Bukan Presiden, Ini Sosok Pemimpin Tertinggi Iran
loading...
A
A
A
Pemimpin Tertinggi Iran memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengelola negara dan pemerintahan.
Berdasarkan Pasal 110 Konstitusi Iran, berikut adalah wewenang dan tugas yang melekat pada posisi Pemimpin Tertinggi:
Pemimpin Tertinggi menetapkan arah kebijakan umum Republik Islam Iran setelah berkonsultasi dengan Dewan Penegasan Kebijaksanaan Bangsa.
Ini mencakup keputusan-keputusan strategis yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan negara.
Pemimpin Tertinggi bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan sistem.
Pengawasannya termasuk memastikan kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan dengan benar dan sesuai dengan tujuan negara.
Pemimpin Tertinggi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dekret yang memungkinkan referendum nasional.
Ini memungkinkan partisipasi langsung warga negara dalam keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi negara.
Pemimpin Tertinggi memiliki kendali atas angkatan bersenjata. Ini mencakup perintah-perintah terkait keamanan, mobilisasi pasukan, dan keputusan-keputusan strategis terkait pertahanan negara.
Pemimpin Tertinggi juga memiliki peran sebagai kepala kehakiman tertinggi di negara ini. Ini menempatkannya dalam posisi yang krusial dalam sistem hukum dan penegakan hukum.
Berdasarkan Pasal 110 Konstitusi Iran, berikut adalah wewenang dan tugas yang melekat pada posisi Pemimpin Tertinggi:
1. Delineasi Kebijakan Umum
Pemimpin Tertinggi menetapkan arah kebijakan umum Republik Islam Iran setelah berkonsultasi dengan Dewan Penegasan Kebijaksanaan Bangsa.
Ini mencakup keputusan-keputusan strategis yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan negara.
2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Pemimpin Tertinggi bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan sistem.
Pengawasannya termasuk memastikan kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan dengan benar dan sesuai dengan tujuan negara.
3. Penerbitan Dekrit untuk Referendum Nasional
Pemimpin Tertinggi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dekret yang memungkinkan referendum nasional.
Ini memungkinkan partisipasi langsung warga negara dalam keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi negara.
4. Perintah Tertinggi terhadap Angkatan Bersenjata
Pemimpin Tertinggi memiliki kendali atas angkatan bersenjata. Ini mencakup perintah-perintah terkait keamanan, mobilisasi pasukan, dan keputusan-keputusan strategis terkait pertahanan negara.
5. Kepala Kehakiman Tertinggi
Pemimpin Tertinggi juga memiliki peran sebagai kepala kehakiman tertinggi di negara ini. Ini menempatkannya dalam posisi yang krusial dalam sistem hukum dan penegakan hukum.