China Pekerjakan Hacker untuk Redam Peringatan Tragedi Tiananmen

Hacker Patriotik

Didirikan pada 1997, Green Army berfungsi sebagai pusat bagi para peretas untuk berbagi pengetahuan. Satu tahun setelahnya, sejumlah peretas China, didorong oleh patriotisme, memulai rangkaian serangan di dunia maya.

Dalam kerusuhan di Indonesia pada 1998 yang disebabkan krisis keuangan Asia, mereka menargetkan website-website pemerintah Indonesia sebagai respons atas kekerasan sebagian masyarakat terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

Pada tahun 1999, setelah NATO melakukan pengeboman yang tidak disengaja terhadap kedutaan besar China di Beograd, website pemerintah AS dirusak peretas China. Periode ini menyaksikan munculnya istilah “honker”, yang menunjukkan peretas China yang bermotivasi ideologi dan nasionalisme.

Hubungan peretas China dengan pihak berwenang sangat rumit. Mereka memberikan keahlian siber dan penyangkalan yang masuk akal bagi pemerintah, namun dapat mempersulit kebijakan luar negeri Beijing ketika tindakan mereka mengundang kritik.

Para peretas ini juga diketahui terlibat dalam kejahatan dunia maya seperti penipuan dan pencurian kekayaan intelektual, selain spionase yang didukung negara.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah China dan hacker “patriotik” terkemuka untuk mengatur komunitas dan mendorong pekerjaan yang tidak ilegal seperti keamanan siber.

Namun, kebocoran informasi seputar i-Soon mengungkapkan bahwa kontraktor yang disponsori negara terlibat dalam penyuapan dan kegiatan ilegal lainnya.
‘
Kehebatan siber China telah berkembang melalui pengelolaan dan pemanfaatan para pakar siber, baik yang didukung negara maupun tidak. Namun, hubungannya rumit.

Untuk menghilangkan aktivitas terlarang para peretas, Beijing telah membentuk sistem untuk mendidik tenaga kerja sibernya.

Untuk mencegah berbagi keahlian dengan warga negara asing, para profesional dunia maya China biasanya dilarang berpartisipasi dalam kontes peretasan global.

Meski pengungkapan kelemahan keamanan yang baru ditemukan meningkatkan keamanan siber, undang-undang China membatasi aliran informasi tersebut.