Apakah Biden Melanggar Konstitusi AS saat Memerintahkan Serangan udara ke Yaman?

SANAA - Beberapa anggota Kongres Amerika Serikat (AS) menuduh Presiden Joe Biden melanggar Konstitusi dengan mengizinkan serangan udara basis kelompok Houthi di Yaman.

Namun ketentuan dalam undang-undang AS memberi Gedung Putih wewenang untuk melancarkan aksi militer asing secara terbatas, kata para ahli. “Sebenarnya tidak ada alasan kuat untuk mencegah Biden melakukan tindakan semacam ini,” kata Michael O’Hanlon, direktur penelitian kebijakan luar negeri di Brookings Institution, dilansir Reuters.

Apakah Biden Melanggar Hukum dengan Memerintahkan Serangan udara ke Yaman?

1. Biden Memberitahu Kongres, tapi Tidak Meminta Izin

Foto/Reuters

Pesawat tempur, kapal, dan kapal selam AS dan Inggris melancarkan puluhan serangan udara di seluruh Yaman pada Jumat dini hari sebagai pembalasan terhadap pasukan Houthi, yang telah melakukan serangan berbulan-bulan terhadap kapal-kapal Laut Merah yang dilakukan oleh para pejuang yang didukung Iran sebagai respons terhadap perang tersebut. di Gaza.

Pemerintahan Biden memberi tahu Kongres tentang serangan yang akan dilakukan, tetapi tidak meminta persetujuannya.

2. Diprotes Politikus Demokrat yang Progresif

Foto/Reuters

Beberapa tokoh Demokrat progresif yang mengkritik Biden mencatat bahwa Pasal 1 Konstitusi AS mengharuskan Kongres mengizinkan perang, bukan presiden, salah satu “checks and balances” yang merupakan ciri sistem politik AS.

Namun Pasal 2 Konstitusi menunjuk presiden sebagai panglima angkatan bersenjata dan memberinya wewenang untuk menggunakan kekuatan militer tanpa izin kongres untuk tujuan pertahanan.

Para pendukung langkah Biden mengatakan tujuan pertahanan tersebut mencakup respons terhadap serangan terhadap pangkalan AS di Irak dan Suriah serta kapal komersial di Laut Merah.

3. Melapor ke Kongres setelah Menyerang

Foto/Reuters

Selain ketentuan konstitusi, penggunaan kekuatan dikendalikan oleh Resolusi Kekuatan Perang, yang disahkan Kongres pada tahun 1973 sebagai pengawasan terhadap kekuasaan presiden setelah Perang Vietnam. Resolusi tersebut mengharuskan tindakan militer tanpa deklarasi perang atau wewenang hukum khusus untuk dihentikan dalam waktu 60 hari.

Hal ini juga mengharuskan presiden untuk memberikan kepada Kongres dalam waktu 48 jam setelah serangan sebuah laporan mengenai keadaan yang memerlukan tindakan tersebut, wewenang yang mendasari tindakan tersebut, dan perkiraan cakupan dan durasi permusuhan.

4. Kongres AS Belum Menyatakan Penolakan

Foto/Reuters