Media AS: Gelombang I Tak Berujung, Indonesia Gagal Kendalikan Virus Corona

Tetapi tes tersebut terus digunakan secara luas dan butuh waktu hingga Juli untuk menghentikan impor alat tes cepat dan bagi pemerintah untuk memberlakukan batasan harga sebesar Rp150.000. Pada bulan Juli, Indonesia juga secara resmi menyarankan pemerintah provinsi dan lainnya untuk tidak menggunakan alat tes cepat untuk tujuan diagnostik dalam pedoman terbaru untuk pencegahan dan pengendalian COvid-19.

Tetapi Alvin Lie mengatakan ada persediaan yang sangat besar dan tes cepat masih dilakukan secara luas, termasuk untuk menyaring pekerja kantor dan pelancong untuk memungkinkan mereka bergerak bebas selama 14 hari.

“Itu seperti mengatakan selama 14 hari ke depan setelah tes cepat mereka bebas dari virus. Itu benar-benar tidak masuk akal. Semua itu menunjukkan, dan tidak terlalu akurat, mereka bebas dari virus saat sampel diambil," kata Alvin.

Adisasmito menolak berkomentar apakah seruan presiden untuk tes cepat merusak upaya pengujian secara keseluruhan. Dia mengakui ketidakakuratan alat tes cepat tetapi mengatakan itu masih berguna dalam beberapa situasi di mana kapasitas untuk menggunakan tes PCR terbatas, termasuk menyaring wisatawan. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan tentang perusahaan yang mendapat untung besar dari tes.

Pemerintah pusat tidak mengungkapkan tingkat tes cepat nasional. Tetapi data dari Jawa Barat, provinsi di Indonesia dengan 50 juta orang, menunjukkan bahwa mereka telah melakukan tes cepat 50 persen lebih banyak daripada tes PCR.

Pejabat pemerintah mengatakan 269 laboratorium dengan mesin PCR sekarang beroperasi. Namun, laboratorium semakin tidak dapat memenuhi permintaan karena jumlah kasus infeksi meningkat. Menurut data pemerintah, jumlah kasus yang dicurigai (suspect)—mereka yang memiliki gejala Covid-19 yang belum dites—meningkat dua kali lipat menjadi 79.000 dalam sebulan terakhir.

Menurut empat pejabat kesehatan, sebagian dari masalahnya adalah kapasitas lab masih jauh dari dimanfaatkan sepenuhnya. Seorang pejabat senior kementerian kesehatan, Achmad Yurianto, mengatakan kepada Reuters bahwa Indonesia mampu menguji 30.000 orang per hari, lebih dari dua kali lipat rata-rata harian 12.650 orang yang dites selama sebulan terakhir.

Lima manajer laboratorium dan konsultan yang dihubungi oleh Reuters mengatakan kegagalan untuk menggunakan kapasitas pengujian negara tersebut disebabkan oleh kesalahan manajemen pemerintah yang menyebabkan kekurangan staf dan reagen, bahan kimia yang diperlukan untuk pengujian.

Adisasmito tidak menanggapi pertanyaan tentang manajemen pengujian pemerintah. Pekan lalu, dengan menjelaskan kekurangan dalam pengujian, Yurianto mengatakan laboratorium tidak memiliki cukup waktu untuk memeriksa semua spesimen, dengan beberapa laboratorium bekerja dengan hari dan jam yang terbatas.

Pelacakan Kontak Minimal