China Pekerjakan Hacker untuk Redam Peringatan Tragedi Tiananmen

BEIJING - Saat kalender memasuki bulan Juni, tragedi Lapangan Tiananmen bergema di seluruh China.

Namun, cengkeraman kuat pemerintah terhadap aktivitas online warga semakin kuat, sehingga meredam perbincangan di dalam negeri mengenai peringatan trragedi tersebut.

Para pengamat, baik di dalam maupun di luar China, bersiap menghadapi lonjakan manuver siber oleh pemerintah. Hal ini meliputi email yang menipu dan disertai tautan berbahaya hingga serangan besar-besaran terhadap jaringan internet.

Mengutip dari The Mekong News, Kamis (20/6/2024), puncak dari rangkaian aktivitas tersebut meningkat di hari-hari dan minggu-minggu akhir menjelang peringatan Tiananmen.

Sebagian besar aktivitas siber yang dilakukan Beijing dilakukan secara sembunyi-sembunyi.



Namun restrukturisasi kekuatan dunia maya China baru-baru ini dan kebocoran dokumen yang mengungkap aktivitas perusahaan teknologi China; i-Soon, telah memberikan petunjuk tentang bagaimana Beijing menjalankan bisnis peretasan.

Beberapa pakar dan peneliti open-source meyakini bahwa pengungkapan informasi terbaru ini memperlihatkan suatu ekosistem di mana pejabat pemerintah China dan operator komersial semakin sering bekerja sama.

Singkatnya, Beijing mengalihdayakan operasi sibernya ke sekelompok peretas sektor swasta yang menawarkan layanan mereka atas dasar nasionalisme dan keuntungan.

Pemerintah China menerapkan kontrol ketat terhadap informasi online, menggunakan taktik seperti melarang istilah pencarian tertentu, mengawasi media sosial untuk menemukan konten yang berbeda pendapat, dan menolak akses ke media dan aplikasi asing yang mungkin memuat materi yang disensor.

Cengkeraman terhadap aktivitas digital semakin erat terutama menjelang peringatan protes Lapangan Tiananmen tahun 1989, yang berpuncak pada penindasan brutal terhadap para demonstran oleh pasukan militer pada 4 Juni tahun itu.

Bertahun-tahun setelahnya, para pendukung demokrasi telah berupaya untuk memperingati tragedi pembantaian tersebut pada setiap tahunnya. Di waktu bersamaan, China terus melakukan upaya untuk menekan penyebutan tragedi Tiananmen.

Kekuatan Siber China

Menjelang peringatan Tiananmen beberapa waktu lalu, pengguna internet di China mengamati peningkatan pembatasan dan sensor, dengan semakin banyaknya kata-kata terlarang dan penghapusan emoji tertentu, seperti lilin yang melambangkan peringatan.



Pada tahun 2020, Zoom, sebuah perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) yang memiliki tim di China, diarahkan oleh pejabat China untuk menonaktifkan akun aktivis AS yang memperingati tragedi Tiananmen dan membatalkan peringatan online di platform tersebut. Zoom mematuhinya, dengan alasan kepatuhan terhadap hukum setempat.

Menjelang peringatan Tiananmen, serangan siber terhadap kelompok pembangkang dan media berbahasa Mandarin di luar negeri dilaporkan terjadi.

Pada tahun 2022, Media Today, sebuah grup media berbahasa Mandarin Australia, menjadi sasaran serangan siber anonim.

Awal tahun ini, tujuh peretas yang berbasis di China didakwa oleh Departemen Kehakiman AS karena mengirimkan email pelacakan berbahaya kepada anggota Aliansi Antar-Parlemen untuk China.

Ketika serangan daring terhadap para pembangkang dan kelompok-kelompok global semakin meningkat, China telah membentuk kembali badan-badan operasi sibernya.

Saat ini, Kementerian Keamanan Negara (MSS), badan intelijen dan polisi rahasia utama China, melakukan sebagian besar aktivitas dunia maya yang berbahaya di China.

Sebelum MSS mengambil alih, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China berada di balik serangan siber paling awal yang terkait dengan pemerintah.

Pada tahun 2015, PLA membentuk Pasukan Dukungan Strategis untuk perang siber dan keamanan jaringan.

Namun, pada April 2024, PLA membubarkannya dan membentuk tiga kekuatan baru: Pasukan Dirgantara, Pasukan Dunia Maya, dan Pasukan Dukungan Informasi, yang bersama dengan Pasukan Dukungan Logistik Gabungan, melapor langsung ke Partai Komunis China (CCP).

Di tengah ketidakstabilan politik dalam kepemimpinan China, pada tahun 2023 terjadi pemecatan Menteri Pertahanan Li Shangfu, Menteri Luar Negeri Qin Gang, dan Komandan Pasukan Roket Li Yuchao, yang semuanya masih baru dalam peran mereka.

