Bagaimana Kasus Perubahan Iklim berdampak pada Penegakan HAM di Eropa?

4. Pemerintah Memiliki Kewajiban Hukum

Foto/Reuters

Keputusan yang menentang pemerintah Swiss atau Portugis akan “mengirimkan pesan yang jelas bahwa pemerintah mempunyai kewajiban hukum untuk secara signifikan meningkatkan upaya mereka memerangi perubahan iklim guna melindungi hak asasi manusia,” kata Maxwell.

Hal ini akan mengakibatkan negara-negara tersebut merevisi target pengurangan emisi mereka pada tahun 2030.

Jika negara-negara tidak memperbarui target mereka, litigasi lebih lanjut dapat dilakukan di tingkat nasional dan pengadilan dapat mengeluarkan sanksi keuangan.

Kegagalan pemerintah untuk mematuhi perintah pengadilan dalam negeri "memicu masalah supremasi hukum yang besar," kata Maxwell. “Kami mengandalkan kepatuhan pemerintah dengan perintah pengadilan nasional."

5. Kasus Perdana yang Memicu Perhatian

Foto/Reuters

Pengadilan hak asasi manusia regional belum pernah memutuskan kasus-kasus perubahan iklim, dan keputusan tersebut kemungkinan besar akan membawa perubahan besar.

“Jika berhasil..ini akan menjadi hal terpenting yang terjadi bagi iklim di Eropa sejak Perjanjian Paris karena hal ini memiliki efek seperti perjanjian regional Eropa,” kata Ruth Delbaere, juru kampanye hukum senior untuk gerakan sipil Avaaz. yang telah membantu mengumpulkan dana untuk menutupi biaya hukum pemuda Portugal.

Ketiga kasus tersebut diputuskan oleh majelis tertinggi pengadilan – yang dikenal sebagai Majelis Agung – di mana hanya kasus-kasus yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai penafsiran Konvensi yang akan diajukan.

Oleh karena itu, hasil dari kasus-kasus tersebut akan menjadi cetak biru bagi pengadilan Strasbourg dan pengadilan nasional untuk mempertimbangkan kasus serupa.