Perusahaan Mesir Raup Rp32 Miliar per Hari dari Warga Palestina yang Tinggalkan Gaza

Badan amal tersebut menggambarkan pembayaran tersebut sebagai suap, dan menuduh negara Mesir mengambil keuntungan dari bantuan kemanusiaan.

Kelompok hak asasi manusia mengecam pembatasan tersebut karena memperburuk penderitaan warga Palestina di Gaza.

“Pembatasan Mesir terhadap kebebasan bergerak melalui Rafah, yang diberlakukan selama bertahun-tahun, telah memungkinkan perilaku bisnis predator oleh banyak aktor yang mengenakan biaya pemerasan pada orang-orang yang ingin melakukan perjalanan,” ujar Amr Magdy, peneliti senior di Human Rights Watch, kepada MEE.

“Pihak berwenang Mesir harus menyelidiki praktik-praktik yang dilakukan Hala Company dan memastikan orang-orang dapat melakukan perjalanan melalui sistem yang transparan dan menghormati hak,” tegas Magdy.

Seorang warga Palestina yang meninggalkan Gaza menuju Mesir bersama keluarganya menggambarkan sistem tersebut sebagai “eksploitasi jahat”.

Mereka mengatakan kepada MEE bahwa keluarga tersebut harus membayar puluhan ribu dolar kepada Hala untuk meninggalkan Gaza beberapa pekan lalu.

Jumlah tersebut termasuk tambahan USD1.000 per orang untuk layanan jalur cepat, yang seharusnya memastikan transfer mereka dalam waktu tiga hari setelah mendaftar ke kantor pusat Hala di Kota Nasr Kairo.

Namun, layanan tersebut tidak pernah diberikan dan keluarga tersebut malah harus menunggu waktu proses normal yaitu 25 hari untuk keluar dari Gaza. Warga Palestina mengatakan mereka merasa "ditipu" oleh Hala.

Sebelum keluar dari Gaza, keluarga tersebut dua kali mengungsi akibat pertempuran dan tinggal di Rafah. Rumah mereka dihancurkan oleh pemboman Israel.

Seorang kerabat yang tinggal di Amerika Serikat (AS) membantu mereka mengumpulkan biaya melalui kampanye crowdfunding online.