Perang Gaza Ancam Produksi Pesawat F-35, Kenapa?

Inilah salah satu alasan mengapa pemerintah Belanda menolak untuk menunda pengiriman suku cadang ke Israel.

“Berdasarkan AV009, tidak mungkin untuk mengecualikan negara tertentu sebagai tujuan pengiriman,” pengadilan mengakui. “Semua pemasok ke Israel harus dikecualikan, tapi itu berarti pemasok tersebut tidak lagi diizinkan untuk memasok ke negara lain.”

Tiga organisasi kemanusiaan Belanda yang mengajukan gugatan: Oxfam Novib, PAX Netherland Peace Movement Foundation dan The Rights Forum.

4. Masa Depan F-35 Bisa Terganggu

Foto/Reuters

Keputusan tersebut, jika tidak dibatalkan di tingkat banding, dapat berdampak serius terhadap F-35, yang dirancang dan dibangun oleh Lockheed Martin Corporation yang berbasis di Amerika Serikat.

Pesanan untuk jet tersebut mencapai lebih dari 150 pada bulan Oktober lalu, karena anggota NATO telah bersiap untuk mengadopsinya sebagai pesawat generasi berikutnya. Negara-negara yang memesan pesawat senilai puluhan miliar dolar termasuk AS, Swiss, Finlandia, Denmark, dan Republik Ceko. Israel adalah satu-satunya negara yang mengoperasikan pesawat tersebut di Mediterania timur. Mereka telah membeli tiga skuadron yang masing-masing terdiri dari 24 pesawat.

5. Tunduk pada Konvensi Jenewa

Keputusan pengadilan Belanda didasarkan pada Konvensi Jenewa tahun 1949, yang merupakan landasan hukum humaniter internasional.

Keputusan tersebut tidak ada bandingannya, kata para ahli, karena biasanya hanya pengadilan internasional yang menerapkan hukum internasional.

“Sampai hari ini, belum ada pengadilan internal yang melakukan proses penafsiran Konvensi Jenewa,” Maria Gavouneli, seorang profesor hukum internasional di Universitas Athena, mengatakan kepada Al Jazeera. “Setidaknya, saya tidak bisa memikirkan kasus lain dalam 30 tahun terakhir.”

6. Belanda Sangat Sensitif dalam Isu Kemanusiaan

Foto/Reuters

Belanda memberikan lahan subur bagi gugatan F-35.

“Belanda sangat sensitif terhadap masalah kemanusiaan karena mereka pernah mengalami kebakaran sebelumnya,” Lefteris Papagiannakis, ketua Dewan Pengungsi Yunani, sebuah badan amal bantuan hukum, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Mahkamah Agung Belanda pada tahun 2019 mengutuk Belanda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan 350 warga Bosnia di kamp PBB di Srebrenica pada tahun 1995,” kata Papagiannakis.