Maladewa Berisiko Jatuh ke Jebakan Utang Jika Sepakati FTA China

MALE - Pemerintahan Maladewa di bawah Presiden Mohammed Muizzu berencana menghilangkan hambatan hukum dalam mengimplementasikan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan China.

FTA, yang disebut sebagai perjanjian sepihak oleh mantan Presiden Ibrahim Solih, tidak akan memberikan manfaat ekonomi bagi negara kecil seperti Maladewa.

Mengutip dari Greek City Times, Selasa (20/2/2024), lonjakan impor China akan terjadi dan membuat Maladewa semakin bergantung pada negara tersebut jika FTA diterapkan.

Namun saat ini, pemerintah yang berkuasa di Maladewa belum dapat menerapkan FTA selama Partai Demokrat Maladewa (MDP) mempunyai mayoritas di Parlemen. Pemilihan Parlemen mendatang akan sangat penting dalam melindungi perekonomian Maladewa dengan memastikan pemerintah tidak dapat meloloskan FTA.

Tapi perlu diingat bahwa pemerintahan Muizzu saat ini telah menyebutkan FTA sebagai salah satu janji politik, dan kemungkinan besar petahana akan mencoba mewujudkan implementasinya dengan cara apa pun, terlebih setelah kunjungan presiden baru-baru ini ke China.



Presiden Muizzu mengatakan selama kunjungannya bahwa China tetap menjadi salah satu sekutu terdekat dan mitra pembangunan negaranya.

Dia juga memuji proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang diluncurkan Presiden Xi Jinping pada 2014. ”Proyek tersebut mewujudkan proyek infrastruktur paling signifikan yang pernah disaksikan dalam sejarah Maladewa,” katanya.

Lebih lanjut, Muizzu mengatakan bahwa pemerintahannya berkomitmen terhadap implementasi cepat FTA yang ditandatangani dengan China, dan menggambarkannya sebagai simbol hubungan komersial yang erat antar kedua negara.

Ditandatangani pada Desember 2017, FTA dilaksanakan secara terburu-buru di Majelis Maladewa oleh pemerintahan Yameen dan melanggar ketentuan konstitusi karena sebagian besar pemimpin oposisi tidak hadir saat pemungutan suara.