Singapura Sebut Respons Israel Terhadap Serangan Hamas Sudah Lewati Batas, tapi....

SINGAPURA - Pemerintah Singapura mengatakan respons militer Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober sudah melewati batas. Tapi, negara tetangga Indonesia tersebut tidak akan memutuskan hubungan diplomatik dengan rezim Zionis.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan menyelesaikan situasi atau mengurangi penderitaan warga Palestina.

Balakrishnan menanggapi pertanyaan anggota Parlemen mengenai perang Israel-Hamas sambil menguraikan rencana belanja anggaran kementeriannya untuk tahun ini.

Baca Juga: Anggaran Pertahanan Naik, Tetangga Dekat Indonesia Borong 8 Jet Tempur Siluman F-35

Meskipun perang telah membangkitkan emosi yang kuat di kalangan warga Singapura, dia mendesak mereka untuk tidak membiarkan isu tersebut memengaruhi keharmonisan atau kohesi negara tersebut.

“Meskipun kita mungkin merasakan beragam emosi mengenai hal ini, hal terburuknya adalah membiarkan pertengkaran ini terpolarisasi dan memecah belah kita sebagai warga Singapura,” katanya kepada Parlemen pada hari Kamis, seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (1/3/2024).

Pada 7 Oktober 2023, kelompok perlawanan Palestina yang berkuasa di Gaza; Hamas, melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Orang-orang bersenjata menerobos penghalang keamanan dengan rentetan roket yang ditembakkan dari Gaza, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik ratusan lainnya.

Israel merespons dengan tanpa henti membombardir Gaza dan mengirimkan pasukan darat, membunuh dan membuat warga Palestina kehilangan tempat tinggal. Lebih dari 30.000 orang telah tewas di wilayah tersebut sejak perang dimulai, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikendalikan Hamas.

Balakrishnan mengatakan Singapura mengutuk serangan Hamas dan mengakui hak Israel untuk membela diri, serupa dengan bagaimana Singapura akan menerapkan hak yang sama jika negaranya diserang.

Pernyataan itu mengulangi apa yang sebelumnya dia nyatakan dalam pidato Parlemen.

Dalam pidato terakhirnya di Parlemen pada bulan November tentang konflik tersebut, Balakrishnan menyatakan bahwa Israel harus menerima negara Palestina, sama seperti orang Palestina harus menerima hak keberadaan Israel.

Namun pada hari Kamis, menteri tersebut mengatakan: “Sayangnya, respons militer Israel sudah melewati batas."

“Situasi bencana di Gaza memerlukan gencatan senjata kemanusiaan segera untuk meringankan penderitaan yang tak tertahankan dari para korban sipil dan memungkinkan bantuan kemanusiaan untuk segera menjangkau mereka," katanya.

Singapura, lanjut dia, telah menegaskan posisinya, termasuk di PBB yang memilih dua resolusi Majelis Umum PBB mengenai perlindungan warga sipil dan menegakkan kewajiban hukum dan kemanusiaan.

Menanggapi seruan kepada Singapura untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel atas tindakannya, Balakrishnan mengatakan ini bukanlah cara yang tepat.

“Kami mengelola hubungan internasional dengan tetap terlibat dalam komunitas internasional dan menjaga hubungan dengan sebanyak mungkin negara,” kata Balakrishnan, seraya menambahkan bahwa hal ini merupakan kepentingan nasional Singapura sebagai negara kecil.

Menurutnya, memutuskan hubungan dengan negara yang tindakannya tidak disetujui Singapura tidak akan bersifat “konstruktif” dan juga tidak akan mengubah situasi di lapangan.

"Juga...hal ini tidak akan memengaruhi Israel untuk tiba-tiba mengubah kebijakannya atau akan segera mengurangi penderitaan rakyat Palestina," ujarnya.

Dia mencatat bahwa tidak satu pun dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, atau negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania, yang memutuskan hubungan dengan Israel.

Mengenai apakah hubungan dengan Israel terpengaruh oleh posisi Singapura, Balakrishnan mengatakan Singapura menjaga hubungan baik dengan Israel dan Otoritas Palestina.

“Semua pihak tahu bahwa Singapura akan selalu mengutarakan pendapat kami. Bukan secara provokatif, namun karena ini adalah prinsip-prinsip yang kami junjung tinggi dan kami akan terus mempertahankan posisi ini, dipandu oleh kepentingan nasional jangka panjang Singapura dan keadaan unik kami,” ujarnya.

Dia juga memperingatkan agar tidak memikirkan konflik ini berdasarkan agama.

“Agama sebenarnya hanyalah pelapis yang menutupi inti konflik. Apa inti konfliknya? Ini adalah konflik yang sudah berlangsung lama, perebutan tanah, identitas, dan kekuasaan,” kata Balakrishnan, seraya menambahkan bahwa isu tersebut sudah ada sejak berabad-abad, bahkan ribuan tahun.

“Orang Israel dan Palestina sama-sama merupakan suku Semit yang telah lama memperebutkan sebidang tanah yang sama," katanya.

Dia menambahkan, Singapura sebagai pihak luar tidak mungkin menentukan pihak mana yang memiliki klaim sejarah lebih kuat.