yang diawaki tentara Israel atau perusahaan keamanan swasta, 304 barikade jalan, penghalang tanah, dan gerbang jalan, serta 73 tembok tanah, parit, dan banyak lagi.
Menurut perkiraan OCHA, “ada 642 hambatan fisik, yang secara keseluruhan merupakan peningkatan sekitar 8% dibandingkan dengan 593 hambatan yang tercatat dalam survei penutupan terakhir yang kami lakukan pada awal tahun 2020.”
Saat mulai bekerja di kantor teknik, empat tahun lalu, Daraghmeh sudah bisa beraktivitas dengan normal.
Namun dua tahun lalu, Israel melancarkan kampanye besar-besaran terhadap kelompok Perlawanan Palestina di Tepi Barat bagian utara dan mendirikan banyak pos pemeriksaan militer dalam upaya menguasai wilayah tersebut.
Perjalanan yang biasanya memakan waktu tidak lebih dari satu jam, kini memakan waktu lebih dari lima jam, hingga kini dia mencari pekerjaan lain atau menyewa kamar di Ramallah.
Perjalanan lima jam itu bisa menjadi lebih lama lagi, tergantung pada suasana hati tentara Israel yang dikerahkan di ratusan pos pemeriksaan militer dan mengontrol lalu lintas serta pergerakan puluhan ribu warga Palestina di seluruh Tepi Barat.
“Untuk menghindari pos pemeriksaan militer, kami mulai mengambil jalan alternatif, termasuk jalan tanah, namun di sana pun, jalan tersebut tidak aman,” ujar Daraghmeh kepada The Palestine Chronicle.
“Tentara Israel terkadang mengejar kami dan buldoser menutup jalan alternatif dengan penghalang tanah untuk mencegah kami menggunakannya. Situasi ini menjadi tidak tertahankan,” papar dia.
Angka yang Mengejutkan
Pada awal tahun 2023, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mendokumentasikan adanya ‘565 hambatan’ terhadap pergerakan warga di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Hambatan tersebut meliputi 49 pos pemeriksaan permanen, 134 pos pemeriksaan tidak permanen, yang diawaki tentara Israel atau perusahaan keamanan swasta, 304 barikade jalan, penghalang tanah, dan gerbang jalan, serta 73 tembok tanah, parit, dan banyak lagi.
Menurut perkiraan OCHA, “ada 642 hambatan fisik, yang secara keseluruhan merupakan peningkatan sekitar 8% dibandingkan dengan 593 hambatan yang tercatat dalam survei penutupan terakhir yang kami lakukan pada awal tahun 2020.”