Cenderung Kembali ke Isolasionisme, China Tingkatkan Belanja Militer
Sabtu, 16 Maret 2024 - 11:56 WIB
loading...
Pertemuan Kongres Rakyat Nasional (NPC) China. Cenderung kembali ke isolasionisme, China tingkatkan belanja militer. Foto/REUTERS
A
A
A
BEIJING - Pertemuan Kongres Rakyat Nasional (NPC) China baru-baru ini telah menimbulkan dampak buruk di komunitas global, dengan pesan yang jelas menandakan penyimpangan dari jalur liberalisasi dan keterbukaan menuju isolasionisme.
Di tengah diskusi mulai dari target pertumbuhan ekonomi hingga pengeluaran pertahanan dan kebijakan Taiwan, gaung kembalinya isolasionisme dan militerisasi bergema sepanjang pertemuan NPC.
Dengan diturunkannya target pertumbuhan ekonomi menjadi lima persen pada 2024, China tampaknya melepaskan upaya melakukan ekspansi ekonomi pesat demi melakukan pendekatan yang lebih terukur. Namun, perubahan ini dibarengi peningkatan besar dalam belanja pertahanan, yang meningkat sebesar 7,2 persen.
Mengutip dari Daily Mirror, Sabtu (16/3/2024), pendekatan ganda tersebut mencerminkan prioritas modernisasi militer dibandingkan pembangunan ekonomi, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai dampak yang lebih luas terhadap stabilitas regional dan keamanan global.
Baca Juga: Bidik China, Parlemen Eropa Rancang UU Larangan Produk Kerja Paksa
Perekonomian China yang sempat terpuruk di masa pandemi Covid-19 cenderung gagal pulih ke level sebelumnya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan situasi ini adalah pemberlakuan undang-undang ketat mengenai keamanan negara dan keamanan kerja yang menjadikan China tempat yang sulit bagi komunitas bisnis internasional untuk tinggal dan bekerja.
Alasan di balik kisah pertumbuhan spektakuler China di masa lalu adalah langkah untuk mengintegrasikan perekonomian China ke dalam tatanan ekonomi internasional. Namun kini, investasi asing langsung di China menurun. Laju pertumbuhan ekspor dan impor juga mengalami penurunan. China akan kembali ke masa isolasi. Hal ini lebih mirip dengan ciri-ciri masyarakat komunis yang bersifat fundamentalis.
Mengenai Taiwan, pendirian NPC tahun lalu adalah "untuk memajukan proses reunifikasi damai China." Tahun ini, sikap China jauh lebih keras dan seruannya adalah "bersikap tegas dalam memajukan upaya reunifikasi China."
Dengan demikian, kata kunci "damai" telah hilang dari proses reunifikasi seperti yang diharapkan China. Alasannya jelas. Cara reunifikasi damai yang direncanakan China adalah dengan mengancam penduduk Taiwan untuk memilih partai politik yang mendukung penyatuan wilayah pulau dengan daratan.
Harapan besar Beijing itu kini telah pupus. Dalam pemilu presiden terakhir di Taiwan, yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat Taiwan telah memilih presiden yang tegas mempertahankan status quo keberadaan wilayah pulau yang independen.
Peningkatan belanja militer merupakan akibat wajar dari aspirasi Beijing untuk mengintegrasikan Taiwan dengan China secara paksa. Jika China mencoba menginvasi Taiwan seperti saat China menginvasi Tibet pada 1950, hal ini pasti akan menarik intervensi militer dari Amerika Serikat (AS) yang memiliki perjanjian dengan Taiwan untuk membantu negara tersebut dengan senjata dan amunisi jika terjadi invasi China. Namun peningkatan belanja pertahanan ini akan mengorbankan kesejahteraan rakyat China karena proses pembangunan ekonomi akan digagalkan.
Di tengah diskusi mulai dari target pertumbuhan ekonomi hingga pengeluaran pertahanan dan kebijakan Taiwan, gaung kembalinya isolasionisme dan militerisasi bergema sepanjang pertemuan NPC.
Dengan diturunkannya target pertumbuhan ekonomi menjadi lima persen pada 2024, China tampaknya melepaskan upaya melakukan ekspansi ekonomi pesat demi melakukan pendekatan yang lebih terukur. Namun, perubahan ini dibarengi peningkatan besar dalam belanja pertahanan, yang meningkat sebesar 7,2 persen.
Mengutip dari Daily Mirror, Sabtu (16/3/2024), pendekatan ganda tersebut mencerminkan prioritas modernisasi militer dibandingkan pembangunan ekonomi, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai dampak yang lebih luas terhadap stabilitas regional dan keamanan global.
Baca Juga: Bidik China, Parlemen Eropa Rancang UU Larangan Produk Kerja Paksa
Perekonomian China yang sempat terpuruk di masa pandemi Covid-19 cenderung gagal pulih ke level sebelumnya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan situasi ini adalah pemberlakuan undang-undang ketat mengenai keamanan negara dan keamanan kerja yang menjadikan China tempat yang sulit bagi komunitas bisnis internasional untuk tinggal dan bekerja.
Alasan di balik kisah pertumbuhan spektakuler China di masa lalu adalah langkah untuk mengintegrasikan perekonomian China ke dalam tatanan ekonomi internasional. Namun kini, investasi asing langsung di China menurun. Laju pertumbuhan ekspor dan impor juga mengalami penurunan. China akan kembali ke masa isolasi. Hal ini lebih mirip dengan ciri-ciri masyarakat komunis yang bersifat fundamentalis.
Mengenai Taiwan, pendirian NPC tahun lalu adalah "untuk memajukan proses reunifikasi damai China." Tahun ini, sikap China jauh lebih keras dan seruannya adalah "bersikap tegas dalam memajukan upaya reunifikasi China."
Dengan demikian, kata kunci "damai" telah hilang dari proses reunifikasi seperti yang diharapkan China. Alasannya jelas. Cara reunifikasi damai yang direncanakan China adalah dengan mengancam penduduk Taiwan untuk memilih partai politik yang mendukung penyatuan wilayah pulau dengan daratan.
Peningkatan Belanja Militer
Harapan besar Beijing itu kini telah pupus. Dalam pemilu presiden terakhir di Taiwan, yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat Taiwan telah memilih presiden yang tegas mempertahankan status quo keberadaan wilayah pulau yang independen.
Peningkatan belanja militer merupakan akibat wajar dari aspirasi Beijing untuk mengintegrasikan Taiwan dengan China secara paksa. Jika China mencoba menginvasi Taiwan seperti saat China menginvasi Tibet pada 1950, hal ini pasti akan menarik intervensi militer dari Amerika Serikat (AS) yang memiliki perjanjian dengan Taiwan untuk membantu negara tersebut dengan senjata dan amunisi jika terjadi invasi China. Namun peningkatan belanja pertahanan ini akan mengorbankan kesejahteraan rakyat China karena proses pembangunan ekonomi akan digagalkan.
Lihat Juga :
