Maladewa Berisiko Jatuh ke Jebakan Utang Jika Sepakati FTA China

MALE - Pemerintahan Maladewa di bawah Presiden Mohammed Muizzu berencana menghilangkan hambatan hukum dalam mengimplementasikan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan China.

FTA, yang disebut sebagai perjanjian sepihak oleh mantan Presiden Ibrahim Solih, tidak akan memberikan manfaat ekonomi bagi negara kecil seperti Maladewa.

Mengutip dari Greek City Times, Selasa (20/2/2024), lonjakan impor China akan terjadi dan membuat Maladewa semakin bergantung pada negara tersebut jika FTA diterapkan.

Namun saat ini, pemerintah yang berkuasa di Maladewa belum dapat menerapkan FTA selama Partai Demokrat Maladewa (MDP) mempunyai mayoritas di Parlemen. Pemilihan Parlemen mendatang akan sangat penting dalam melindungi perekonomian Maladewa dengan memastikan pemerintah tidak dapat meloloskan FTA.

Tapi perlu diingat bahwa pemerintahan Muizzu saat ini telah menyebutkan FTA sebagai salah satu janji politik, dan kemungkinan besar petahana akan mencoba mewujudkan implementasinya dengan cara apa pun, terlebih setelah kunjungan presiden baru-baru ini ke China.



Presiden Muizzu mengatakan selama kunjungannya bahwa China tetap menjadi salah satu sekutu terdekat dan mitra pembangunan negaranya.

Dia juga memuji proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang diluncurkan Presiden Xi Jinping pada 2014. ”Proyek tersebut mewujudkan proyek infrastruktur paling signifikan yang pernah disaksikan dalam sejarah Maladewa,” katanya.

Lebih lanjut, Muizzu mengatakan bahwa pemerintahannya berkomitmen terhadap implementasi cepat FTA yang ditandatangani dengan China, dan menggambarkannya sebagai simbol hubungan komersial yang erat antar kedua negara.

Ditandatangani pada Desember 2017, FTA dilaksanakan secara terburu-buru di Majelis Maladewa oleh pemerintahan Yameen dan melanggar ketentuan konstitusi karena sebagian besar pemimpin oposisi tidak hadir saat pemungutan suara.

Pemerintahan Solih kemudian menghentikan sementara FTA dengan alasan merugikan kepentingan perekonomian Maladewa.

FTA China-Maladewa

FTA adalah dokumen komprehensif yang mencakup perdagangan barang, jasa, dan investasi serta kerja sama ekonomi dan teknis.

Kepemilikan asing atas tanah telah dimasukkan sebagai komitmen dalam perjanjian tersebut bersama dengan akses "tidak terikat" bagi warga negara China di sektor jasa.

Investor China akan diizinkan membuka kantor perwakilan terkait tur dan perjalanan di Maladewa, dan mengoperasikan kapal akomodasi wisata pelayaran/tinggal di atas kapal. Wisatawan akan membayar ke luar negeri dalam dolar atau memesan secara online dan mentransfer uang ke rekening bank China.

Hal ini juga akan memengaruhi pengumpulan pajak Maladewa serta kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Akibatnya, lebih banyak kedatangan wisatawan dari China akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian China dibandingkan Maladewa.

Secara signifikan, usulan FTA juga memberikan "pengecualian keamanan" (Pasal 86) menyeluruh terkait pengungkapan informasi apa pun yang dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan salah satu pihak. Lebih jauh lagi, terdapat klausul pengecualian keamanan dalam "perdagangan jasa" yang berkaitan dengan penyediaan jasa untuk keperluan penyediaan fasilitas militer.

Sebelum menandatangani FTA, beberapa pengakuan perlu diberikan pada fakta bahwa China adalah kreditor bilateral terbesar Maladewa yang memiliki utang sebesar USD1,4 miliar.

Maladewa telah meminta China untuk melakukan moratorium utang hingga tahun 2027, namun belum disetujui.

