Larangan Poligami di India Picu Kontroversi, Mengapa?
Senin, 12 Februari 2024 - 14:50 WIB
loading...
A
A
A
Selain larangan poligami, undang-undang baru ini menetapkan usia minimum untuk menikah bagi kedua jenis kelamin dan menjamin pembagian yang sama dalam harta warisan bagi anak angkat, anak yang lahir di luar nikah, dan anak yang dilahirkan melalui kelahiran pengganti.
Meskipun para pemimpin BJP dan aktivis hak-hak perempuan mengatakan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk mengakhiri praktik regresif, beberapa politisi Muslim mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar hak dasar untuk menjalankan agama.
Dewan Hukum Personal Muslim Seluruh India menyebut peraturan tersebut tidak praktis dan merupakan ancaman langsung terhadap masyarakat multi-agama India.
“Larangan poligami tidak masuk akal karena data menunjukkan sangat sedikit pria Muslim yang memiliki lebih dari satu istri di India,” kata pejabat dewan S.Q.R. Ilyas menambahkan, pemerintah tidak berhak mempertanyakan hukum syariah.
Jafar, yang tinggal bersama dua anaknya di negara bagian utara Uttar Pradesh, mengatakan, “Islam memiliki ketentuan yang cukup untuk memberikan kehidupan yang bermartabat. Kami tidak memerlukan (kode etik) tetapi yang kami butuhkan adalah keadilan yang cepat bagi perempuan yang memperjuangkan hak asasi manusia dan martabat mereka."
Meskipun para pemimpin BJP dan aktivis hak-hak perempuan mengatakan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk mengakhiri praktik regresif, beberapa politisi Muslim mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar hak dasar untuk menjalankan agama.
Dewan Hukum Personal Muslim Seluruh India menyebut peraturan tersebut tidak praktis dan merupakan ancaman langsung terhadap masyarakat multi-agama India.
“Larangan poligami tidak masuk akal karena data menunjukkan sangat sedikit pria Muslim yang memiliki lebih dari satu istri di India,” kata pejabat dewan S.Q.R. Ilyas menambahkan, pemerintah tidak berhak mempertanyakan hukum syariah.
Jafar, yang tinggal bersama dua anaknya di negara bagian utara Uttar Pradesh, mengatakan, “Islam memiliki ketentuan yang cukup untuk memberikan kehidupan yang bermartabat. Kami tidak memerlukan (kode etik) tetapi yang kami butuhkan adalah keadilan yang cepat bagi perempuan yang memperjuangkan hak asasi manusia dan martabat mereka."
(ahm)
Lihat Juga :
