Raja Arab Saudi Bela Kedaulatan Suriah atas Golan

TUNIS - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, membela kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan. Dia menolak pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui wilayah itu sebagai wilayah kedaulatan Israel.

Dalam pidatonya di KTT Liga Arab di Tunis pada hari Minggu, Raja Salman mengatakan setiap langkah untuk merusak kedaulatan Suriah atas Dataran Tinggi Golan harus ditolak. Meski Saudi membela Suriah dalam sengketa wilayah Golan, negara itu selama ini membela oposisi atau pemberontak dalam konflik Suriah.

Presiden Trump menandatangani dekrit pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel pada 25 Maret lalu atau kurang dari empat bulan setelah dia secara sepihak mengakui Yerusalem adalah Ibu Kota Israel.

"Kami menegaskan kembali penolakan absolut kami atas segala tindakan yang melanggar kedaulatan Suriah atas Golan, dan kami menekankan pentingnya mencapai solusi politik untuk krisis Suriah yang akan menjamin keamanan, persatuan dan kedaulatan Suriah dan mencegah intervensi asing," katanya, seperti dikutip Arab News, Senin (1/4/2019).

Dia juga menegaskan kembali posisi Arab Saudi yang mendukung pendirian negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dia mengatakan masalah Palestina adalah prioritas utama bagi Arab Saudi.

Sementara itu, Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan bahwa Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel adalah tanah Arab. Dia menolak keputusan AS atas status wilayah itu.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan bahwa keputusan AS bertentangan dengan seluruh konvensi internasional.

Dalam pernyataan terakhir setelah KTT Liga Arab, para pemimpin Liga Arab menegaskan bahwa Golan, sebuah dataran tinggi strategis yang pernah digunakan untuk membom Israel utara, adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel.

Dataran Tinggi Golan sejatinya memang wilayah Suriah. Namun, wilayah itu diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada tahun 1981, secara resmi menjadikannya bagian dari Israel dan berfungsi sebagai pos militer dan pertanian yang strategis.