Beijing masih bungkam mengenai perincian perombakan militer tersebut, namun pemilihan waktunya tampaknya disengaja.

Presiden China Xi Jinping secara pribadi mengawasi peluncuran Pasukan Dukungan Informasi, menekankan perlunya kesetiaan mutlak, kemurnian, dan keandalan, serta kepatuhan terhadap perintah partai.

Restrukturisasi kekuatan siber China sejalan dengan tren pengalihan aktivitas siber yang berbahaya ke kontraktor swasta, dengan persetujuan negara.

Pada Februari 2024, sebuah bocoran informasi mengungkapkan jaringan rahasia kontraktor siber China yang melakukan peretasan untuk mendapatkan keuntungan.

Hal itu mengonfirmasi kecurigaan adanya kolaborasi antar kelompok peretas dengan pemerintah China, mengenai bagaimana i-Soon, sebuah perusahaan China, menjual layanan kepada entitas pemerintah dan kelompok ancaman yang didukung negara.

Dirintis pada tahun 2010 oleh Wu Haibo, mantan anggota Green Army, i-Soon mewakili komersialisasi kemampuan siber China. Green Army sering dianggap sebagai komunitas peretas pertama di China.

Hacker Patriotik

Didirikan pada 1997, Green Army berfungsi sebagai pusat bagi para peretas untuk berbagi pengetahuan. Satu tahun setelahnya, sejumlah peretas China, didorong oleh patriotisme, memulai rangkaian serangan di dunia maya.

Dalam kerusuhan di Indonesia pada 1998 yang disebabkan krisis keuangan Asia, mereka menargetkan website-website pemerintah Indonesia sebagai respons atas kekerasan sebagian masyarakat terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

Pada tahun 1999, setelah NATO melakukan pengeboman yang tidak disengaja terhadap kedutaan besar China di Beograd, website pemerintah AS dirusak peretas China. Periode ini menyaksikan munculnya istilah “honker”, yang menunjukkan peretas China yang bermotivasi ideologi dan nasionalisme.

Hubungan peretas China dengan pihak berwenang sangat rumit. Mereka memberikan keahlian siber dan penyangkalan yang masuk akal bagi pemerintah, namun dapat mempersulit kebijakan luar negeri Beijing ketika tindakan mereka mengundang kritik.

Para peretas ini juga diketahui terlibat dalam kejahatan dunia maya seperti penipuan dan pencurian kekayaan intelektual, selain spionase yang didukung negara.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah China dan hacker “patriotik” terkemuka untuk mengatur komunitas dan mendorong pekerjaan yang tidak ilegal seperti keamanan siber.

Namun, kebocoran informasi seputar i-Soon mengungkapkan bahwa kontraktor yang disponsori negara terlibat dalam penyuapan dan kegiatan ilegal lainnya.
‘
Kehebatan siber China telah berkembang melalui pengelolaan dan pemanfaatan para pakar siber, baik yang didukung negara maupun tidak. Namun, hubungannya rumit.

Untuk menghilangkan aktivitas terlarang para peretas, Beijing telah membentuk sistem untuk mendidik tenaga kerja sibernya.

Untuk mencegah berbagi keahlian dengan warga negara asing, para profesional dunia maya China biasanya dilarang berpartisipasi dalam kontes peretasan global.

Meski pengungkapan kelemahan keamanan yang baru ditemukan meningkatkan keamanan siber, undang-undang China membatasi aliran informasi tersebut.

Setiap kerentanan perangkat lunak yang teridentifikasi di China harus segera dilaporkan kepada pemerintah. Kementerian Keamanan Negara diyakini menggunakan data ini untuk membangun kemampuan serangan siber.

Kebocoran informasi seputar i-Soon mengungkap korupsi dalam jaringan peretasan komersial China yang semakin berkembang. Komunikasi internal menunjukkan bahwa kontraktor menyuap pejabat dengan uang, alkohol, dan insentif lainnya.

Ada juga laporan mengenai kontraktor yang gagal memenuhi target penjualan, memberikan pekerjaan yang kualitasnya rendah, dan menyatakan ketidakpuasan terhadap gaji mereka.

Di tengah kesulitan ekonomi, pemerintah daerah di China merasa kesulitan untuk mendanai layanan dasar, sehingga menimbulkan tantangan finansial dan politik bagi perusahaan seperti i-Soon yang membantu operasi siber Beijing.

Terlepas dari tindakan keras di ranah online yang dilakukan Beijing pada 4 Juni, kekuatan para peretas yang dipekerjakannya menghadapi permasalahan tersendiri, sehingga memerlukan pemeriksaan dan koreksi oleh CCP.