Tak Ingin Bersitegang dengan Militer Thailand, Pemberontak Myanmar Mundur dari Perbatasan

Militer menghadapi tantangan terbesarnya sejak pertama kali mengambil alih Myanmar pada tahun 1962, terjebak dalam konflik berintensitas rendah dan berjuang untuk menstabilkan perekonomian yang telah runtuh sejak kudeta tahun 2021 yang mengakhiri satu dekade demokrasi dan reformasi tentatif.

Negara ini terjebak dalam perang saudara antara militer di satu sisi dan, di sisi lain, aliansi longgar tentara etnis minoritas dan gerakan perlawanan yang lahir dari tindakan keras berdarah junta terhadap perbedaan pendapat anti-kudeta.

Junta telah kehilangan kendali atas sejumlah wilayah perbatasan utama yang dikuasai kelompok pemberontak.

Foto-foto yang diposting di beberapa kelompok media sosial pro-junta menunjukkan segelintir tentara mengibarkan bendera Myanmar di pangkalan militer yang dikuasai KNU beberapa hari sebelumnya, dan tempat kelompok pemberontak mengibarkan spanduknya sendiri.

Junta, yang melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali Myawaddy, memasuki wilayah tersebut dengan bantuan milisi regional yang berdiri di pinggir ketika KNU mengepung kota tersebut pada awal April, menurut juru bicara KNU.

Junta dan kelompok milisi, Tentara Nasional Karen (KNA), tidak segera menanggapi panggilan telepon untuk meminta komentar.

Sebelumnya bersekutu dengan junta, KNA menegaskan kemerdekaannya dari melemahnya militer Myanmar tahun ini, namun belum secara terbuka berjanji setia kepada perlawanan anti-junta.

Mantan Pasukan Penjaga Perbatasan di bawah komando panglima perang Karen Saw Chit Thu dibentuk dari faksi KNLA sekitar tahun 2010.

Dikenai sanksi oleh Inggris karena perdagangan manusia, Saw Chit Thu memiliki kepentingan komersial yang signifikan di Myawaddy dan wilayah sekitarnya, termasuk pusat perjudian dan penipuan.