Duterte Dukung Bocah 9 Tahun Bisa Dikenai Pertanggungjawaban Pidana

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendukung rancangan undang-undang (RUU) tentang penurunan batas usia anak yang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana, yakni dari 15 tahun menjadi 9 tahun. Aturan itu telah disetujui Kongres atau Parlemen setempat.

Para senator, aktivis dan kelompok perlindungan anak mengutuk langkah parlemen tersebut. Mereka menyebut RUU itu ekstrem dan tidak adil.

RUU itu sejatinya telah muncul pada hari pelantikan Duterte sebagai presiden, yakni pada tahun 2016. Munculnya RUU itu bersamaan dengan upaya untuk memperkenalkan kembali hukuman mati di negara tersebut.

Meski RUU itu telah disetujui parlemen pada hari Senin, masih perlu persetujuan Senat untuk menjadi undang-undang (UU). Sedangkan Senat sendiri memberi isyarat tidak mendukung.

"Itu antikeluarga, anti-(kelompok) miskin dan tidak adil. Selain itu, itu akan mempromosikan masyarakat yang kejam yang tidak memedulikan rakyatnya sendiri," kata Antonio Trillanes, salah satu kritikus Duterte.

Aktivis Risa Hontiveros mengatakan gagasan itu bertentangan dengan komitmen internasional Filipina dan tren global untuk menaikkan, bukan menurunkan, batas usia kriminal.

"Mengapa kita ingin meluncur kembali ke minimum, atau bahkan di bawah minimum? Apakah ini perlombaan menuju ke dasar?," katanya pada sidang Senat, Selasa (22/1/2019), yang dilansir Reuters.

Duterte telah berkampanye secara agresif untuk memberantas kejahatan, narkoba dan korupsi sejak dia berkuasa. Sejak itu, dia menyadari bahwa semua yang dia berantas berada pada skala yang lebih besar daripada yang dia bayangkan.

Meskipun ada perang melawan narkoba yang telah membunuh ribuan orang dan skandal yang berkaitan dengan korupsi serta pengunduran diri dari orang yang ditunjuknya sendiri, Duterte tidak kehilangan popularitas di antara rakyat Filipina. Sebuah jajak pendapat menunjukkan pendekatan Duterte dinilai berpusat pada moralitas atas hukum dan ketertiban.

Senator Panfilo Lacson mengatakan anak usia sembilan tahun terlalu muda, tetapi dia mendukung untuk menurunkan usia kriminal ke tingkat tertentu. Senator lainnya, Joel Villanueva, mengatakan bahwa RUU itu membutuhkan pemikiran ulang untuk menargetkan orang tua lebih banyak.

"Anak-anak pada umumnya memiliki tingkat kedewasaan dan ketajaman yang berbeda," katanya.

Organisasi internasional telah menyatakan kekhawatirannya, termasuk UNICEF dan Save the Children. Sedangkan para aktivis lokal mengatakan anak-anak harus dilindungi dari penjahat, bukan bertanggung jawab atas hal-hal yang terpaksa mereka lakukan.

Agnes Callamard, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sering bersitegang dengan Duterte, menyebutnya “RUU itu berbahaya, berpotensi mematikan dan Sangat memalukan".

Ketua Komite Keadilan Parlemen, Salvador Leachon, mengatakan bahwa RUU itu disalahpahami. Menurutnya, RUU berpusat pada rehabilitasi dan pro-anak-anak. Sedangkan para orang tua yang tidak patuh yang akan dipenjara.

"Intinya di sini adalah tidak ada hukuman," katanya kepada saluran berita ANC. "Ini rehabilitasi, reformatif, mengurus keluarga."