China juga tidak menanggapi dengan baik permintaan pertukaran mata uang dari Maladewa yang dibuat pada 29 Januari 2024, yang meminta Beijing untuk memulai diskusi formal untuk membuka cabang bank besar China guna memfasilitasi pengaturan pertukaran mata uang melalui Bank Rakyat China.

Meski Maladewa mengalami surplus dalam perdagangan jasa komersial karena kuatnya penerimaan dari pariwisata, surplus jasa tersebut kemungkinan besar tidak dapat mengimbangi meningkatnya defisit dalam perdagangan barang. Implikasinya adalah semakin melebarnya ketimpangan transaksi berjalan dalam neraca pembayaran.

FTA akan semakin memperburuk ketidakseimbangan perdagangan dan menguras devisa negara yang langka. Barang-barang China akan memasuki pasar Maladewa dengan bebas tanpa dikenai tarif yang akan menguras pendapatan Maladewa dalam bentuk bea masuk. Namun, dampak paling berbahaya dari FTA adalah mencakup perdagangan bebas barang dan jasa.

Kehadiran India di Maladewa

Diperkirakan bahwa setelah FTA ditandatangani, permintaan impor akan meningkat seiring meningkatnya momentum proyek China yang sedang berlangsung dan baru di Maladewa, terutama yang merupakan bagian dari BRI.

Salah satu contohnya adalah terowongan bawah tanah yang menghubungkan Male dan RasMale, yang diklaim sebagai yang pertama dari jenisnya. Ini akan menjadi proyek mewah berbiaya tinggi yang melibatkan reklamasi lahan dan pembangunan proyek perumahan.

Proyek tersebut juga akan menghubungkan pulau-pulau yang dekat dengan kota Male melalui jembatan. Semua proposal yang sangat padat modal ini tidak dapat dipertahankan bagi perekonomian Maladewa dan akan semakin mendorongnya ke dalam risiko jebakan utang.

Khususnya, impor yang lebih tinggi dari China akan memperburuk ketidakseimbangan perdagangan Maladewa dan meningkatkan defisit perdagangan secara keseluruhan.

Pendapatan ekspor Maladewa secara keseluruhan jauh lebih rendah dibandingkan pengeluaran impor, dan karena kemungkinan besar ekspor Maladewa ke China tidak akan meningkat setelah FTA, negara ini mungkin akan segera menghadapi defisit perdagangan yang meningkat pesat.

Berlatar belakang kampanye "India Out" yang dipelopori mantan Presiden Yameen dan didukung petahana, langkah penandatanganan FTA menandakan tekad menjauhkan India dari segala aspek. Hal ini juga meluas ke bidang pertahanan.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa Maladewa berencana membeli drone militer dari Turki, dengan alasan pemantauan garis pantai. China juga menawarkan untuk memasok senjata ke Maladewa.

Sungguh ironis bahwa India, yang telah memberikan keamanan ke Maladewa selama beberapa dekade, kini dijauhi. Para personel militer India, yang terlibat dalam pelatihan dan membantu Angkatan Pertahanan Maladewa, juga diminta untuk pergi.

Impor senjata oleh Maladewa dari negara-negara ketiga juga akan berdampak pada perekonomian yang sudah terguncang karena tingginya utang serta keterbatasan anggaran.

Dalam beberapa hari ke depan, pemerintahan Muizzu akan mengambil langkah-langkah untuk menandatangani FTA China-Maladewa secara resmi. Hal ini mungkin terjadi, meski Partai Progresif Maladewa tidak menikmati mayoritas di Majelis.

Jika hal ini terwujud, seperti yang terjadi pada 2017, Maladewa akan kembali berada di bawah payung China, sehingga menimbulkan bahaya nyata bagi kawasan Samudra Hindia dan jalur laut di sekitar Maladewa.

Realisasi akan dampak negatif jangka panjang FTA baru akan terasa ketika China mengambil alih Maladewa, seperti yang terjadi di Sri Lanka. Saat itu terjadi, semuanya sudah terlambat.