Pertarungan Kekuasaan, Eks Presiden Iran Rouhani Dilarang Ikut Pemilihan Penting

Jum'at, 26 Januari 2024 - 18:45 WIB
loading...
Pertarungan Kekuasaan,...
Presiden Iran Hassan Rouhani saat masih menjabat, bertemu Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Foto/REUTERS
A A A
TEHERAN - Lanskap politik Iran sedang mengalami pergolakan yang signifikan ketika mantan Presiden Hassan Rouhani, bersama kandidat moderat lainnya, secara tak terduga didiskualifikasi dari pemilihan Majelis Ahli mendatang.

Majelis Ahli yang terdiri dari 88 pakar hukum dan ulama Islam, mempunyai tanggung jawab penting mengawasi kinerja pemimpin tertinggi, dan memainkan peran penting dalam memilih penggantinya.

Pemilihan, yang dijadwalkan pada tanggal 1 Maret, telah menjadi medan pertempuran tersembunyi untuk memilih orang yang akan menggantikan Ayatollah Ali Khamenei untuk menjadi otoritas politik dan agama paling kuat di Republik Islam Iran.

Dewan Wali, yang bertanggung jawab memeriksa para kandidat Majelis Ahli, tidak hanya menolak Rouhani tetapi juga tokoh-tokoh moderat terkemuka lainnya, termasuk mantan Menteri Intelijen Mahmoud Alavi.

Bahkan Mostafa Pourmohammadi, tokoh konservatif yang beralih ke sikap lebih moderat, juga dikabarkan didiskualifikasi.

Dewan Wali, yang anggotanya dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh pemimpin tertinggi, mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk komposisi Majelis Ahli.

Pengecualian yang mengejutkan terhadap Rouhani dan kelompok moderat lainnya menunjukkan kerasnya perebutan kekuasaan internal dalam lembaga politik yang dapat menentukan masa depan Iran.

Rouhani mengecam keputusan Dewan Wali tersebut sebagai “bias politik”. “Mengapa Anda tidak menceritakan alasan diskualifikasi saya kepada orang-orang?” tanya dia.

“Ketika beberapa kandidat ditolak karena mendukung Rouhani dalam dua pemilu sebelumnya, bisa diasumsikan bahwa mereka juga akan menolak saya,” papar dia.

Jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu mendatang diperkirakan rendah, yang menurut Rouhani, akan menguntungkan kelompok konservatif yang berkuasa.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1947 seconds (0.1#10.140)