Larangan Poligami di India Picu Kontroversi, Mengapa?
Senin, 12 Februari 2024 - 14:50 WIB
loading...
A
A
A
Beberapa pihak, seperti aktivis Bano, 49 tahun, menganggap ketentuan baru ini sebagai penegasan hukum sekuler yang sudah terlambat dibandingkan dengan hukum syariah yang serupa mengenai pernikahan, perceraian, warisan, adopsi dan suksesi. Bagi pihak lain seperti Jafar, politisi Muslim dan cendekiawan Islam, ini adalah tindakan yang tidak disukai oleh partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.
Penerapan peraturan tersebut di Uttarakhand diperkirakan akan membuka jalan bagi negara-negara lain yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi untuk mengikuti jejaknya, atas penolakan keras dari beberapa pemimpin dari 200 juta Muslim yang menjadikan India sebagai negara Muslim terbesar ketiga di dunia. .
Para pemimpin BJP mengatakan undang-undang baru ini merupakan reformasi besar, yang berakar pada konstitusi India tahun 1950, yang bertujuan untuk memodernisasi undang-undang pribadi Muslim di negara tersebut dan menjamin kesetaraan penuh bagi perempuan.
Sebuah survei pada tahun 2013 menemukan bahwa 91,7% wanita Muslim di seluruh negeri mengatakan bahwa pria Muslim tidak boleh memiliki istri lagi saat menikah dengan pria pertama.
Namun, banyak umat Islam yang menuduh partai Modi menjalankan agenda Hindu yang mendiskriminasi mereka dan menerapkan undang-undang yang mengganggu Islam. Syariah mengizinkan laki-laki Muslim untuk memiliki hingga empat istri dan tidak ada aturan ketat yang melarang pernikahan anak di bawah umur.
Jafar, yang mencalonkan diri bersama partai oposisi utama Kongres, menyebut pengesahan undang-undang tersebut sebagai taktik pemerintahan Modi untuk menampilkan Islam dalam sudut pandang yang buruk dan mengalihkan perhatian dari isu-isu mendesak seperti peningkatan taraf hidup umat Islam.
Mahkamah Agung pada tahun 2017 menyatakan bahwa perceraian instan dalam Islam tidak konstitusional, namun perintah tersebut tidak melarang poligami atau praktik lain yang menurut para kritikus melanggar persamaan hak bagi perempuan.
Penerapan peraturan tersebut di Uttarakhand diperkirakan akan membuka jalan bagi negara-negara lain yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Modi untuk mengikuti jejaknya, atas penolakan keras dari beberapa pemimpin dari 200 juta Muslim yang menjadikan India sebagai negara Muslim terbesar ketiga di dunia. .
Para pemimpin BJP mengatakan undang-undang baru ini merupakan reformasi besar, yang berakar pada konstitusi India tahun 1950, yang bertujuan untuk memodernisasi undang-undang pribadi Muslim di negara tersebut dan menjamin kesetaraan penuh bagi perempuan.
Sebuah survei pada tahun 2013 menemukan bahwa 91,7% wanita Muslim di seluruh negeri mengatakan bahwa pria Muslim tidak boleh memiliki istri lagi saat menikah dengan pria pertama.
Namun, banyak umat Islam yang menuduh partai Modi menjalankan agenda Hindu yang mendiskriminasi mereka dan menerapkan undang-undang yang mengganggu Islam. Syariah mengizinkan laki-laki Muslim untuk memiliki hingga empat istri dan tidak ada aturan ketat yang melarang pernikahan anak di bawah umur.
Jafar, yang mencalonkan diri bersama partai oposisi utama Kongres, menyebut pengesahan undang-undang tersebut sebagai taktik pemerintahan Modi untuk menampilkan Islam dalam sudut pandang yang buruk dan mengalihkan perhatian dari isu-isu mendesak seperti peningkatan taraf hidup umat Islam.
Mahkamah Agung pada tahun 2017 menyatakan bahwa perceraian instan dalam Islam tidak konstitusional, namun perintah tersebut tidak melarang poligami atau praktik lain yang menurut para kritikus melanggar persamaan hak bagi perempuan.
Lihat Juga :
