Taiwan Miliki Presiden Baru, 18 Pesawat dan Kapal Perang China Manuver Besar-besaran

“Keamanan dan kemakmuran kawasan Selat Taiwan berkaitan erat dengan pembangunan dan stabilitas global, dan merupakan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipikul oleh semua pihak di kawasan,” lanjut kementerian tersebut.

“Militer akan terus memperkuat kemampuan pertahanan diri sesuai dengan ancaman musuh dan kebutuhan pertahanan diri, serta menanggapi ancaman regional.”

Belum ada tanggapan segera dari Kementerian Pertahanan China.

Sebelumnya pada hari Rabu, Kantor Urusan Taiwan China mengatakan sikap Beijing yang tidak akan berhenti menggunakan kekuatan untuk menjadikan Taiwan berada di bawah kendalinya—ditujukan pada campur tangan asing dan sejumlah kecil kelompok separatis.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan Amerika—pendukung utama Taiwan—memantau dengan cermat tindakan Beijing dan mendesaknya untuk tidak menggunakan pemilu Taiwan sebagai “dalih untuk meningkatkan eskalasi”.

“Kami secara konsisten mendesak untuk menahan diri dan tidak melakukan perubahan sepihak terhadap status quo, yang telah menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan di seluruh kawasan selama beberapa dekade,” kata juru bicara tersebut.

Salah seorang sumber yang mengetahui pemikiran pemerintahan Joe Biden mengatakan; "Tidak mengherankan melihat Beijing menggunakan beberapa bulan ke depan untuk secara bertahap meningkatkan tekanan terhadap Taiwan."

“Kami telah melihat tekanan diplomatik dan ancaman tekanan ekonomi lebih lanjut. Dan tekanan itu bisa terus berlanjut bahkan setelah pelantikan,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya.

Lai, yang akan mulai menjabat pada 20 Mei mendatang, telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan China namun ditolak. Dia mengatakan dia akan menjaga perdamaian dan stabilitas di selat itu, tapi hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depannya.

Vincent Chao, juru bicara kampanye Lai dan kepala urusan internasional DPP, mengatakan kepada lembaga think tank AS; Institute of Peace, bahwa pemerintahan baru akan menjadi pemerintahan "lanjutan" dan "tidak ada kejutan" sambil mempertahankan pencegahan yang kuat bersama dengan AS dan negara-negara lain di wilayah tersebut.