Orang Superkaya Rela Pindah Kewarganegaraan untuk Hindari Corona

Selasa, 11 Agustus 2020 - 07:08 WIB
loading...
A A A
Seperti AS yang tidak mampu mengatasi pandemi, tetapi negara kecil di Karibia seperti Dominica, Antigua dan Barbuda justru lebih sukses mengatasinya. “Banyak negara kecil lebih terbuka dan mampu mengelola pandemi ini lebih baik dibandingkan negara besar. Mereka memiliki perawatan kesehatan dan gaya hidup yang lebih baik,”kata Katz. (Baca juga: Pengadilan Italia: Yerusalem Bukan Ibukota Israel!)

Untuk negara-negara di Karibia, tarif CIP tidak terlalu mahal antara USD1 juta (sekitar Rp14,4 miliar) hingga USD10 juta (sekitar Rp144 miliar). Banyak orang kaya Bangladesh yang memiliki paspor terburuk di dunia memilih negara Karibia agar bisa mendapatkan paspor dan bisa keliling dunia. Jika orang kaya mendonasikan USD100.000 (sekitar Rp1,4 miliar) ke pemerintah Antigua dan Barbuda, maka keluarganya akan mendapatkan paspor dalam waktu empat hingga enam bulan.

Katz juga mengungkapkan, investasi paspor merupakan upaya untuk menghadapi larangan bepergian di masa depan. Pemegang paspor Siprus bisa bepergian keliling Uni Eropa ketika perbatasan dibuka.

“Orang mulai berpikir untuk mengamankan aset mereka, termasuk kewarganegaraan dan mendapatkan gaya hidup yang diinginkan,” katanya. Orang juga bisa bebas keliling Eropa dengan status penduduk atau kewarganegaraan.

Program investasi migrasi yang menawarkan kependudukan dan kewarganegaraan dengan investasi ke ekonomi suatu negara dalam bidang properti, penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur atau obligasi pemerintah. CIP sendiri dikenalkan pada 1984 di St Kitts dan Nevis di Karibia. Kemudian, banyak negara yang menerapkan program tersebut seperti Austria, Cyprus, Malta, Moldova, St Lucia, Turki, Antigua, dan Barbuda, Dominika, Yunani, Montenegro, dan banyak negara lainnya.

Pada 2017 sebanyak 5.000 orang mendapatkan kewarganegaraan baru melalui CIP. Pada 2020 sekitar 25.000 orang mengikuti program tersebut. Namun, Transparancy International mengkritik kebijakan tersebut karena menjual akses bebas visa Schengen. (Lihat videonya: Kecelakaan Maut Tol Cipali, 8 Orang Tewas)

“Banyak orang kaya menggunakan program tersebut untuk melakukan pencucian uang,” kata Kate Hooper, analis kebijakan di Migration Policy. Banyak negara tidak menerapkan kebijakan ketat untuk menyeleksi orang kaya yang mendapatkan program kewarganegaraan baru itu.

Kemudian, George DeMartino, pakar ekonomi internasional Universitas Denver, menilai program CIP hanya memperpanjang ketidaksetaraan dan menciptakan ketidakadilan. “Mereka yang tidak memiliki uang tidak mendapatkan akses tersebut,”katanya. (Andika H Mustaqim)
(ysw)
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1722 seconds (0.1#10.140)