Taiwan Miliki Presiden Baru, 18 Pesawat dan Kapal Perang China Manuver Besar-besaran

TAIPEI - Militer China melakukan manuver besar-besaran dengan mengerahkan 18 pesawat dan kapal perang ke dekat Taiwan pada Rabu. Ini merupakan manuver militer pertama Beijing sejak Taipei memiliki presiden baru hasil pemilu pekan lalu.

Kementerian Pertahanan di Taipei mengatakan pihaknya mendeteksi 18 pesawat Angkatan Udara Beijing beroperasi di sekitar Taiwan dan melakukan patroli kesiapan tempur bersama dengan kapal perang.

Beijing, yang memandang Taiwan sebagai wilayah China selama empat tahun terakhir secara teratur mengirimkan pesawat tempur dan kapal perang ke dekat pulau itu dalam upayanya untuk menegaskan klaim kedaulatannya—yang ditolak oleh pemerintah Taipei.



Rakyat Taiwan memilih William Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa sebagai presiden baru dalam pemilu pada Sabtu pekan lalu.

Lai telah berulang kali dikecam Beijing sebagai separatis berbahaya dan pembawa perang.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan bahwa mulai sekitar pukul 19.50 waktu setempat pada hari Rabu, pihaknya telah mendeteksi 18 pesawat termasuk pesawat tempur Su-30 yang beroperasi di dekat Taiwan utara dan tengah serta di barat daya pulau itu.

"Sebelas dari pesawat tersebut melintasi garis tengah Selat Taiwan, atau wilayah di dekatnya, bekerja sama dengan kapal perang untuk melakukan patroli kesiapan tempur bersama," kata kementerian tersebut, seperti dikutip Reuters, Kamis (18/1/2024).

Garis tengah selat Taiwan pernah menjadi pembatas tidak resmi antara kedua belah pihak, namun pesawat militer Beijing kini sering terbang di atasnya. China mengatakan pihaknya tidak mengakui keberadaan garis tersebut.

Taiwan, lanjut Kementerian Pertahanan-nya, mengirimkan pasukan untuk memantau manuver militer Beijing.

“Keamanan dan kemakmuran kawasan Selat Taiwan berkaitan erat dengan pembangunan dan stabilitas global, dan merupakan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipikul oleh semua pihak di kawasan,” lanjut kementerian tersebut.

“Militer akan terus memperkuat kemampuan pertahanan diri sesuai dengan ancaman musuh dan kebutuhan pertahanan diri, serta menanggapi ancaman regional.”

Belum ada tanggapan segera dari Kementerian Pertahanan China.

Sebelumnya pada hari Rabu, Kantor Urusan Taiwan China mengatakan sikap Beijing yang tidak akan berhenti menggunakan kekuatan untuk menjadikan Taiwan berada di bawah kendalinya—ditujukan pada campur tangan asing dan sejumlah kecil kelompok separatis.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan Amerika—pendukung utama Taiwan—memantau dengan cermat tindakan Beijing dan mendesaknya untuk tidak menggunakan pemilu Taiwan sebagai “dalih untuk meningkatkan eskalasi”.

“Kami secara konsisten mendesak untuk menahan diri dan tidak melakukan perubahan sepihak terhadap status quo, yang telah menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan di seluruh kawasan selama beberapa dekade,” kata juru bicara tersebut.

Salah seorang sumber yang mengetahui pemikiran pemerintahan Joe Biden mengatakan; "Tidak mengherankan melihat Beijing menggunakan beberapa bulan ke depan untuk secara bertahap meningkatkan tekanan terhadap Taiwan."

“Kami telah melihat tekanan diplomatik dan ancaman tekanan ekonomi lebih lanjut. Dan tekanan itu bisa terus berlanjut bahkan setelah pelantikan,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya.

Lai, yang akan mulai menjabat pada 20 Mei mendatang, telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan China namun ditolak. Dia mengatakan dia akan menjaga perdamaian dan stabilitas di selat itu, tapi hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depannya.

Vincent Chao, juru bicara kampanye Lai dan kepala urusan internasional DPP, mengatakan kepada lembaga think tank AS; Institute of Peace, bahwa pemerintahan baru akan menjadi pemerintahan "lanjutan" dan "tidak ada kejutan" sambil mempertahankan pencegahan yang kuat bersama dengan AS dan negara-negara lain di wilayah tersebut.

Dia mengatakan pemerintah akan melakukan segala upaya untuk bertanggung jawab dan pragmatis serta menghindari provokasi sambil mempertahankan pencegahan tersebut.

“Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada (pemimpin China) Xi Jinping untuk suatu hari sadar dan memutuskan bahwa hari ini adalah hari yang baik,” katanya.

"Itu semua didasarkan pada risiko dan biaya...Jadi risiko dan harga yang harus ditanggung jika dia mengambil tindakan harus sangat tinggi," kata Chao.

"Kami juga berkomitmen untuk menjaga risiko dan harga jika dia tidak mengambil tindakan sangat, sangat rendah."